Mengadu Ke Ombudsman RI, SPPT Tanah I Ketut Rundung Dibatalkan Secara Semena-mena Oleh BPKAD Karangasem

 

(Balinetizen)  Denpasar –

 

Kuasa hukum I Ketut Rundung mempertanyakan pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) No : 510705101400240 oleh Badan Pengelola dan Aset Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem dan menilai pembatalan tersebut adalah tindakan sewenang-wenang tanpa melihat bukti dan fakta serta tidak memiliki rasa keadilan yang berdampak hukum tertundanya permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diajukan.

“Kami melaporkan ketidakpastian hukum yang dilakukan oleh BPKAD Karangasem ke Ombudsman RI karena adanya dugaan ketidakhati-hatian dan menjurus ke permainan uang, padahal saat dilakukan penelitian di lapangan pada 21 Mei 2019 berdasarkan permohonan pensertifikatan tanah No : 13389/2109 yang diwakili oleh I Gusti Agung Gede Wiryawan, I Komang Gede Parwata, I Wayan Tunggal Sitadna dan dihadiri oleh Camat Abang, Kepala Desa Purwa Kerthi, Kepala Dusun Amed dan Keluarga I Wayan Kebon/Ahli Waris Ramia serta I Ketut Rundung pada saat itu diakui oleh BPKAD Karangasem bahwa obyek yang ditempati oleh I Ketut Rundung,” terang I Nyoman Kantun Suyasa di kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar, Senin (4/11/2019).

Sedangkan, lanjutnya, tanah yang dibayari pajak oleh keluarganya I Wayan Kebon/Ahli Waris Ramia sesuai dengan SPPT NOP 510705101201400240 atas nama I Ramia adalah berbeda tempat atau lokasinya sesuai dengan gambar peta blok yang ditunjukkan oleh BPKAD berbentuk KAPAK, namun pihak keluarga I Wayan Kebon/Ahli Waris I Ramia ngotot bersikeras bahwa yang dikuasai/ditempati I Ketut Rundung adalah tanah miliknya, “Bahkan I Wayan Kebon mengajukan juga surat Sporadik berdasarkan SPPT No: 510705101201400240 atas nama I Ramia, padahal yang bersangkutan tidak pernah menempati tanah tersebut sebagai salah satu syarat permohonan Sporadik tanah,” jelas Kantun.

“Kami mengadukan kepada Ombudsman agar membantu mengupayakan langkah-langkah terkait penanganan pembatalan SPPT No 510775101201401140 oleh BKAD Karangasem serta merekomendasikannya untuk memperbaiki, merevisi ataupun memperbaharui gambar atau peta blok yang berasal dari Gianyar dengan menyesuaikan fakta di lapangan,” tutur Kantun.

Baca Juga :
FBN : Patuhi Protokol Terhadap Penyebaran Pandemi COVID-19 Sebagai Bagian Upaya Bela Negara

Pihaknya juga berencana akan mendaftarkan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara dengan sebelumnya membuat laporan polisi tentang adanya upaya keterlibatan aparat desa yang membantu proses permohonan surat sporadik berdasarkan SPPT No : 510705101201400240 yang sejatinya jelas berada diatas penguasaan I Ketut Rundung secara turun temurun.

Pewarta : Hidayat
Editor : Whraspati Radha

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.