Utak-Atik Calon Menteri Dari Bali 2019

 Ilustrasi– Kabinet Joko Widodo

Penetapan resmi dari komisi pemilihan umum (KPU) untuk pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2019 memang belum dilakukan. Masih terdapat sengketa Pilpres 2019 yang diajukan oleh kandidat yang dinyatakan kalah oleh KPU ke mahkamah konstitusi (MK). Namun menimbang dari selisih jumlah suara antar pasangan kandidat dan proses gugatan di MK sebelumnya, publik sudah bisa memperkirakan siapa pemenang Pilpres.

Media offline dan online sudah ramai membicarakan nama-nama kandidat menteri yang akan mengisi pos kabinet pemerintahan mendatang. Jangan tanya media sosial sudah sibuk bersliweran formasi kabinet pemerintahan mendatang beserta nama-nama kandidat menterinya. Nama para kandidat yang sudah digadang-gadang untuk menduduki kursi menteri kembali ataupun kandidat baru sudah mulai memoles diri di publik.

Terkait konsep kabinet pemerintahan mendatang berbagai kalangan telah mengeluarkan pendapatnya. Pendapat ini terutama datang dari para pendukung kubu calon presiden-wakil presiden nomor urut 01-Joko Widodo-Ma’ruf Amin baik dari kalangan partai pendukung dan kalangan non partai. Kedua pendapat ini biasanya saling bertentangan karena mewakili kepentingan yang diusung oleh masing-masing pihak. Walau bukan pendapat baru, konsep zaken cabinet dilontarkan oleh Buya Syafi Maarif mantan ketua umum PP Muhamadiyah dan saat ini anggota dewan penasehat presiden (Watimpres).

Pendapat ini didukung oleh berbagai kalangan lain yang dikenal sebagai intelektual dan tokoh publik di Indonesia seperti Mahfud MD. Sementara pendapat kalangan parpol pendukung capres-cawapres 01 cenderung mewakili kepentingan mereka yaitu wakil parpol menjabat sebagai menteri. Permintaan Muhaimin Iskandar-ketua umum partai kebangkitan bangsa (PKB) dan terbaru Agung Laksono-Ketua Dewan Pakar partai Golkar soal permintaan lebih untuk jatah menteri bagi partai mereka mewakili kepentingan parpol akan formasi kabinet.

Baca Juga :
Bali Harus berbenah untuk Tingkatkan Kualitas Menuju Wisata Kesehatan Kelas Dunia

Secara umum ada dua kategori pertimbangan dalam rekrutmen calon menteri kabinet yaitu jalur profesional dan jalur politis. Jalur profesional ini terutama untuk jatah portfolio kementerian ekonomi seperti menteri koordinator perekonomian, menteri perdagangan, menteri perindustrian, menteri BUMN. Sementara porfolio kementerian yang lain seperti kementerian hankam, dalam negeri dan yang lain umumnya direkrut dari jalur politis. Selain latarbelakang partai politik, jalur politis dalam rekrutmen anggota kabinet ini juga bisa disebutkan mencakup keterwakilan daerah, agama, organisasi massa (Nahdatul Ulama dan Muhamadiyah), militer dan kepolisian. Namun kedua jalur rekrutmen anggota kabinet ini tidak selalu bertentangan karena memang di jalur politis sendiri banyak kandidat-kandidat bagus yang profesional dan mumpuni.

Bali selalu mendapat tempat dalam jajaran kabinet dalam setiap pemerintahan di Indonesia terutama di mulai dari masa akhir kabinet Soeharto hingga kini. Pertimbangan keterwakilan daerah dan agama Hindu sang menteri menjadikan Bali selalu mendapatkan tempat di jajaran kabinet setiap pemerintahan di Indonesia. Beberapa tahun belakangan portfolio kementerian pariwisata selalu diidentikkan dengan Bali terutama dimulai dari kabinet Presiden Megawati hingga kemudian SBY. Era Presiden Jokowi periode pertama alokasi menteri dari Bali tetap ada namun bukan portfolio kementerian pariwisata tetapi berganti kementerian usaha kecil, menengah dan koperasi dengan nama menteri AAN Puspayoga. Kini nama-nama kandidat calon menteri dari Bali telah beredar di media offline, online dan media sosial yang diproyeksikan akan mengisi anggota kabinet Presiden Jokowi periode kedua.

