Ganti Rugi Kehilangan Jadi Topik Hangat : Pansus Parkir DPRD Badung Serap Aspirasi

Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Parkir yang dibentuk DPRD Badung, Jumat (21/6), menggelar rapat dengan agenda serap aspirasi.

 Balinetizen.com, Mangupura

Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Parkir yang dibentuk DPRD Badung, Jumat (21/6) kemarin, menggelar rapat dengan agenda serap aspirasi. Acara yang diikuti stakeholder seperti bendesa adat, kades/lurah, dan tokoh-tokoh masyarakat di Badung ini dibuka oleh Wakil Ketua II Made Sunartha dan dihadiri Ketua Pansus Made Ponda Wirawan, tim penyusun akademis dari Universitas Udayana, serta perwakilan OPD terkait.

Dalam sambutan pembukaannya Made Sunarta menyatakan, ranperda tentang penyelenggaraan parkir ini sangat mendesak. Jika tak ditata dengan baik, ujar politisi Partai Demokrat tersebut, parkir berpeluang menyebabkan kemacetan atau kekroditan lalu lintas. “Sebagai daerah pariwisata, kemacetan akan menjadi sebuah momok,” tegasnya.

Untuk itulah, parkir perlu segera ditata dengan baik, termasuk pengelola, tarif dan kantong-kantong parkir. Yang paling penting, penataan parkir ini juga memberikan kenyamaman kepada pemilik kendaraan.

Hal sama dikemukakan Ketua Pansus Penyelenggaraan Parkir Made Ponda Wirawan. Politisi PDI Perjuangan yang sudah memastikan terpilih kembali sebagai anggota DPRD Badung periode 2019-2024 ini menegaskan, pembahasan ranperda ini difokuskan pada bagaimana mengelola parkir dengan baik sehingga tercipta kenyamanan dan krodit lalu lintas bisa dihindari. “Dengan ranperda ini, parkir bisa di-manage dengan baik dan ada payung hukum bagi lembaga atau organisasi yang akan menyelenggarakan parkir,” tegasnya.

Khusus serap aspirasi yang digelar, ujar Ponda, untuk mendapatkan masukan-masukan dari stakeholder perparkiran  sehingga ranperda penyelenggaraan parkir ini mendekati sempurna. “Untuk inilah kami meminta masukan-masukan dari undangan sekalian,” tegasnya.

Petajuh Desa Adat Jimbaran Wayan Sutama Asmara pada kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal terutama soal ganti rugi akibat kehilangan atau kerusakan kendaraan. Menurutnya, jika harus ada ganti rugi, lembaga yang menyelenggarakan parkir akan ketakutan. “Kami khawatir jika ada ganti rugi, juru parkir justru akan ketakutan dan akan menolak sebagai petugas parkir,” tegasnya.

Baca Juga :
Badung Menjadi Nomine Dengan Kinerja Sangat Baik Dalam Penyelenggaraan PTSP Dan PPB Tahun 2020

Mantan anggota DPRD Badung ini juga menyampaikan, ganti rugi kehilangan maupun kerusakan kendaraan kontradiktif dengan apa yang sudah berjalan. Di karcis parkir, katanya, sudah tercantum kehilangan atau kerusakan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. “Sekarang justru harus diganti rugi, ini kan kontradiktif,” tegasnya.

Selain persoalan ganti rugi, Sutama Asmara, juga mempertanyakan mekanisme pemanfaatan tanah-tanah provinsi sebagai kantong parkir. “Bagaimana mekanisme yng harus dijalankan. Apakah bisa difasilitasi oleh Pemkab Badung atau langsung berhubungan ke provinsi,” katanya.

Persoalan aset provinsi untuk menjadi kantong parkir juga disampaikan Bendesa Adat Canggu Nyoman Sujapa. Menurut dia, banyak aset provinsi maupun aset pihak lain yang bisa dimanfaatkan sebagai kantong parkir di wilayah Canggu. Tak hanya dari dua di atas, masukan juga diberikan oleh puluhan undangan yang hadir pada rapat di atas.

Terkait ganti rugi ini, Wakil Ketua II Made Sunarta menegaskan, merupakan suatu yang penting untuk memberikan kenyamanan bagi pemilik kendaraan. Namun dia juga menyadari kalau dibebankan kepada pengelola apalagi juru parkir jelas kasihan. “Ini tentu akan menjadi beban bagi pengelola maupun juru parkir. Karena itu, tegasnya, perlu dibahas atau dimatangkan lagi.

Apakah tidak sebaiknya kendaraan parkir diasuransikan? Menurutnya, ini juga menjadi alternatif. Namun tentu harus dibahas lagi terkait berapa persen premi yang diperlukan dan ini perlu dibahas lebih lanjut.

Hal sama dikemukakan Ketua Pansus Made Ponda Wirawan. Menurutnya, alternatif asuransi untuk ganti rugi kehilangan maupun kerusakan kendaraan merupakan ide yang sangat baik. Hal ini karena dalam PP disebutkan, penyelenggaraan parkir wajib memberikan rasa nyaman bagi konsumen atau pemilik kendaraan. “Ini akan dimatangkan kembali,” ujar politisi asal Abiansemal tersebut. (RED/ADV)

Baca Juga :
Peringati HANI 2021, GANNAS Bali Gelar Diskusi 'Cara Efektif Cegah Narkoba di Masa Pandemi'

Leave a Comment

Your email address will not be published.