Keterangan Foto: Pertemuan anggota DPRD RI, Nyoman Parta; DPD RI, Arya Wedakarna; DPRD Provinsi Bali, Made Rai Warsa; anggota DPRD Kabupaten Gianyar I Nyoman Kandel dan DPRD Gianyar, Nyoman Amertayasa, Kapolres Gianyar, AKBP Priyanto Priyo Hutomo, TNI dan warga masyarakat di Banjar Selasih, Desa Puhu, Payangan, Gianyar, Minggu (24/11) .
Balinetizen.com, Denpasar
Anggota dewan akhirnya mendatangi warga Selasih, Payangan, Ubud, Gianyar, Bali, Minggu (24/11). Wakil rakyat ini melakukan mediasi antara warga terdiri dari 32 KK Banjar Selasih, dengan pihak PT. Ubud Resort Duta Devolepment yang terlibat sengketa pertanahan. Dalam pertemuan yang dikawal personil TNI/Poltri itu berlangsung sangat a lot. Warga menyampaikan beberapa keluhan yang dialami selama ini. Sementara pihak PT. Ubud Resort Duta Devolepment menyampaikan rencana membangun lapangan golf lengkap dengan resortnya.
Adapun wakil rakyat yang hadir antara lain anggota DPRD RI, Nyoman Parta; DPD RI, Arya Wedakarna; DPRD Provinsi Bali, Made Rai Warsa; anggota DPRD Gianyar I Nyoman Kandel dan Nyoman Amertayasa. Dari pertemuan itu, ada 4 poin yang menjadi pokok pembahasan. Dari 4 poin itu, 3 diantaranya sudah mendapat titik temu sedangkan 1 poin lagi memerlukan waktu khusus.
Anggota DPR RI, Nyoman Parta menyampaikan dari hasil pertemuan tersebut disepakati 3 hal penting. Pertama, pura yang ada di atas lahan ini bisa digunakan seperti biasa sampai kapan pun, tidak pernah ada larangan tapi dipertegas lagi. Poin kedua pihak manajemen mengizinkan penggarap memanfaatkan lahan itu sebelum dimanfaatkan oleh pihak manajemen atau PT. Poin ketiga pihak manjemen akan memprioritaskan warga lokal penggarap untuk bekerja di perusahaan atau usaha yang akan dibangun nantinya.
Anggota dewan dari PDIP ini menambahkan untuk poin keempat masih belum menemui titik terang, yaitu adanya perbedaan data dari penggarap dengan pihak manajemen/PT. “Keempat ini belum ketemu, dari pihak manajemen ingin relokasi, sementara warga Banjar Selasih ingin tetap tinggal di sana ditambah lagi jumlah KK belum akurat. Dimana warga menyatakan di lahan ini ada 32 karang rumah, sedangkan pihak manejemen atau PT. Ubud Resort Duta Devolepment menyatakan data hanya 30 karang rumah. Karena data KK yang belum sama sehingga poin keempat itu belum bisa diputuskan sehingga memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Disinggung permintaan warga agar alat berat dihentikan melakukan aktivitas dan dikeluarkan dari areal? Nyoman Parta menjelaskan pihak PT.tidak mau dan tidak bisa dengan alasan karena tuntutan manajemen. “Ini dikarenakan tuntutan manajemen dari mitra usahanya yang akan melihat ke lokasi. Jadi tiga kesepakatan sudah selesai dan yang keempat belum, saya paham betul keempat ini tidak mungkin disepakati hari ini,”jelas Nyoman Parta.
Pihak manajemen PT. Ubud Resort Duta Devolepment, M. Sawal menjelaskan terkait keempat kesepakatan tersebut memang telah dipikirkan. Terlebih pada opsi mengutamakan tenaga lokal dipekerjakan pada usahanya nanti. “Soal tenaga kerja memang kami prioritaskan, dimanapun kita buat perusahaan selalu putra daerah itu diutamakan. Tidak mungkin tidak memperkejakan orang lain, pasti putra daerah sesuai keahliannya masing-masing,”kataya.
Sedangkan terkait opsi keempat yang ditunda kesepakatannya tersebut,M. Sawal mengaku itu merupakan ranah keputusan dari dewan komisaris. Keempat itu ranah direksi, tidak bisa dari satu orang memutuskan dan keputusan itu ada di dewan komisaris. Direksi ada tahapan- tahapan dan jadwal rapat mereka. Untuk pembersihan menggunakan alat berat tetap berlanjut, karena 12,5 hektare dari 103 hektare yang ada sekarang kita butuhkan dalam rangka membawa investor ke sini untuk perencanaan pembangunan.
M. Sawal menambahkan dari luas 103 hektar sebanyak 12,5 hektare itu agar bisa kelihatan pemandangan awalnya, dan di sana memang layak digunakan sebagai tempat wisata. Pihaknya ingin membangun, namun dihalangi warga sehingga pihak PT. Ubud Resort Duta Devolepment minta bantuan polisi untuk melakukan pengawalan.
Anggota DPD RI, Arya Wedakarna menambahkan ia merasa sangat bersyukur dapat turun langsung bersama anggota DPR RI, DPR Propinsi dan DPRD Kabupaten Gianyar ke Banjar Selasih tersebut. Karena permasalahan itu sebagai pehatiannya dari di pusat. Tujuannya yang utama tentu memediasi antara pihak PT. Ubud Resort Duta Devolepment dengan warga penggarap lahan. Diantaranya meredam kegaduhan yang ada. Pihaknya berharap kepada pihak kepolisian tidak terlalu berlebihan, karena pihaknya sudah menyarankan kepada warga masyarakat untuk tidak melakukan tindakan anarkis, pengerusakan.
Disinggung terkait lahan yang menjadi sengketa bekas milik puri, ia pun akan mengarahkan Penglingsir yang ada di Bali agar tidak memikirkan nilai dari asetnya saja. Melainkan memikirkan juga manusianya yang ada, dan yang sebagai penggarap sejak dulu.
“Ini salah satu konsekwensi hukum, banyak yang ada di Bali seperti ini, tapi yang menonjol di Payangan ini. Apalagi ini sudah ada sejak zaman orde baru, saya akan sampaikan kepada Penglingsir-penglingsir yang ada di Bali, supaya aset puri duwe tidak memikirkan nilai dari asetnya saja tapi manisianya juga. Agar tidak ada lagi penggarap lahan yang diterlantarkan, mudah- mudahan tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Kapolres Gianyar, AKBP Priyanto Priyo Hutomo menjelaskan terkait pengamanan di Selasih karena adanya permohonan pengamanan dari PT Ubud Resort. Sehingga anggotanya pun diturunakn untuk menindaklanjuti permohoanan perlindungan hukum tersebut. Bahkan anggota yang diturunkan sebanyak tiga kompi. Terdiri atas Brimob Polda Bali, Dalmas Polda Bali, dan Dalmas Polres Gianyar.
“Karena ada permohonan pengamanan kita layani, itu kewajiban kita. Untuk jumlah personil yang diturunkan sebanyak 300 personil. Brimob Polda Bali sebanyak 30 anggota, Dalmas Polda Bali 30 anggota, dan sisanya merupakan anggotanya dari Polres Gianyar,” jelasnya. (NT-MB)