Evaluasi Sakip 2018, Bupati Mas Sumatri Lakukan Perbaikan

Foto: Bupati Mas Sumatri bersama para ketua OPD saat penilai SAKIB 2018, di Wantilan Kantor Bupati, Rabu (28/8)
Setelah mendapatkan predikat B pada penilaian sebelumnya, kini Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem dalam kinerja tahun 2018 akan kembali di dievaluasi.  Evaluasi SAKIP Kabupaten Karangasem, dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Rabu (28/8) di Wantilan Kantor Bupati Karangasem.
Bupati menjelaskan, hasil penilaian SAKIP Kabupaten Karangasem tahun 2017 memperoleh predikat B dengan nilai 67,38, meningkat dari tahun sebelumnya dengan nilai 66,24. Hal ini patut disyukuri bahwa Karangasem mampu mempertahankan predikat tersebut sejak tahun 2014 dengan nilai yang terus meningkat.
“Namun, sayang dari lima komponen penilaian ada tiga komponen yang nilainya turun, yaitu perencanaan kinerja. evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja,” ungkapnya kecewa.
Ia menambahkan, hal ini sangat disayangkan mengingat saat ini pemkab Karangasem sedang mengejar predikat BB. “Rekomendasi perbaikan yang diberikan telah ditindaklanjuti. meskipun mungkin ada yang belum sempurna,” ucapnya.
Untuk Itu , melalui kesempatan evaluasi tersebut, Mas Sumatri berharap Tim memberikan penilaian yang objektif dengan mempertimbangkan upaya perhatian yang telah Pemkab Karangasem lakukan. Saran dan kritik yang membangun diterima dengan tangan terbuka demi penyempurnaan SAKIP Kabupaten Karangasem ke depan.
Dirinya tetap mengingatkan, dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatannya, perangkat daerah harus tetap mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah yang sudah tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Karangasem.
Inspektur Daerah Provinsi Bali I Wayan Sugiada menegaskan, evaluasi SAKIP untuk penerapan akuntabilitas sudah memadai dari hal penyusunan dokumen, namun dari sisi substansi masih perlu diperbaiki, ditambah dengan kriteria-kriteria lainnya.
“Fokus penggunaan anggaran harus pada sasaran pembangunan daerah. Ini dihasilkan dari kolaborasi PD  melalui intervensi fokus prioritas program masing-masing, sejak dari perencanaan yang terintegrasi dengan baik,” imbuhnya.
Penulis : Desak Made
Baca Juga :
Gandeng Mahasiswa, Polsek Negara Serahkan Bansos Kapolri Kepada Warga Terdampak

Leave a Comment

Your email address will not be published.