Pansus Penguatan Adat, Budaya dan Keagamaan Serap Aspirasi

Avatar
ads
Panitia Khusus (Pansus) rancangan Perda (Ranperda) tentang Penguatan Adat, Budaya, dan Keagamaan yang dipimpin I Made Sumerta melaksanakan serap aspirasi di Gedung Dewan.
Balinetizen.com, Mangupura 
Pada Selasa (5/11), Panitia Khusus (Pansus) rancangan Perda (Ranperda) tentang Penguatan Adat, Budaya, dan Keagamaan yang dipimpin I Made Sumerta melaksanakan serap aspirasi di Gedung Dewan. Turut hadir anggota pansus Nyoman Gede Wiradana, IB Made Sunartha, Gede Aryantha, Ni Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi, Made Suardana, dan Putu Sekarini dan perwakilan dari Pengadilan Negeri Denpasar. Aspirasi yang didengar berasal dari kalangan FKUB, PHDI, Majelis Desa Adat Kabupaten Badung, Listibiya, Widya Sabha, dan tokoh lainnya.
“Banyak kegiatan yang dilakoni atas niatan baik Bapak Bupati untuk membantu kegiatan adat, kegaamaan, dan budaya yang termasuk dalam seni. Mulai dari seka-seka, dan sebagainya. Nah, dasar hukumnya perlu kami perkuat dengan dasar Perda. Karena selama ini perbup. Terutama yang banyak berkaitan dengan ini, adalah Dinas Kebudayaan. Sehingga perda ini perlu,” ungkap I Made Sumerta usai rapat.

Penguatan, lanjut Ketua Komisi IV DPRD Badung ini, mulai dari program hingga anggaran. Sehingga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana. “Ke depan, perda ini akan menjadi rumah besarnya,” jelasnya.

Dari aspirasi yang dilontarkan para tokoh, Sumerta mengatakan pada intinya semua program pemerintah terkait adat, budaya, dan agama selama ini sudah baik. Namun perlu ditingkatkan. Salah satu fokus yang dipersiapkan, yakni pelaksanaan utsawa dharma gita, baik di tingkat daerah, hingga ke pusat.

Selanjutnya, perlu pengutan tentang pelaba pura. Termasuk perlindungan terhadap tempat ibadah. Bendesa Adat Pecatu ini tak menampik sejumlah permasalahan sempat disinggung. Semisal persoalan pura di Canggu yang saat ini masih bergulir. Diharapkan permasalahan cepat teratasi. “Ada pula soal jajar kemiri pura. Bagaimana terkait masyarakat yang tinggal di perumahan, sehingga ini juga tidak menyalahi aturan dan pakem yang ada,” tandasnya.  (MB-ADV)

Baca Juga :
Ini Lima Janji Jokowi Lima Tahun Kedepan

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may like

In the news
Load More
ads