Pariwisata Bali Masih Sisakan Kemiskinan, Rakyat Bali Ingin Calon DPD RI Dr. Wayan Adnyana Perjuangkan Ini…

Foto: Calon anggota DPD RI Dapil Bali nomor urut 37  Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H.,M.Kn.

Balinetizen, Denpasar

Calon anggota DPD RI Dapil Bali nomor urut 37  Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H.,M.Kn., semakin mendapat tempat di hati masyarakat Bali dan diharapkan dapat membawa perubahan untuk Bali dengan perjuangan totalitas di pusat.

Dalam tiap kesempatan simakrama ke seluruh Bali, masyarakat Bali berharap banyak agar ketika Adnyana terpilih, peran Anggota DPD RI asal Bali bisa lebih dioptimalkan memperjuangkan kepentingan Bali.

Ada sejumlah aspirasi penting yang disampaikan masyarakat Bali khususnya terkait ironi pariwisata Bali dan tingkat kemiskinan di Bali. Banyak warga Bali merasa pesatnya kemajuan pariwisata Bali tidak secara merata mampu dirasakan dampaknya.

Khususnya bagi masyarakat yang berada di luar Bali Selatan seperti warga di daerah Culik dan Datah, Karangasem yang wanyak warganya kesehariannya masih bergelut dengan kemiskinan. Mereka selama ini merasa tidak dapat kecipratan dari riuh pariwisata Bali.

“Mereka merasa tidak ikut menikmati kue pariwisata Bali. Mereka berharap bisa lebih mendapat bagian porsi dari kemajuan pariwisata Bali agar hidup lebih sejahtera,” kata Adnyana saat ditemui di Denpasar, Senin (1/4/2019).

Saat Adnyana simakrama di Datah dan Culik, Karangasem, warga pun menitip aspirasinya agar  disampaikan ke Gubernur Bali bahwa mereka butuh batuan bedah rumah dan peningkatan kesejahteraan agar terlepas dari kemiskinan.

“Sebagian besar warga juga belum tersentuh pendidikan yang memadai, cari kerja pun susah,” ujar Adnyana yang juga Ketua Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali ini.

Pendiri Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali (ATRO Bali) dan Bali Dwipa University ini pun menyayangkan di tengah kue pariwisata yang begitu besar tapi masih ada proses pemiskinan di Bali.

Baca Juga :
PDIP Hanya Dapat Empat Menteri, Mega: tidak mau, tidak mau, tidak mau

“Ada potret yang tidak pas di Bali. Pariwisata maju tapi kemiskinan masih ada. Masih banyak warga yang merasakan tidak mendapatkan dampak dari kemajuan pariwisata Bali,” tegas Adnyana yang juga pernah aktif di sejumlah organisasi seperti Pemuda Hindu Indonesia (PHI) dan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) itu

Menurutnya di tengah kemajuan pariwisata Bali yang begitu masif, kunjungan wisatawan ke Bali terus meningkat tiap tahun yang diikuti pula peningkatan devisa pariwisata, semestinya proses pemiskinan tidak perlu ada di Bali sebagaimana dikeluhkan sebagian warga yang masih berada di garis kemiskinan.

“Aspirasi ini yang akan saya bawa sebagai bagian perjuangan saya di DPD RI. Ini juga terkait dengan dua bagian penting dari misi perjuangan saya dalam “formula 37″ yakni bagaimana membangun Bali bukan membangun di Bali dan pariwisata untuk Bali bukan Bali untuk pariwisata,” ungkap Adnyana.

Salah satunya yang ia akan perjuangkan di pemerintahan pusat sebagai senator asal Bali adalah bagaimana mendapatkan dana perimbangan keuangan pusat daerah dari sektor pariwisata Bali.

Terlebih juga pariwisata Bali telah memberikan kontribusi devisa bagi NKRI yang cukup besar setiap tahunnya sebesar US $ 8 milyar. Atau setara 40 % dari devisa pariwisata Indonesia yang berkisar US $ 20 miliar.

Untuk itulah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu dilerjuangkan untuk direvisi. “Sehingga pembagiannya  bukan hanya berdasarkan sumber daya alam tapi juga sumber daya lainnya seperti pariwisata. Dimana devisa pariwisata Bali yang kontribusi 40 persen dari devisa pariwisata nasional,”ujar Adnyana.

