Buka Pesamuhan Agung Desa Adat se-Bali, Ini Aksi Nyata Gubernur Koster Kuatkan Desa Adat

Foto: Gubernur Bali I Wayan Koster saat membuka Pesamuhan Agung, Senin (25/11/2019) di di Wantilan Pura Samuhan Tiga, Desa Adat Bedulu, Blahbatuh, Gianyar.

Balinetizen.com, Gianyar

Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Pesamuhan Agung, Senin (25/11/2019) bertempat di Wantilan Pura Samuhan Tiga, Desa Adat Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

Pesamuhan Agung dibuka langsung Gubernur Bali I Wayan Koster yang dihadiri oleh Bandesa Adat, Perbekel, Lurah, Majelis Desa Adat, Bupati/Walikota se-Bali, jajaran Pemerintah Provinsi, dan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penyelenggaraan program di Desa Adat se-Bali.

Pesamuhan Agung diselenggarakan dalam rangka konsolidasi dan koordinasi Desa Adat, Desa, dan Kelurahan sebagai lembaga terdepan dalam menyelenggarakan pembangunan berskala Desa Adat, Desa, dan Kelurahan, dalam rangka mengembangkan kebersamaan dan kegotongroyongan.

Hal ini sesuai dengan tema “Ngiring Masikian Ngawangun Desa Adat Miwah Desa Antuk Kawigunan Bali: Parasparo, Sarpana Ya, Gilik – Saguluk, Salunglung – Sabayantaka.”

Dalam kesempatan ini Gubernur menyerahkan Daftar Isian Program Desa Adat (DIPDA) kepada 9 Majelis Desa Adat Kabupaten/Koa Se-Bali, secara simbolis.

Dalam Pesamuhan Agung ini Gubernur Koster memberi arahan mengenai Program Penguatan Adat yang meliputi terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

“Aturan ini memperkuat kedudukan, tugas, kewenangan Desa Adat. Lalu mengatur secara menyeluruh berbagai aspek yang berkaitan dengan Desa Adat,” ungkap Gubernur Koster.

Perda Desa Adat ini juga mempertegas dan mengembangkan Padruwen dan Utsaha Desa Adat yang terdiri atas: Labda Pacingkreman Desa (LPD) Adat, Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA). Perda ini juga mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat serta Keuangan Desa Adat

Gubernur Koster juga memaparkan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang berisi pembentukan Dinas baru yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.

Baca Juga :
Lepas Curik Bali, Cok Ace Ajak Masyarakat Jaga Populasi Satwa Langka

“Dinas ini secara khusus mengurus Desa Adat dan pertama kali dalam sejarah Pemerintahan Provinsi Bali,” ungkap Gubernur Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

Gubernur Koster semakin memperkuat desa adat di Bali dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali.

Pergub ini mengatur, memperjelas, dan mempertegas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat. Dimana Anggaran Pendapatan Desa Adat bersumber dari : Pendapatan Asli Desa Adat, Alokasi Dana Desa Adat dari Pemerintah Provinsi Bali, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Sumbangan Dana Punia.

Sedangkan Anggaran Belanja Desa Adat terdiri atas: Belanja Rutin dan Belanja Program. Anggaran untuk Desa Adat ditransfer langsung ke rekening Desa Adat, tidak lagi memakai mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Selama setahun menjabat, Gubernur Koster juga melahirkan berbagai kebijakan yang pro kepada Desa Adat. Misalnya alokasi anggaran Desa Adat sebesar Rp 300 juta untuk masing-masing Desa Adat dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020. Total Alokasi Anggaran Desa Adat sebesar Rp 447,9 miliar untuk 1.493 Desa Adat di Bali.

Sementara itu penggunaan Dana Desa Adat diatur dalam Petunjuk Teknis, yang terdiri dari Belanja Rutin maksimum sebesar Rp 80 juta. Anggaran ini meliputi insentif untuk Bandesa Adat sebesar Rp 1,5 juta per bulan atau Rp18 Juta Per Tahun.

Insentif untuk Prajuru ditentukan secara musyawarah, maksimum Rp 45 juta per tahun. Sedangkan biaya operasional sebesar Rp 17 juta per tahun.

Sedangkan Belanja Program minimum sebesar Rp 220 juta, untuk Program Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Ini meliputi: Program Wajib Provinsi : Kegiatan menggali dan membina Seni Wali, Seni Bebali, dan Seni Tradisi yang ada di Desa Adat, Kegiatan Pasantian, Kegiatan Pembinaan / Pelatihan Seni Sekaa Sebunan yang ada di Desa Adat.

Baca Juga :
Bisnis Ojol Terancam Beleid Pemerintah

Lalu ada Kegiatan Bulan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan PAUD / TK Hindu Berbahasa Bali (Pasraman). Program Prioritas masing-masing Desa Adat yang diputuskan melalui Paruman Desa Adat.

Di era kepemimpinan Gubernur Koster juga dilakukan pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan Kabupaten Kota yang mulai dibangun tahun 2020.

Sementara itu acara Pesamuhan Agung ini juga diisi dengan pemaparan penjelasan Juknis Pengelolaan Keuangan Desa Adat Sesuai Pergub No. 34 Tahun 2019 dengan pembicara Kepala BPKADI Gusti Agung Kartika,Sh,Mh (Kadis Dukcapil).

Lalu pemaparan tentang Tata Kelola Desa Adat dengan pembicara Ketut Sumarta dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Selanjutnya pemaparan materi Pengembangan Perekonomian Desa Adat oleh Dr. Gde Made Sadguna.

Acara dilanjutkan dengan panel diskusi bertema “Sinergi Pembangunan Desa Adat dan Desa.” (dan)

Leave a Comment

Your email address will not be published.