Aliansi BEM SI Tolak Ajakan Jokowi

Seorang peserta unjuk rasa mengibarkan bendera saat berpawai ke gedung DPRD Sulawesi Tenggara di Kendari, Sulawesi Tenggara, 26 September 2019. (Foto: Antara via Reuters)

 

Hari ini, Jumat, 27 September, Presiden Jokowi berencana bertemu sejumlah perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di istana. Namun, undangan itu ditolak mereka.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan rencana mengundang Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), yang merupakan organisasi resmi kampus, di Istana, pada Kamis (26/9), usai bertemu dengan sejumlah tokoh penting.

Namun, rencana Presiden itu bertepuk sebelah tangan. Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia, Muhammad Nurdiyansyah menegaskan mereka menolak ajakan itu. Presiden Mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini justru sedang berada di Yogyakarta pada Jumat siang.

Menurut Nurdiyansyah, pertimbangan terbesar adalah persoalan etika. Saat ini, kalangan mahasiswa sedang berduka karena meninggalnya dua rekan mereka di Kendari, Sulawesi Tenggara. Seperti diketahui, Himawan Randi dan Muhammad Yusuf Qardawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, meninggal setelah mahasiswa setempat menggelar aksi pada Kamis (26/9).

Alasan kedua, kata Nurdiyansyah, karena mahasiswa memiliki pengalaman buruk terkait pertemuan dengan Presiden sebelum ini. Pada 2015, Aliansi BEM SI sempat diundang ke Istana untuk hal yang sama.

“Kami mengambil pembelajaran dari sana, karena diadakan di forum tertutup di Istana, dan alhasil gerakan mahasiswa pecah,” kata Nurdiyansyah.

Muhammad Nurdiyansyah, Koordinator Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) (kiri) dan M. Atiatul Muqtadir, Presiden BEM KM Universitas Gadjah Mada, di Yogyakarta, Jumat, 27 September 2019. BEM SI menolak bertemu dengan Presiden Joko Widodo. (Foto: Nurhadi Sucahyo/VOA)
Muhammad Nurdiyansyah, Koordinator Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) (kiri) dan M. Atiatul Muqtadir, Presiden BEM KM Universitas Gadjah Mada, di Yogyakarta, Jumat, 27 September 2019. BEM SI menolak bertemu dengan Presiden Joko Widodo. (Foto: Nurhadi Sucahyo/VOA)

Dalam sejarahnya, BEM berbagai universitas memang pernah bertemu dengan Jokowi pada 18 Mei 2019 di Jakarta. Pertemuan itu dilakukan untuk meredam rencana aksi mahasiswa yang akan digelar pada 20 Mei. Dalam penjelasan kepada media seusai bertemu, para aktivis kampus ketika itu mengatakan, sebagian merasa puas dengan hasil pertemuan, sebagian lagi tidak. Pertemuan itu dinilai justru merugikan gerakan mahasiswa yang kemudian terpecah suaranya.

Baca Juga :
Pemkot Denpasar Gelar Lomba OPD Terinovatif, Dorong Terciptanya Inovasi, Dukung Pelayanan Maksimal Bagi Masyarakat

“Pada dasarnya konsentrasi, tujuan dan fokus kami bukan pada pertemuan dengan Presiden Jokowi. Tetapi harapannya Presiden dapat memenuhi tuntutan yang sudah kami layangkan dengan sangat jelas,” tambah Nurdiyansyah.

Dalam keterangan lebih lanjut, Aliansi BEM Seluruh Indonesia menawarkan dua syarat jika Presiden menghendaki pertemuan dengan mereka. Pertama, pertemuan itu harus dilakukan secara terbuka dan disiarkan secara langsung. Tujuannya adalah agar seluruh masyarakat bisa mengikuti diskusi yang terjadi antara Presiden dan mahasiswa. Selain itu, aliansi juga meminta Presiden memenuhi tuntutan Maklumat Tuntaskan Reformasi, yang sudah disampaikan melalui berbagai media dan aksi di jalan.

