Ciptakan SDM Unggul di Smart City, Emiliana Sri Wahjuni Dorong Denpasar Tingkatkan Tanggap Ancaman Narkoba

Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar Emiliana Sri Wahjuni di sela-sela pertemuan BNN Kota Denpasar dan Anggota DPRD Kota Denpasar, Kamis (26/12/2019)

Balinetizen.com, Denpasar

DPRD Kota Denpasar mendukung penuh upaya BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Denpasar meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Ibukota Provinsi Bali ini. Sinergitas antara kedua lembaga ini pun akan terus ditingkatkan memasuki tahun 2020 ini.

Demikian terungkap dalam pertemuan Kepala BNN Kota Denpasar AKBP Hagnyono dan jajaran dengan Pimpinan Komisi I DPRD Kota Denpasar dan anggota yang dihadiri juga Anggota Komisi II, Komisi III dan Komisi IV DPRD Kota Denpasar, Kamis (26/12/2019)

Pertemuan ini membahas tentang Rencana Kerja BNN Kota Denpasar membawa Kota Denpasar menjadi kota yang sangat tanggap terhadap peredaran narkoba. Terlebih Kota Denpasar menduduki peringkat ke-6 di seluruh Indonesia dalam hal Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

Hal ini berdasarkan hasil studi BNN (Badan Narkotika Nasional) RI dan Universitas Padjadjaran (Unpad), Denpasar memperoleh total nilai 70,93 pada kategori tanggap.

Adapun variabel penilaian terdiri atas ketahanan masyarakat sebesar 25 persen. Kemudian kewilayahan sebesar 20 persen, kelembagaan 25 persen, hukum 20 persen, dan ketahanan keluarga sebesar 10 persen.

Kota Denpasar memiliki nilai tinggi pada variabel ketahanan masyarakat, kelembagaan dan ketahanan keluarga. Sedangkan nilai sedang ada di variabel kewilayahan dan hukum.

“Perlu sinergitas dan dukungan semua pihak meningkatkan peringkat Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba,” kata Kepala BNN Kota Denpasar AKBP Hagnyono lantas meminta dukungan masyarakat dan DPRD Denpasar untuk ikut memantau peredaran narkoba yang ada di Kota Denpasa.

Bentuk dukungan dimaksud diharapkanĀ  dapatĀ  berupa Ranperda tentang Peredaran Narkoba untuk kemudian menjadi Perda yang menjadi payung hukum bagi BNN Kota Denpasar melakukan perubahan peredaran narkoba.

Baca Juga :
Uji Konsekuensi Tak Mau Diserahkan Gubernur Bali, WALHI Lanjut Ke Sidang Ajudikasi

“Semoga tahun 2020 Ranperda ini bisa kita bahas bersama BNN Kota Denpasar. Ini penting untuk penguatan payung hukum secara holistik,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar Emiliana Sri Wahjuni yang juga Sekretaris Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar.

Kedua, pengadaan Klinik Pratama yang menjadi rumah test narkoba, rumah rehab dan pengobatan bagi para korban pecandu narkoba. Ketiga, perlu adanya Nomor Darurat atau Call Centre untuk panggilan khusus atau Laporan Gawat Narkoba.

“Semua upaya itu tentu akan mendukung upaya pencegahan, penanganan dan pemberantasan narkoba. Semoga dengan upaya kita bersama peringkat Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba bisa baik, minimal peringkat tiga di Indonesia,” kata Emiliana Sri Wahjuni.

Menurut Anggota DPRD Kota Denpasar Dapil Denpasar Selatan dari PSI (Partai Solidaritas Indonesia) ini penting bagi Denpasar menjadi Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Sebab sebagai daerah pariwisata, ancaman bahaya narkoba masih nyata di depan mata.

Upaya memerangi narkoba juga menjadi langkah strategis untuk untuk melindungi masa depan generasi muda. Terlebih pesan Presiden Jokowi bahwa SDM yang Unggul yang akan membuat Indonesia Maju. Untuk mewujudkan SDM Unggul maka mereka harus bebas dari narkoba.

“Denpasar ini kan smart city, SDMnya harus unggul, smart dan bebas narkoba,” kata Emiliana Sri Wahjuni yang selama ini juga gencar menyuarakan dan memperjuangkan perlindungan perempuan dan anak.

Dalam kesempatan ini dipaparkan pula progam BNN Kota Denpasar Tahun 2020. Seperti P4GN (ProgramĀ Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Lalu IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat, PBM (Pemulihan Berbasis Masyarakat) dan AP (Agen Pemulihan). (dan)

Leave a Comment

Your email address will not be published.