DPRD Badung Harapkan Ada Pembahasan Lebih Cermat Agar Perubahan Tak Berulang Kali

RANCANGAN-Ketua DPRD Badung, Putu Parwata saat menerima dokumen rancangan perubahan kedua RPJMD  Tahun 2016-2021 yang diserahkan Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, Selasa (1/10) di ruang ketua DPRD Badung.

Ekesekutif Serahkan Draf Rancangan  Perubahan Kedua RPJMD  Tahun 2016-2021

Balinetizen.com, Mangupura

 

Dewan Badung, Selasa (1/10) menerima rancangan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021 yang diserangkan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung, Wayan Adi Arnawa. Hadir dalam penyerahan rancangan tersebut Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, Wakil Ketua II, Made Sunarta, Ketua Komisi I, Wayan Regep, Ketua Komisi IV, Made Sunarta, anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Ketua Badan Kehormatan (BK), Nyoman Dirgayusa.

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata mengatakan, pihaknya menerima rancangan tersebut dan akan segera dilakukan pembahasan. “Kita sepakat pemerintahan di badung adalah eksekutif dan legislative da nada sejumlah hal yang perlu diselaraskan. Mudah-mudahan dalam perubahan kedua RPJMD ini sudah sesuai dan selaras nantinya di APBD 2020 dan pokok-pokok pikiran dewan tetap menjadi pijakan dalam penyusunan ini,”ujarnya sembari mengatakan pihaknya berharap asumsi  Pendapatan Asli Daerah  bisa menjacapai Rp 6 Triliun di  tahun 2020.

 

Ketua BK DPRD Badung, Nyoman Dirgayusa mengatakan, pihaknya berharap dalm pembahasan perubahan RPJMD kedua ini mekanismenya tidak boleh digampangkan begitu saja. “Hal ini perlu dibahas secara detail, karena kita memiliki tanggung jawab yang luar biasa ke masyarakat atas Visi dan Misi pemerintah kedepan. Kami harapkan ketua dan sekda memberikan bahan-bahan diberikan lebih awal sehingga kami kami tidak kelabakan untuk membahas RPJMD ini,”paparnya.

 

Kritikan pedas  juga disampakian  ketua Komisi I DPRD Badung, Wayan Regep terkait perubahan kedua RPJMD Kabupaten Badung. Politisi asal Desa Kuwung ini mengatakan,  perubahan ini berawal dari perencanaan yang kurang cermat. Pihaknya pemerintah meminta agar berhati-hati lagi dalam melakukan perencanaan sehingga tidak lagi ada perubahan-perubahan RPJMD. “Kami ingin mengingatkan semua pihak  kalau kita melakukan kekeliruan perencanaan anggaran , akan  bisa berdampak ke emam kabupaten di Bali. Saya harapkan tidak ada kesewenag-wenangan melakukan amputasi anggaran sehingga tidak ada persepsi nantinya kita memberikan malah kita dibully di masyarakat,”ujarnya.

Regep juga mencontohkan, seperti di pemerintahan desa saat ini. Dengan kacaunya  perencanaan anggaran ini, di desa juga bingung mana yang meski di eksekusi duluan programnya dan semua desa pun menjadi galau. “Saya minta eksekutif melakukan penataan kembali sehingga tahun 2020 tidak lagi terjadi seperti ini,” terangnya.

Regep juga mengatakan, pihaknya mewakili dewan yang lain juga merasa kecewa dengan pengelolaan anggaran ini degan melakukan sejumlah rasionalisasi.”Kemarin kita kan sudah melakukan kajian dan rapat-rapat sehingga ada kesepakatan untuk menjlankan program tersebut . Dan kami harapkan kembali tidak ada perubahan RPJMD lagi nantinya dan ini yang terakhir, meski aturan membolehkan dilakukan perubahan RPJMD tersebut,”tegasnya sembari mengharapkan ada pembahasan pra-APBD atau bedah APBD agar nanti tidak lagi ada perubahan-perubahan seperti ini lagi.

Ketua Komisi IV, Made Sumerta mengatakan, dengan perubahan RPJMD kedua kalinya ini pihaknya berharap jangan sampai ada persepsi nantinya pemerintah kurang cermat  dalam melakukan rancangan. “Kami harapkan pembahasan RPJMD ini harus hati-hati dan lebih cermat lagi sehingga tidak terus dirubah-rubah sampai berkali-kali,”terangnya.

Politisi asal Desa Pecatu ini juga mengemukakan sejumlah permasalahan krisis air di Kut Selatan. “Sudah bertahun-tahun terus menyuarakan masalah krisis air agar tuntas ditanggulangi. Namun faktanya hingga saat ini masalah krisis air di Kuta Selatan belum juga bisa diatasi. Ini menjadi masalah yang belum tuntas dan mohon bisa menjadi prioritas nantinya dalam pembahasa APBD 2020,”paparnya.

Menyikapi masukan dewan tersebut Sekda Badung yang juga Ketua TAPD Badung, Wayan Adi Arnawa mengatakan, saat ini dunia dalam keadaan krisis dan hal ini terasa. “Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, namun kita mengakuai ekspektasi belanja kita terlalu optimis, dengan  kebersamaan DPRD ini, kita setuju sekali dengan melakukan ekstensifikasi pendapatan sehingga nanti tidak terlalu menonjol lagi untuk mengeruk pajak dan retribusi karena pendapatan pajak dalam industry pariwisata tidak bisa diprediksi. Kita perlu diskusikan lagi lebih mendalam terkait ekstensifikasi pendapatan ini,”ungkapnya. (ADV-MB)

Baca Juga :
VS, artis FTV ditangkap polisi pasang tarif Rp30 juta

Leave a Comment

Your email address will not be published.