CUKUP ya cukup. Kalimat itu keluar dari banteng-banteng yang lima tahun belakangan tidak begitu menikmati hasil jerih mereka dalam memenangkan Joko Widodo lewat Pilpres 2014.
Dalam penyusunan kabinet 2014-2019, PDIP dipaksa rela melepas pos-pos strategis yang mereka impikan. Setengah maklum kala itu karena Jokowi masih memikul utang besar untuk menampung mitra koalisinya yang berperan tak kalah penting dalam pemenangan juga pencitraan media. Tak lain tak bukan: Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh.
Paloh dengan modal finansial yang besar dan kepemilikan media berita nasional, all out di Pilpres 2014. PDIP harus mengakui kedigdayaan uang dan ilmu poles yang dimiliki media-media Paloh. PDIP jelang 2014 berjuang dengan modal semangat, darah dan keringat usai 10 tahun menjalani musim kering berstatus oposisi.
Tapi sekarang, peta berubah. Lima tahun jadi batas kesabaran Megawati melihat Jokowi tersandera Paloh. Kini lahan basah kehutanan, lobi-lobi perdagangan dan kekuasaan kejaksaan tidak boleh di genggaman tangan yang sama.
Maret 2018, sebuah partai dengan kapasitas kepemilikan media massa yang lebih besar menyatakan dukungannya kepada Jokowi. Perindo di bawah pimpinan taipan Hary Tanoesudibjo (HT), meresmikan dukungan kepada Jokowi dalam Rapat Pimpinan Nasional di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta. Manuver HT cukup mengejutkan karena dia merupakan pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2014.
Kedatangan HT menggertak Paloh. Apalagi keduanya memiliki sejarah hubungan tidak harmonis. HT merupakan eks petinggi Nasdem. Ia bergabung dengan partai itu pada akhir 2011, memilih hengkang pada awal 2013. Peran HT di Nasdem tidak bisa dibilang kecil. Pembingkaian berita Nasdem di MNC, korporasi media yang dimilikinya, amat massif. Tapi HT kabarnya kecewa kepada Paloh karena terlalu berambisi menjadi ketua umum ketimbang membiarkan anak-anak muda yang memegang kendali sementara yang senior memberikan nasihat.
Setahun sebelum Pilpres, HT bergabung ke barisan Jokowi memboyong rangkaian gerbong media miliknya. Paloh dan Media Group tidak lagi memonopoli ilmu poles-memoles citra Jokowi. Kekuatan para pemegang saham mulai terbagi rata. PDIP sendiri sudah mencukupi logistik tempur hasil menikmati kue kekuasaan dengan empat kadernya duduk di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.
Meski koalisi Jokowi 2019 lebih gemuk, namun komposisi koalisi di mana tidak ada yang terlalu dominan plus kekuatan citra Jokowi yang makin kokoh dalam lima tahun terakhir, membuat Jokowi lebih luwes membayar “utang” politiknya ke partainya.
Dalam pidatonya di depan para aktivis 98 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (16/6/2019), Jokowi sebagai presiden terpilih menyatakan tegas dirinya tak lagi menanggung beban memimpin Indonesia. Dia siap untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk negara, meski keputusan itu dinilai gila dan miring.
Sebulan dari keluarnya pernyataan itu, terwujudlah “rekonsiliasi” Jokowi-Prabowo Subianto. Sinyal Gerindra merapat terbaca jelas. Koalisi Jokowi-Maruf terguncang. Tak lama kemudian, meluncur manuver dari Gondangdia, markas DPP Nasdem, lewat pertemuan para ketum koalisi tanpa mengundang Megawati yang mewakili PDIP. Dibalas Mega dengan jamuan penuh kehangatan bersama Prabowo di kediaman pribadinya, Jalan Teuku Umar, pada Rabu (24/7/2019).
Saling tukar pukulan ini masih terus berlangsung sampai hari ini. Ketegangan PDIP dengan Nasdem masih berlanjut dan belum ada komunikasi langsung, setidaknya di depan publik, antara Megawati dan Surya Paloh untuk meredakan ketegangan. Konon, Mega masih “baper” melihat pembajakan kader-kader PDIP oleh Nasdem pada Pemilu Legislatif 2019 dengan iming-iming “modal nyaleg”.
Informasi terakhir dari utak-atik formasi kabinet menyebut tiga pos basah yang tadinya diduduki elite Nasdem akan diambil alih partai lain. Nasdem akan dijatahi dua pos “mediocre”, Menteri Sosial dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Untuk Menpora, nama Prananda Paloh (putra Surya Paloh) sudah dikunci Jokowi.
Pos-pos yang akan ditinggalkan Nasdem tentu menjadi incaran anggota koalisi lainnya. Sebut saja Golkar yang punya segudang stok kader andalan. Kader Golkar, Zainudin Amali, disebut diplot untuk menduduki pos Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Sementara PDIP malas cerewet soal posisi di kabinet. Jaminan dari Jokowi tinggal menunggu realisasi dan pasti menggembirakan. Megawati sendiri bisa fokus pada persiapan regenerasi, walau hampir pasti masih bercokol di pucuk pimpinan partai lewat Kongres ke-V hari Kamis besok (8/8/2019).
Agenda besarnya menyiapkan trah Soekarno, Puan Maharani dan Prananda Prabowo, sematang mungkin memasuki Pilpres 2024. Bisa lewat latihan di kabinet, juga pemberian otoritas lebih besar dalam mengendalikan mesin partai.
TIM REDAKSI