Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangangn kepada media seusai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 21 Oktober 2019.
Persaudaraan Alumni (PA) 212 merasa kecewa dengan sikap Prabowo yang bersedia menjadi menteri dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Persaudaraan Alumni 212 merupakan salah satu penyokong pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada pemilihan presiden 2019.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Senin siang (21/10) menyatakan siap menjadi menteri di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikannya kepada wartawan seusai dipanggil menemui presiden di Istana Kepresidenan.
“Saya diminta membantu beliau (Jokowi.red) di bidang pertahanan. Jadi tadi beliau memberi beberapa pengarahan dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan,” ujarnya. Prabowo Subianto adalah salah seorang yang dipanggil presiden hari Senin.
Menanggapi hal itu, juru bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin merasa kecewa dengan sikap Prabowo yang bersedia menjadi menteri dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Persaudaraan Alumni 212 merupakan salah satu penyokong pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada pemilihan presiden 2019.
Diwawancarai VOA, Selasa (22/10), Novel mengatakan sebenarnya pihaknya tidak menutup sama sekali adanya rekonsiliasi jika saja hal itu dikomunikasikan secara baik oleh Prabowo sebelum bergabung dengan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Rekonsiliasi tersebut, tambahnya, tentu saja harus disertai sejumlah syarat.
Ditambahkannya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu 2019 yang kala itu menolak gugatan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mantan Danjen Kopassus dinilai tidak beritikad baik untuk membangun komunikasi dengan persaudaraan alumni 212 maupun GNPF MUI.
Persaudaraan Alumni 212 Merasa Dikhianati Prabowo
Persaudaraan Alumni 212, kata Novel, merasa dikhianati oleh Prabowo. Padahal dukungan yang mereka berikan telah sangat menguntungkan Prabowo, dan juga partai Gerindra.
“Pada situasi saat ini sepertinya sudah kami menutup dukungan atau melepaskan diri dari Prabowo. Yang kami sesalkan suara kami dikhianati untuk ditukar kursi dan jabatan oleh Prabowo” tegas Novel.
Jubir Partai Gerindra: Keputusan Berkoalisi Sudah Dipikirkan Matang
Ditemui secara terpisah, juru bicara Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan belum bisa mengomentari program ketua umum partainya hingga resmi dilantik. Sementara terkait menolong relawan – termasuk ulama yang ditahan – selama ini, kata Andre, Partai Gerindra selalu mengurus mereka, termasuk menyiapkan puluhan pengacara.
Andre Rosiade menambahkan bahwa keputusan Partai Gerindra masuk dalam koalisi dengan Jokowi sudah dipikirkan secara matang. Menurut Andre keputusan Prabowo menerima pinangan Jokowi sebagai menteri karena ia ingin mengabdi untuk membantu Indonesia menghadapi ancaman dan tantangan, baik tantangan ekonomi maupun keamanan dan pertahanan nasional.
“Untuk itulah Pak Prabowo sebagai patriot dan negarawan menghilangkan segala ego untuk menyambut panggilan bangsa ini. Tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukan kinerja yang baik untuk bangsa dan negara,” kata Andre.
Pengamat: Sama-Sama Partai Nasionalis, Hubungan Gerindra – PDI-Perjuangan Dekat
Sikap Partai Gerindra yang kini memilih menjadi koalisi pemerintahan Jokowi menurut pengamat politik dari Indo Barometer, Muhammad Qodari, merupakan hal yang wajar. Qodari menilai sebenarnya hubungan ideologi PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra sangat dekat karena mereka sama-sama partai nasionalis.
Selain itu hubungan pribadi antara Prabowo dan Jokowi juga sangat baik. Selain Megawati Sukarnoputri, Prabowo Subianto adalah salah seorang yang mengantarkan Joko Widodo menjadi gubernur DKI Jakarta.
Hubungan pribadi keluarga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo juga sangat baik. Dulu, ujar Qodari, yang meminta Prabowo pulang dari Yordania adalah Taufik Kiemas.
Tiga latar belakang itu dinilai akan semakin memudahkan Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi.
Qodari menyatakan ada dua kemungkinan mengapa Prabowo masuk dalam pemerintahan Jokowi. Pertama, karena Prabowo ingin mencoba melaksanakan ide dan gagasan yang sudah sekian tahun dipersiapkan seperti kedaulatan pertahanan, pangan dan kedaulatan energi.
“Menurut saya Prabowo sudah kembali ke jati dirinya sebagai seorang nasionalis. Di 2014 dan 2019 dia berkoalisi dengan kelompok yang katakanlah kanan atau Islam, tetapi di 2024 yang akan datang kemungkina besar dia akan berkoalisi dengan PDIP, sesuatu yang sebetulnya juga tidak asing karena di 2009 sudah pernah dilakukan,” tambah Qodari.
Sikap Prabowo yang bergabung dengan pemerintah saat ini menurut Qodari pasti ada dampak positf dan negatif. Jika Prabowo gagal atau tidak mampu menunjukan kinerja yang baik maka popularitas Prabowo akan anjlok, bukan hanya di kalangan pendukungnya tetapi juga pada masyarakat pada umumnya, sehingga peluangnya pada tahun 2024 akan menipis. Sementara jika Prabowo dianggap berhasil, lanjut Qodari, malah pamornya akan naik.
Muhammad Qodari menyatakan kemungkinan yang tidak mendukung Prabowo ke depan adalah mereka yang berlatar belakang keagamaan, meski ia tidak merinci siapa yang dimaksudnya. [fw/em] (VOA)