Ancam Full Day School”, SekolahSatu Atap di Badung harus Diakhiri

Suasana sidang paripurna DPRD Badung, Kamis (28/3/2019).

1. Balinetizen, Mangupura
3. Sekolah satu atap di Badung harus diakhiri pada tahun ini. Selokah satu atap berupa siswa SMP yang numpang di sekolah dasar akan mengancam full day school yang menjadi program pemerintah dalam menyukseskan pendidikan nasional.
   Hal itu dikemukakan Ketua Komisi IV DPRD Badung AA Ngurah Ketut Nadhi Putra didampingi anggota lainnya Made Reta, Luh Gede Mediastuti, dan IB Alit Arga Patra, kepada sejumkah media, Kamis (28/3) kemarin.
4. “Tahun kedua ini, sekolah satu atap harus sudah betakhir,” tegas politisi Partai Golkar asal Kerobokan Kuta Utara tersebut.
   Selain mengancam full day school, katanya, dalam waktu dekat akan ada rekrutmen siswa baru. Kalau sekolah satu atap masih terjadi, ungkapnya, rekrutmen siswa baru tak bisa dilakukan.
   Saat ini, kata Nadhi Putra, ada warga masyarakat yang siap membebaskan tanahnya pembangunan gedung sekolah. Luas tanah yang ada 52 are dan ini cukup untuk pembangunan gedung SMPN 3 yang saat ini masih numpang di salah satu SD.
   Luas tanah ini, dinilai layak untuk bangun SMP N 3. Selain untuk gedung sekokah, katanya, halaman dan lapangan pun bisa diperoleh. “Gedung sekolah bisa dibangun berlantai 4,” ungkapnya.
   Dia mendorong pemerintah untuk membebaskan tanah ini pada tahun anggaran perubahan 2019 langsung dengan detail enggnering design. “Pada induk 2020, pembabgunan fisik sudah bisa dilakukan, tegasnya.
5. 
6. Setelah fisik gedung SMPN3 selelsai, katanya, Nadhi Putra, mendesak Pemkab untuk membabgun SMPN4. Sekokah ini nantinya akan menampung tamatan SD di wilayah Tibubeneng dan Canggu. Saat ini, katanya, ada 9.700 siswa baru di Kuta Utara. Karena itu, pembangunan SMP4 ini sangatlah mendesak.
   Walau begitu, Nadhi Putra juga berharap aekolah sekolah swasta masih tetap bisa eksis. “Kami tidak ingin aekokah swasta mati auri,” tegasnya.
   Apa kiat yang bisa dilakukan? Menurutnya, sekokah swasta akan tetap ekais apabila bantuan operasional sekolah (BOS) bisa ditingkatkan. Ada subsidi silang sesingga siswa sekolah swasta tak perlu bayar SPP sama debgan di sekokah negeri.
   Hal sama dikatakan anggota Komisi IV lainbya Made Retha. “Kami mendukung sekolah satu atap ini fiakhiri dengan pembangunan sekolah baru,” katanya.
   Soal eksistensi sekolah swasta, Reta sepakat agar sekolah swasta diberikan subsidi silang sehingga siswa tak perlu bayar SPP.
   Pemberian bantuan kepada sekolah harus disesuaikan dengan akreditasi sekolah. Jika ini dilakukan, sekolah akan berlomba-meningkatkan mutu sekolahnya.