Ilustrasi/ist
Kepemimpinan duet kepala daerah kabupaten Bangli Made Gianyar-Sang Nyoman Sedana Arta telah memasuki periode kedua. Pasangan bupati-wakil bupati Made Gianyar dan Sang Nyoman Sedana Arta mulai memimpin kabupaten Bangli sejak 2010-2015 dan selanjutnya 2015-2020. Made Gianyar sendiri bila ditotal telah dua puluh tahun berada di pucuk pimpinan daerah kabupaten Bangli. Sebelum menjadi Bupati Bangli dua periode, Made Gianyar adalah Wakil Bupati dua periode yaitu 2000-2005 dan 2005-2010. Sebagai Wakil Bupati Bangli dua periode tersebut, Made Gianyar mendampingi Bupati Bangli dua periode saat itu yaitu I Nengah Arnawa.
Bagaimana kepemimpinan di kabupaten Bangli dalam sepuluh tahun terakhir ini dibawah kepemimpinan duet Made Gianyar-Sang Nyoman Sedana Arta? Bila ditanyakan kepada masyarakat kabupaten Bangli sendiri tentu saja memunculkan pro dan kontra antara yang mendukung kepemimpinan saat ini dengan yang mengkritisinya. Antara kelompok masyarakat yang menganggap duet pemimpin kabupaten Bangli saat ini berhasil versus kelompok masyarakat yang menganggapnya gagal. Beberapa grup netizen yang mewakili masyarakat dunia maya di kabupaten Bangli memperlihatkan pro dan kontra sikap masyarakat dunia maya kabupaten Bangli terhadap duet Made Gianyar-Sang Nyoman Sedana Arta. Beberapa grup masyarakat dunia maya di kabupaten Bangli yang mempunyai anggota cukup banyak tersebut adalah Bangkitnya Bangli, Seputar Bangli, Info Bangli Bali.
Kelompok masyarakat kabupaten Bangli yang kritis terhadap duet Made Gianyar-Sang Nyoman Sedana Arta berkesimpulan bahwa pembangunan Bangli jalan di tempat dan perlu perubahan. Perbaikan infrastruktur, pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sepertinya tidak ada kemajuan di kabupaten Bangli. Era media sosial tentu saja semakin mudah untuk menunjukkan bukti-bukti atas kesimpulan itu seperti misalnya sebuah jalan di wilayah Songan yang sudah 11 tahun tidak mendapatkan perhatian. Sementara kelompok masyarakat yang mendukung duet Made Gianyar-Sang Nyoman Sedana Arta berargumen bahwa kabupaten Bangli saat ini lebih maju dan lebih baik kondisinya dibanding sebelumnya. Mereka biasanya memposting pemberian bantuan ke masyarakat dalam bentuk program bantuan Gerbang Gita Shanti ataupun penggelontoran dana hibah lainnya ke masyarakat.
Terlepas dari kepentingan mendukung calon Bupati-Wakil Bupati dalam perhelatan pilkada kabupaten Bangli 2020 mendatang, untuk evaluasi kepemimpinan Bangli sepuluh tahun terakhir bisa dilihat dari beberapa indikator. Beberapa lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia perwakilan Bali serta beberapa indikator lain bisa dijadikan rujukan penting untuk melihat perkembangan pembangunan di kabupaten Bangli sepuluh tahun terakhir. Tentu indikator ini sulit dibantah disamping karena dilakukan lewat metode penelitian ilmiah juga menjadi rujukan pemerintah sendiri dalam merumuskan program pembangunan.
Pertama adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang bisa dipakai menjadi indikator umum dari keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin di suatu daerah. Walau mengalami peningkatan, pada indikator ini kabupaten Bangli selalu konsisten berada diperingkat dua terbawah dari seluruh kabupaten/kota di Bali dan hanya sedikit unggul dari kabupaten Karangasem. Bila dilihat secara nasional kabupaten Bangli dengan IPM 68,24 berada di peringkat 245 nasional dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. IPM ini sangat penting karena membandingkan pengukuran harapan hidup, melek huruf dan standar hidup masyarakat. IPM ini diadopsi oleh seluruh dunia untuk mengukur tingkat kualitas hidup manusia di seluruh dunia.
