Rekomendasi KKP Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

Poto/Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 


Balinetizen.com, Jakarta

Pemerintah canangkan lima pilar untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Terkait hal itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk pelaksanaannya.

Lima pilar yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan  Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, komitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritime, diplomasi maritime, serta membangun kekuatan pertahanan maritim.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pembicara kunci dalam seminar nasional bertajuk ‘Prospek Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi’, di Hotel Le Meridien, Jakarta,  Selasa (6/8/2019).

Terkait hal tersebut, kata Sjarief, KKP menggulirkan rekomendasi. Dalam hal membangun pertahanan maritim Indonesia, lanjut dia, dengan membangun kekuatan pertahanan  maritim di area perbatasan dengan menyertakan partisipasi masyarakat maritim perbatasan (hankamrata). Selain itu mengidentifikasi dan merumuskan potensi ancaman pada pertahanan maritim nasional secara komprehensif, mengidentifikasi dan merumuskan lokasi strategis sebagai pusat pertahanan maritim daerah dengan kapasitas yang saling memperkuat . Juga membangun kekuatan industri strategis dan logistik pertahanan maritim secara menyebar sesuai dengan penetapan lokasi serta menggunakan teknologi ICT (information and communication technology) sebagai basis kekuatan pengendalian operasi.

Rekomendasi dalam hal menjaga dan mengelola sumber daya kelautan, kata Sjarief,  diantaranya  mengidentifikasi potensi sumber daya alam maritim secara terpad dengan memperhatikan keberlanjutan dan kapasitas optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Juga diperlukan perumusan pusat pertumbuhan ekonomi maritim baru yang berbasis komoditas dan skala ekonomi, merumuskan jenis komoditas dan strategi hilirisasi yang bertumpu pada penciptaan nilai tambah yang optimal. Serta membangun sistem trasnportasi nasional yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan tersebut dalam kerangka logistik nasional.

“Sementara dalam pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, KKP merekomendasikan untuk menyediakan sarana transportasi darat, laut, udara sebagai sarana logistik yang menghubungkan setiap lokasi berbasis komoditas antar supply dan demand serta merumuskan kerangka regulasi terpadu baik di tingkat daerah ataupun nasional sebagai bentuk keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan,” jelas Sjarief.

Terkait dengan pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, kata Sjarief, beberapa rekomendasi KKP antara lain, mengidentifikasi masyarakat adat maritim, potensi geografis, sumber daya alam, kehidupan sosial ekonomi dan kekuatan budaya local. Juga diperlukan merumuskan dan mengembangkan kearifan lokal sebagai pola kehidupan masyarakat maritime, membangun kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis inovasi; membangun pemukiman nelayan yang bersih, sehat, dan mandiri. Serta merumuskan plan of action program transformasi budaya maritim masyarakat Indonesia.

Baca Juga :
Apresiasi Pembangunan Panti Werdha Syailendra Bali, Kadis Sosial Harap Dapat Kurangi Jumlah Lansia Terlantar 

Rekomendasi KKP lainnya, dalam mewujudkan diplomasi maritim, lanjut Sjarief, yaitu dilakukan dengan kerja sama bilateral untuk penyelesaian isu batas wilayah laut antar  negera, pertahanan dan keamanan maritim bersama, kerja sama regional terkait isu-isu maritim (Combating IUU Fishing/ Sea-related Crime), kerja sama multilateral pada forum United Nation. Serta kerja sama perdagangan baik dalam forum Multilateral (WTO), regional Asean, Asia Pasific dan Uni Eropa untuk non tariff barrier, quota, dan pengendalian kualitas dan sertifikasi.

“Untuk mewujudkan itu semua, perlu blue print pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia, perlu adanya kerangka regulasi terkait dengan alokasi sumberdaya dan sinergitas antar kelembagaan, plan of action yang menjabarkan tahapan pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia, serta team kerja lintas Lembaga yang mengawal dan memonitor pelaksana plan of action tersebut,” tegas Sjarief.

Hadir sebagai narasumber dalam acara Semnas, Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong, Rokhmin Dahuri; Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani; Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Danang Girindrawardana; dan Peneliti The Habibie Center, Muhammad Arif.

Editor : Sutiawan

Leave a Comment

Your email address will not be published.