Dewan Badung Kecewa : Perluasan Bandara Ngurah Rai, Tidak Melibatkan Masyarakat Kuta

Anggota Komisi III DPRD Badung  I Nyoman Graha Wicaksana

Mangupura, (Metrobali.com)-

DPRD Badung menyesalkan akan sikap Managemen PT Angkasa Pura II lantaran tak pernah melibatkan warga lokal atau pribumi Kuta dalam melakukan perluasan Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali.  “Momennya tepat sekarang bicara, soalnya ada perluasan Bandara Ngurah Rai dan dalam perluasan ini kami warga Kuta tak pernah diajak diskusi. Walaupun pernah itu sebatas sosialisasi dengan pekerjaan sudah selesai,” kata I Nyoman Graha Wicaksana, anggota DPRD Badung ketika dimintai konfirmasinya di Gedung DPRD Badung, Rabu (21/8/2019).

Masalahnya, jelas Wicaksana dengan adanya pengurugan itu akan berdampak pada keadaan ombak seperti Rif Kuta. Zona Rif ini bagi masyarakat Kuta adalah kawasan yang disucikan. ”Setiap upacara melasti dan upacara yang terkait dengan penyucian Ida Batara tempat ini sering digunakan untuk upacara mekelem,” kata Graha seraya menambahkan bahwa ini yang membuat dirinya khawatir akan perluasan Bandara dengan cara mereklamasi.

Selain itu, kata Graha pada zona Rif itu, ombaknya besar dan bergelombang. “Wilayah Rif Kuta ombaknya sangat bagus dan diburu oleh para surfer di seluruh dunia. Jadi kalau ada pengurugan dikhawatirkan keadaan ombaknya akan berubah. Selain itu, para nelayan juga akan kehilangan matapencaharian, ” ujarnya.

Bukan hanya itu, kata Wicaksana dengan adanya perluasan bandara seluas 40 Hektare ini juga berdampak pada karang tengah laut yang sering digunakan untuk kegiatan upacara seperti “Nangluk Merana” dan melasti, disamping akan menghancurkan mata pencaharian 3 kelompok nelayan yang sering mencari ikan di wilayah tersebut.

” Warga tak pernah dilibatkan dan diajak bicara soal rencana reklamasi tersebut, kemana kami harus mengadu apabila nanti ada kerusakan ombak. Di mana dampak negatifnya jauh lebih terasa dinikmati oleh masyarakat Kuta. Sementara, managamen Bandara Ngurah Rai, sampai saat ini belum memikirkan dampknya lingkungan, termasuk suara bising pesawat yang didengar oleh masyarakat Kuta,” katanya.

Baca Juga :
Megawati Kunjungan Kerja ke China

Selain masalah perluasan bandara yang berdampak, pihaknya juga menyayangkan terkait dengan kecilnya kontribusi kepada desa penyanding. ” Warga desa penyanding hanya mendapatkan kontribusi 50 sampai 70 juta per tahun, nilai  ini sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan dari Bandara Ngurah Rai yang mendapatkan penghasilan nomor 2 setelah Bandara Soekarno Hatta, ” jelasnya.

Selain itu masalah kontribusi kepada Pemkab Badung juga hanya sebatas di pajak parkir sebesar Rp 10 Milliar, sedangkan yang lain seperti pajak PBB passenger tax dan yang lainnya Badung tak mendapatkannya. ” Beda halnya dengan Bandara di Tanggerang pemerintahnya mendapatkan pajak parkir, pajak PBB, passenger tax dan lainnya,” ujarnya.

Jadi menurutnya, kompensasi lebih besar sangat pantas di dapatkan Pemerintah Kabupaten Badung yang saat ini menerima efek kebisingan dan kemacetan dari Bandara Ngurah Rai.

Editor : Nyoman Sutiawan

Leave a Comment

Your email address will not be published.