Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi dua wakilnya I Nyoman Karyana dan Made Sunarta seusai rapat paripurna DPRD Badung, Rabu (31/7)
Dewan Badung menilai penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2019 sesuai dengan potensi daerah. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi dua wakilnya I Nyoman Karyana dan Made Sunarta seusai rapat paripurna DPRD Badung, Rabu (31/7) dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badung tahun 2018 dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2020, Rancangan KUA dan PPAS serta Ranperda APBD Perubahan tahun 2019, Ranperda Pelestarian dan Perlindungan Bendega serta Ranperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama.
Serta Perda inisiatif Dewan tentang Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Ranperda Perubahan atas Perda No. 13 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Perkir dan Ranperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Parwata mengatakan, apa yang sudah disepakati merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan Dewan. Pemerintah dan Dewan sudah melakukan upaya-upaya bersama untuk memaksimalisasi kegiatan-kegiatan disesuaikan dengan potensi Badung. “Apa yang sudah ditetapkan tersebut merupakan kesepakatan bersama,” katanya.
Politisi asal Dalung tersebut mengungkapkan, turunnya APBD 2019 sudah berdasarkan fakta yang realistis. Indikator-indikator yang digunakan katanya, bahkan sudah teruji. “Apa yang sudah dirancang kami harapkan agar betul-betul bisa tercapai. Agar APBD digunakan sebaik-baiknya dan tepat sasaran,” ujarnya.
Pihaknya juga berharap, Perda inisiatif Dewan yang sudah ditetapkan, tahun 2020 mendatang diikuti infrastruktur yang memadai. “Misal Perda Disabilitas, kita harap mereka diberikan fasilitas yang memadai. Perda parkir kami mendorong seluruh perusahaan daerah agar potensinya ditingkatkan sehingga mampu membantu menambah pendapatan,” pintanya.
Jika pendapatan naik lanjut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut, maka otomatis hal-hal yang bersifat prioritas seperti pendidikan, kesehatan serta prioritas pembangunan masyarakat lainnya semakin maksimal digarap pemerintah. “Semoga APBD yang akan kita laksanakan di 2019 ini bisa maksimal. Hal-hal yang memang menjadi prioritas kita kembalikan ke masyarakat. Target-target ini akan dikawal bersama. Ini komitmen Dewan karena pemerintah ini merupakan pemerintahan bersama,” katanya. (ADV/SUT)