Kepala Dinas Perijinan Kab Badung Ir Agus Aryawan.MT
Balinetizen, Mangupura
Pemerintah Kabupaten Badung menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Restoran pada eks Sari Club kepada hak pemilik lahan. Penerbitan IMB Kabupaten Badung tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan perundang -undangan yang berlaku. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perijinan Kab Badung Ir Agus Aryawan.MT, Sabtu (27/4).
Ia mengatakan, pemerintah Kabupaten Badung sangat terbuka terhadap Investasi yang masuk di wilayahnya baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 25 Tahun 2007) yang berlaku dan persyaratan yang ditentukan. Pertumbuhan Investasi terus didorong oleh Pemerintah Pusat melalui berbagai kebijakan strategis dalam penyelenggaraan kemudahan berusaha serta Perizinan yang semakin dipermudah. Hal itu dikatakan Drs. Putu Ngurah Thomas Yuniarta, M.Si. kepada Metrobali.com, Sabtu (27/4).
Menurut Agus Aryawan, Kabupaten Badung sebagai Daerah tujuan Wisata dunia juga sangat menarik bagi para Penanam Modal untuk berusaha diberbagai sektor pembangunan. Sinergi antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan masyarakat Badung yang sudah berjalan sangat baik selama ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran.
”Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Badung sangat pro-investasi karena dampak positif nya sangat besar bagi perkembangan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan masyarakat yang mengandalkan PAD dari sektor pariwisata serta jasa-jasa penunjangnya. Perkembangan kepariwisataan Badung sebagai etalase Pariwisata Nasional juga berkontribusi signifikan terhadap devisa negara dan pertumbuhan Ekonomi Daerah,” kata Agus Aryawan.
Dikatakan, terkait berkembangnya berita adanya pihak yang keberatan terhadap investasi dan pembangunan usaha kepariwisataan di Kabupaten Badung jelas tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah RI yang justru mendorong kemudahan berusaha dan peningkatan investasi.
Lebih lanjut dikatakan, pembangunan Usaha Restoran Pada lahan bekas sari club Jalan Legian Kuta yang menuai protes dari Perdana Menteri Australia tentu sangat kami maklumi dan pahami mengingat banyaknya korban Bom Bali tahun 2002 dari warga negara Australia. ”Pemerintah Kabupaten Badung juga sangat menghormati korban yang tidak berdosa mencapi 202 korban jiwa dengan membangun Monumen Prasasti Bom Bali melalui proses pembebasan lahan milik perorangan dengan anggaran APBD Kabupaten Badung. Recovery infrastruktur serta Promosi Pariwisata untuk membangkitkan kembali pariwisata Badung yang terpuruk akibat bom bali juga dikaksanakan mandiri oleh Pemkab Badung,” kata Agus Aryawan.
Dikatakan, terhadap lahan bekas Sari Club yang telah terbit IMB nya Pada Tanggal 21 Desember 2018 untuk usaha restoran sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku. Lahan bekas Sari Club yang telah terbit IMB tersebut merupakan lahan sertifikat hakk milik Pribadi sehingga pemiliknya berhak memanfaatkannya untuk berbagai Usaha sepanjang sesuai dengan Perda Kab. Badung No 26 TAhun 2013 tentang RTRW Kab Badung.
”Hak perdata yang dimiliki oleh seseorang melekat Hak dan Kewajiban bagi pemiliknya. Hak nya adalah mengelola dan memanfaatkan sebesar besarnya sesuai tujuan yang diinginkan sedangkan kewajibannya diantaranya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jika kalah tersebut dilepas kepada pihak lain juga HAK Privat pemilik nya,” tandasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, terbitnya IMB Restoran Pada lahan milik perorangan sah sah saja karena sesuai dengan ketentuan serta mendapat dukungan dari Bawah berupa Penyanding dari Tetangga Kiri kanan, depan belakang, diketahui Kepala lingkungan, Lurah dan Camat setempat. ”Jadi terbit nya IMB tersebut telah mendapat dukungan masyarakat, Sesuai Tata Ruang dan juga Memiliki Izin lingkungan. IMB terbit Setelah melalui proses dan yang mohon adalah pemilik lahan,” katanya.
Selebihnya, kata dia kalaupun ada pihak yang bermaksud membebaskan lahan Bekas sari club tentu sangat tergantung Pada pemilik Lahan tersebut Apakah melepas Atau tidak lahannya. ”Kami sebagai Penyelenggara pelayanan publik tidak boleh memperlakukan tidak Adil dan memasung Hak perdata pemilik lahan untuk memanfaatkannya sepanjang sesuai ketemuan. Salah Satu syarat Wajib terbit nya IMB adalah kejelasan status dan kepemilikan lahan, maka kami Secara administrasi dan Teknis Tidak ada alasan menolak permohonan IMB dari masyarakat Jika syarat dimaksud terpenuhi. Jadi Prinsipnya kami sebagai Penyelenggara pelayanan publik dibidang Perizinan menghormati Hak perdata seseorang dan memproses sesuai Prosedur,” kata Agus Aryawan tegas.
Pewarta : Nyoman Sutiawan