Proyek Pengembangan Pelabuhan Benoa Dihentikan, Gubernur Koster dan Jokowi Tak Lagi Satu Jalur?

Foto: Mantan Ketua Komisi I DPRD Bali I Made Arjaya.

Denpasar (Metrobali.com)-

Sikap Gubernur Bali Wayan Koster yang meminta Pelindo III menghentikan reklamasi dalam proyek pengembangan Pelabuhan Benoa menuai pro kontra.

Banyak kalangan yang mendukung sikap tegas Gubernur. Walau memang sebagian kalangan juga menganggap langkah ini terlambat sebab proyek reklamasi ini sudah hampir rampung.

Di sisi lain tidak sedikit pula yang mengaku bingung dengan sikap Gubernur dan menyayangkan sepertinya tidak ada koordinasi yang bagus antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Jargon “Satu Jalur” yang kerap didengungkan Gubernur Koster mulai saat kampanye Pilgub hingga sudah memimpin Pemprov Bali pun dinilai sebatas “pemanis” saja.

“Satu Jalurnya kan hanya kampanye saja. Tapi ternyata tidak ada Satu Jalur,” kritik mantan Ketua Komisi I DPRD Bali I Made Arjaya saat dihubungi, Senin (27/8/2019).

Sebab kenyataannya tidak ada “satu jalur” kebijakan pemerintah pusat dan daerah seperti yang tampak pada adanya permintaan Gubernur Koster agar proyek reklamasi pengembangan Pelabuhan Benoa dihentikan.

“Jadi pertanyaan saya selaku masyarakat bagaimana koordinasi Pak Gubernur dengan  pemerintahan Jokowi? Satu jalurnya ini dimana?” tanya Arjaya yang juga mantan politisi PDI Perjuangan ini.

Seperti diketahui proyek pengembangan Pelabuhan Benoa ini merupakan bagian progam pemerintah pusat dimana Pelindo III bertindak selaku operator.

Ground breaking proyek yang keseluruhan menelan biaya investasi hingga Rp1,7 triliun ini diresmikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada 18 September 2017 silam.

Dalam perjalanannya ketika proyek pengurukan di areal dumping 1 dan dumping 2 sebagi bagian pengembangan kawasan Pelabuhan Benoa ini sudah mencapai 95 persen malah Gubernur Koster ingin menghentikan proyek ini.

Gubernur Koster melalui surat bernomor surat nomor : 660.1/1801/Bid.P4LH/Dis.LH, tertanggal 22 Agustus 2019 yang dikirimkan kepada Direktur Utama Pelindo III meminta Pelindo III menghentikan proyek reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa.

Baca Juga :
Presiden Jokowi Kenakan Pakaian Khas Kesunanan Surakarta pada HUT Ke-78 RI

Surat ini juga ditembuskan kepada Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan serta  Menteri Agraria dan Penataan Ruang.

Pelindo III pun akhirnya memenuhi permintaan Gubernur Koster untuk menghentikan proyek reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa.

Sejak Senin, tanggal 26 Agustus aktivitas di dumping I dan dumping II di proyek Pelindo III Benoa ini resmi dihentikan.

“Permintaan Gubernur kami jalankan. Per hari ini kami stop proyek ini,” kata Vice President Corporate Communication Pelindo III, Wilis Aji Wiranata ditemui di Kantor Pelindo III Benoa, Senin (26/8/2019).

Permintaan Gubernur Koster ini juga dinilai sebagai sikap “melawan” keputusan pemerintah pusat khususnya 4 menteri di Pemerintahan Jokowi.

Pasalnya, empat menteri tersebut yaitu Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan serta Menteri Agraria dan Penataan Ruang telah mengizinkan sebelum proyek reklamasi 17 hektar di kawasan Pelabuhan Benoa itu dikerjakan.

“Iya begitulah, Pelindo III khan hanya agent development atau operator yang menjalankan perintah dari pemerintah pusat. Kalau Pemprop suruh menghentikan iya kita hentikan, tapi kalau pusat menyuruh melanjutkan iya kita jalankan,” kata Wilis Aji.