Selain nama incumbent menteri UKM dan koperasi yaitu AAN Puspayoga, terdapat beberapa nama lain yang dinominasikan menjadi menteri dalam kabinet Presiden Jokowi. Diantara nama-nama tersebut adalah dari kalangan parpol seperti Tjok. Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) wakil gubernur Bali yang dianggap mewakili PDIP, Srikandi PDIP Ni Putu Eka Wiryastuti bupati Tabanan saat ini, I Wayan Geredeg mantan Bupati Karangasem, Gde Pasek Suardika waketum Partai Hanura, I Gusti Putu Artha ketua DPP partai Nasdem, dan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, serta Wali Kota Denpasar IB Rai D Mantra.

Baca Juga :
Kejari Singaraja Musnahkan Setengah Kilogram Narkoba

Dari kalangan non parpol muncul beberapa nama yang dianggap pantas dan mumpuni oleh banyak kalangan. Nama-nama tersebut adalah AAGN Ari Dwipayana yang saat ini menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo, I Gde Pitana Brahmananda pejabat di kementerian pariwisata, I Made Bakta mantan Rektor Univ. Udayana, I Ketut Rahyuda dosen ekonomi Udayana, I Ketut Mardjana mantan direktur utama PT. Pos Indonesia. Nama-nama lain juga potensial muncul seiring dengan semakin dekatnya penetapan secara resmi pemenang pemilihan presiden oleh KPU.

Dari isu yang beredar, Menkop UKM AAN Puspayoga diberitakan enggan untuk menjabat kembali sebagai anggota kabinet Presiden Jokowi. Faktor sakit yang diderita dan keinginan untuk lebih dekat dengan keluarga diberitakan sebagai alasan menteri Puspayoga untuk bergabung kembali di kabinet Jokowi. Beredar isu pula bahwa menteri Puspayoga berkeinginan untuk memimpin DPD PDIP Bali sebagai ketua. Dipilihnya Puspayoga sendiri sebagai anggota kabinet Jokowi selain karena faktor kedaerahan asal Bali yang beragama Hindu juga didukung oleh kekuatan parpol pemenang Pilpres 2019 yaitu PDIP. Atensi khusus akan jatah menteri asal Bali juga datang dari ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dikenal mempunyai kedekatan khusus dengan Bali. Bila isu bahwa AAN Puspayoga tidak berminat kembali menduduki posisi menteri di kabinet Jokowi periode kedua, tentu akan terbuka peluang bagi kandidat lain untuk menduduki jatah kursi menteri asal Bali.

Sementara ucapan Jokowi yang akan tanpa beban dalam masa periode kedua kepemimpinannya sebagai presiden banyak dibaca oleh pengamat sebagai keinginan Jokowi untuk menuju zaken cabinet. Jokowi berkeinginan menghimpun orang-orang profesional dengan kapasitas dan kapabilitas terbaik sebagai anggota kabinetnya. Dalam sebuah kesempatan Jokowi juga menyebutkan syarat mampu mengeksekusi program sebagai kriteria anggota kabinetnya sehingga bisa semakin cepat mendorong program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Baca Juga :
LPD Blahkiuh Bagikan Sembako kepada 1.740 KK

Syarat menteri yang disampaikan Presiden Jokowi ini tentu akan semakin membuka kesempatan bagi tokoh-tokoh terbaik Indonesia dan khususnya Putra Bali untuk bersaing menjadi anggota kabinet Jokowi. Latarbelakang apakah Putra Bali tersebut berasal dari jalur partai politik ataupun non partai politik menjadi bukan persoalan penting. Demikian pula soal portfolio kementerian yang nantinya akan diemban oleh Putra Bali yang dipercaya Jokowi dalam kabinetnya menjadi kurang relevan diperdebatkan. Poinnya pentingnya kemudian, siapapun Putra Bali yang menjadi anggota kabinet pemerintahan mendatang adalah yang terbaik, mumpuni sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Kemenangan mayoritas Jokowi dalam Pilpres 2019 di Bali menjadikan kandidat asal Bali pasti mendapat jaminan dalam kabinet Jokowi periode kedua.

Oleh : I Nyoman Sutiawan

Wartawan Senior yang kini Mengelola sejumlah Media Online

Leave a Comment

Your email address will not be published.