Presiden Keluarga Mahasiswa UGM, M. Atiatul Muqtadir, menguatkan sikap yang diambil Aliansi BEM Seluruh Indonesia. Dia juga memberi catatan mengenai pertimbangan etis dan metode pertemuan, yang membuat undangan Jokowi pada Jumat ini tidak dapat dipenuhi.

Para mahasiswa peserta demo dan pejabat kepolisi mendoakan korban unjuk rasa menentang berbagai RUU kontroversial, di ruang DPR Aceh, di Banda Aceh, 27 September 2019. (Foto: Chaideer Mahduddin/AFP)
Para mahasiswa peserta demo dan pejabat kepolisi mendoakan korban unjuk rasa menentang berbagai RUU kontroversial, di ruang DPR Aceh, di Banda Aceh, 27 September 2019. (Foto: Chaideer Mahduddin/AFP)

Aktivis yang akrab dipanggil Fathur itu, menyayangkan undangan hanya ditujukan kepada mahasiswa. Seharusnya, pihak-pihak lain juga diundang.

“Saya rasa ini adalah kegagalan melihat bahwa aksi demonstrasi kemarin bukan hanya melibatkan mahasiswa, tetapi juga ada petani, ada buruh. Ada elemen masyarakat lain, yang bagi saya juga harus diberi ruang untuk menyampaikan tuntutan pada Presiden,” kata Fathur.

Lebih jauh dari itu, Fathur juga melihat sikap Presiden tidak sepenuhnya menunjukkan itikad baik. Alasan Fathur karena di satu sisi Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi, tapi di lain pihak juga menginstruksikan
Menristekdikti untuk “mengkondisikan” kampus-kampus.

“Dan kemudian juga dari aparat melakukan represi dengan meneror, menangkap dan juga menahan masa aksi dan aktivis,” tambah Fathur.

Baca Juga :
Wagub Cok Ace : Yadnya Yang Suci Harus dibangun dari Tiga Poin Penting

Kegelisahan Fathur itu tak lepas dari pernyataan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir. Usai bertemu Jokowi pada Kamis (26/9), Nasir tegas meminta rektor mencegah mahasiswa kembali berdemo.

Para pelajar bentrok dengan polisi dalam unjuk rasa di Jakarta, 25 September 2019. (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso via Reuters)
Para pelajar bentrok dengan polisi dalam unjuk rasa di Jakarta, 25 September 2019. (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso via Reuters)

Nasir bahkan akan memberi sanksi kepada rektor yang menggerakkan mahasiswa turun ke jalan. Ancaman yang sama diberikan kepada dosen yang mengizinkan mahasiswa di kelasnya untuk bergabung dalam aksi Sanksi akan disesuaikan.

“Kalau dia mengerahkan sanksinya keras. Sanksi keras ada dua, bisa SP1, SP2. Kalau sampai menyebabkan kerugian pada negara dan sebagainya ini bisa tindakan hukum,” kata Nasir.

“Kalau dia (rektor) tidak menindak, rektornya yang kami tindak. Makanya saya akan monitor terus perkembangan ini,” tambahnya lagi kepada media yang menemuinya di halaman Istana Kepresidenan.

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Sutrisna Wibawa menyambut baik perintah Menteri Nasir itu. Dia mengatakan, sebelum adaimbauan menteri, para rektor di Yogyakarta sudah membuat surat edaran yang intinya menolak aksi semacam itu. Surat edaran itu keluar pada Senin (23/9) pagi, beberapa jam sebelum 20 ribu mahasiswa Yogya menggelar aksi #gejayanmemanggil.

“Kita mesti mengedepankan dialog, diskusi. Termasuk mahasiswa saya di UNY juga begitu,” kata Sutrisna. Dia menegaskan bahwa para mahasiswa yang turun ke jalan pada Senin (23/6), melakukan aksi atas nama pribadi dan bukan atas nama lembaga.

“Secara kelembagaan kami sudah melarang untuk turun ke jalan. Saya mengedepankan bikin saja FGD (Focus Group Discussion) kemudian hasilnya kami sampaikan sehingga konkret secara akademis,” ujar Sutrisna. [ns/ab] (VOA)

Leave a Comment

Your email address will not be published.