Atas kondisi tersebut Arjaya mengaku prihatin sebab jelas-jelas terlihat tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengembangan Pelabuhan Benoa. Sebab ini dirasakan memang jadi kebutuhan Bali untuk meningkatkan perekonomian  masyarakat dan khususnya juga mendongkrak pariwisata.

Tentu banyak kerugian dialami Bali jika akhirnya proyek pengembangan Pelabuhan Benoa ini mangkrak di tengah juga sudah banyak uang yang dikeluarkan BUMN Pelindo III.

“Yang jelas ada ruginya. Tinggal kita lihat saja nanti bagaimana kedatangan wisatawan, khususnya kapal pesiar. Ini kan pasti ada pengaruhnya. Selain juga Pelabuhan Benoa jadi tidak indah dan ada ketidakpastian. Jadi ini merembet kemana-mana,” beber Arjaya.

Baca Juga :
Dekranasda Bali Apresiasi Kinerja PERWIRA Dalam Pengembangan Produk Lokal

Untuk itu mantan politisi PDI Perjuangan asal Sanur ini meminta dan berharap proyek pengembangan Pelabuhan Benoa ini sebaiknya dikoordinasikan saja antara Gubernur Bali dan pemerintah pusat. Jadi bukan dihentikan sebagaimana surat permintaan Gubernur Koster.

“Sebenarnya Pak Gubernur koordinasinya ke pusat, ke Kementerian. Seperti dengan Pak Luhut sebab ground breakingnya kan dari Kementerian. Jadi dikoordinasikan dengan pemerintahan pusat yang berkuasa sekarang, dengan pemerintahan Presiden Jokowi,” harap Arjaya.

Selaku mantan politisi, Arjaya melihat ini sepertinya ada saling meremehkan kebijakan masing-masing dalam penghentian proyek pengembangan Pelabuhan Benoa ini.

“Masing-masing (Pemprov Bali dan pemerintah pusat, red) seperti punya kekuasaan, ego masing-masing sektor masih ada. Jadi ini mohon dikoordinasikan saja agar tidak merembet kemana-mana. Akhirnya kita semua yang dirugikan,” tandas Arjaya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster tidak main-main meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III untuk segera menghentikan reklamasi di areal seluas 85 hektar di sekeliling Pelabuhan Benoa.

“Saya minta Pelindo III hentikan reklamasi di kawasan Pelabuhan Benoa,” tegas Gubernur Koster dalam keterangan persnya di Rumah Jabatan Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar, Minggu (25/8/2019).

Walaupun secara aturan proyek reklamasi di Pelabuhan Benoa ini merupakan proyek nasional dan sudah memenuhi segala perizinan serta mendapatkan persetujuan dari sejumlah kementerian terkait, Gubernur Koster tetap kukuh berpandangan bahwa apapun proyek di Bali baik dilakukan pemerintah maupun swasta tidak boleh merusak alam lingkungan Bali.

“Ini clear. Kalau lihat aturan Perpres, surat menteri ya cocok semua. Tapi sejak saya pimpin maka harus tata ulang,” imbuh Gubernur Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

“Persyaratan administratif saja tidak cukup kalau ternyata punya dampak pada kerusakan alam lingkungan. Apalagi sampai mangrove 17 hektar mati. Itu tidak gampang. Maka harus disikapi.
Pembangunan apapun di Bali agar direview semua sesuai Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” beber Koster.

Baca Juga :
Upacara pembukaan PON Papua dimulai

Langkah Gubernur Koster meminta Pelindo III Benoa mengentikan proyek reklamasi ini juga sebagai bentuk komitmen serius Gubernur Koster untuk melindungi manusia , alam dan budaya Bali. Sebab kerusakan-kerusakan lingkungan akan berdampak serius pada generasi mendatang.

“Ini antispasi untuk generasi mendatang. Jangan sampai saya sebagai Gubernur wariskan suatu hal yang keliru bagi generasi mendatang,” ujar Gubernur asal Buleleng ini. (wid)

Leave a Comment

Your email address will not be published.