Indikator lain yang bisa dilihat dari data BPS adalah kabupaten Bangli masuk kategori daerah 4 yaitu daerah yang memiliki Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) lebih rendah dari kabupaten/kota lain dan angka rata-rata propinsi Bali. Pada indikator ini sekali lagi kabupaten Bangli kembali konsisten berada di peringkat bawah bersanding dengan kabupaten Karangasem. PDRB Bangli sendiri memang berada di urutan bawah dibandingkan kabupaten/kota lain di Bali dan berada di peringkat 355 nasional dan itu biasanya dijawab sederhana karena wilayah dan penduduk kabupaten Bangli yang kecil. Namun bila dibandingkan dengan kabupaten tetangga yaitu Klungkung yang mempunyai kendala yang sama yaitu PDRB sedikit karena penduduk sedikit dan wilayah kecil, namun Angka Partisipasi Sekolahnya (APS) tinggi bersaing dengan kabupaten/kota lain di Bali yang Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) tinggi seperti Badung dan Denpasar.
Indikator lain adalah kemiskinan yang masih tinggi di kabupaten paling sejuk di Pulau Bali ini walau untuk indikator ini Bangli masih ada di papan tengah dalam peringkat tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Bali. Patut pula diapreasiasi usaha mengatasinya selama 3 tahun terakhir oleh pemda Bangli sehingga menurukan kemiskinan sebesar 18,6% (data 2017), bahkan pada 2018 data kemiskinan di Bangli adalah 5,23% menempati peringkat kelima di Bali. Namun untuk usaha mengatasi kemiskinan sekali lagi Bangli kalah dengan kabupaten tetangga yang sama persoalannya yaitu Klungkung yang paling tinggi berhasil menekan angka kemiskinan penduduknya.
Terkait pertumbuhan sektor usaha yang nantinya membuka lowongan kerja di kabupaten Bangli menarik untuk melihat data yang dimiliki oleh Bank Indonesia perwakilan Denpasar Bali. Data indikator perbankan kabupaten/kota-bank umum dari Bank Indonesia perwakilan Denpasar Bali yang didasarkan pada kajian ekonomi dan keuangan regional (KEKR) propinsi menunjukkan kabupaten Bangli masih berada di tingkat terbawah. Data tersebut menunjukkan pemanfaatan fasilitas kredit perbankan di kabupaten Bangli masih rendah yang artinya itu terkait dengan pertumbuhan sektor usaha. Tidak heran selain Karangasem dan Buleleng, angkatan kerja dari kabupaten Bangli yang paling banyak merantau ke kota mencari pekerjaan.
Sementara sebuah berita yang sedang hangat di Bangli dalam seminggu terakhir ini adalah belum terealisasinya hibah dana pajak PHRI dari kabupaten Badung. Dari alokasi sekitar 82 Miliar baru terealisasikan sebesar 47 Miliar yang artinya setengah dari anggaran yang dijanjikan. Persoalan ini membawa dampak bagi program-program yang sudah dirumuskan dan dianggarkan dalam APBD kabupaten Bangli. Bupati Bangli Made Gianyar bersama jajarannya dikabarkan tidak mampu berbuat banyak mengatasi persoalan ini karena alokasi hibah pajak PHRI dari kabupaten Badung menempati posisi dominan dari postur APBD kabupaten Bangli. Bupati Bangli Made Gianyar dikabarkan akan mengirimkan surat kepada Bupati Badung untuk menanyakan realisasi hibah yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
Demikian banyaknya persoalan dan tantangan yang harus dihadapi oleh kabupaten Bangli tentu membutuhkan jalan keluar yang cukup spektakuler untuk menjawabnya. Kendala seperti wilayah yang kecil dan penduduk yang sedikit mungkin disatu sisi menjadi persoalan tapi seringkali juga mampu menjadi pelecut seorang pemimpin untuk bekerja keras mengatasinya. Kabupaten Klungkung misalnya yang mempunyai kendala yang sama dengan kabupaten Bangli mengalami kemajuan yang sangat pesat lima tahun terakhir ini. Ketergantungan pada dana hibah seperti pajak PHRI dari kabupaten Badung tentu harus dicari jalan keluarnya dan kebutuhan untuk menunjukkan kemandirian juga menjadi ciri seorang pemimpin yang berhasil. Kiranya mengingat berbagai tantangan yang ada di kabupaten Bangli dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya menjalankan tugas-tugas rutin sebagai seorang kepala daerah. Kabupaten Bangli membutuhkan pemimpin yang mempunyai strategi dan visi jauh ke depan untuk mengubah keadaan yang sulit menjadi cerita sukses.
Penulis : Nyoman Sutiawan