Pariwisata untuk Bali bukan Bali untuk Pariwisata

Adnyana menambahkan  tidak meratanya kue pariwisata yang juga berakibat masih ada pemiskinan di Bali tidak terlepas dari salah pola dan konsep pembangunan pariwisata Bali dan pembangunan Bali secara keseluruhan.

Baca Juga :
Puluhan Pekerja Proyek Dermaga Cruise Terciduk Tanpa SKTS

“Konsepnya sekarang lebih banyak membangun di Bali. Bukan membangun Bali,. Juga yang terjadi Bali untuk pariwisata bukan pariwisata untuk Bali,” tegas lulusan Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang ini.

“Membangun Bali dan pariwisata untuk Bali adalah bagian perjuangan saya yang saya gaungkan di pusat nanti sebagai Anggota DPD RI asal Bali untuk mewujudkan visi Bali Dwipa Jaya,” imbuh mantan Koordinator Daerah Bali DPP Partai Hanura itu.

Menurutnya membangun di Bali artinya pembangunan dan investasi di Bali tidak berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. Hasilnya pun lebih banyak dibawa lari ke luar Bali dan sedikit dinikmati oleh orang Bali.

Kalau membangun Bali untuk kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Bali. Pembangunan dan investasi pariwisata yang ada lebih banyak dinikmati masyarakat lokal.

Namun sekarang yang terjadi adalah orang membangun di Bali banyak merusak lingkungan dan tidak peduli pada masyarakat lokal Bali. Ketika membangun usaha, kata Adnyana, mereka membawa orang luar untuk bekerja di Bali dan tenaga kerja lokal tersisih.

Begitu juga dalam hal  konsep pembangunan pariwisata. Yang terjadi adalah Bali untuk pariwisata bukan pariwisata untuk Bali.

Menurutnya pariwisata untuk Bali artinya pembangunan dan investasi di pariwisata di Bali haruslah berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.

Bukan malah sebaliknya hasil gemerincing dolar pariwisata Bali lebih banyak dibawa lari ke luar Bali dan sedikit dinikmati oleh orang Bali.

Pembangunan dan investasi pariwisata yang ada harusnya lebih banyak dinikmati masyarakat lokal. Jadi konsep harusnya pariwisata untuk Bali dan membangun Bali untuk kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Bali.

Formula 37 Menuju Bali Dwipa Jaya

Untuk itulah tokoh yang lahir di daerah transmigrasi di Lampung ini tergerak untuk ikut ngayah memperjuangkan Bali di tingkat pusat dengan maju sebagai calon DPD RI dapil Bali nomor urut 37 demi mewujudkan visi Bali Dwipa Jaya.

Baca Juga :
Gubernur Koster Minta Wali Kota dan Bupati Tidak Lagi Menutup Jalan

Adnyana memegang tiga komitmen dan upaya 3M yakni mengkoordinasikan, memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan Bali. Lalu dengan tujuh perjuangan utama. Ini yang ia sebut sebagai “formula 37”.

Tujuh perjuangan itu itu yakni pertama penguatan peran desa adat dalam pelestarian seni, budaya dan adat Bali. Kedua, perlindungan sumber daya alam dan situs sejarah Bali.

Ketiga, pelestarian subak dan pertanian sebagai penunjang utama pariwisata Bali. Keempat, pengelolaan pariwisata untuk masyarakat Bali (pariwisata untuk Bali).

Kelima, pembangunan Bali untuk Bali Shanti lan Jagadhita (membangun Bali). Keenam, kemandirian dalam pengelolaan Bali melalui UU Provinsi Bali. Terakhir, peningkatan perimbangan keuangan Pemerintah Bali – Pemerintah Pusat.

Pria yang juga aktif di JCI (Junior Chamber Indonesia) itu mengajak semua pihak bersatu untuk bisa membangun Bali. Khususnya sembilan wakil rakyat Bali di DPR RI dan empat di DPD RI harus bersinergi, menyatukan visi misi dan nafas perjuangan menyuarakan kepentingan Bali di pusat.

“Saya maju ke DPD karena memimpikan jadi volunteer untuk  bisa mengkoordinasikan semua. Sekarang wakil rakyat kita di pusat seperti berjalan sendiri-sendiri, tidak ada yang mau merangkul,” tandas Sekretaris Umum Pengurus Pusat Pasemetonan Pratisentana Sira Arya Kubontubuh-Kuthawaringin (PPSAKK) ini. (wid)

Leave a Comment

Your email address will not be published.