Balinetizen.com, Jakarta-
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyatakan, pencabutan status negara berkembang Indonesia oleh United States Trade Representative (USTR), tidak akan berpengaruh terhadap fasililitas Generalized System of Preference (GSP) atau program pemerintah Amerika Serikat untuk mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang yang terdaftar, termasuk Indonesia dengan membebaskan bea masuk ribuan produk mereka ke Amerika Serikat.
“USTR cabut status itu tidak berpengaruh ke GSP review. Bukan hanya Indonesia, ada Vietnam dan India juga. Pembicaraan dengan Lightizer (Robert Lightizer dari USTR) mengenai GSP, itu setelah sekian belas tahun telah selesai. Nanti tanggal 2 April, Tim dari USTR akan bertemu dengan Tim dari Kementan dan Kemendag untuk menyelesaikan secara mendetail. Kita bisa mendapat fasilitas kira-kira sebesar 2,4 miliar USD, dan ini akan membuat kita tetap kompetitif,” ujar Menko Luhut, saat menceritakan kembali hasil kunjungan kerjanya ke Washington DC di acara Coffee Morning bersama awak media yang digelar di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Menko Luhut juga menjelaskan, bahwa Pemerintah Indonesia berencana akan menaikkan level GSP menjadi Limited Free Agreement dan ia juga mengatakan apabila ada isu terkait Indonesia yang tidak lagi dikategorikan negara berkembang itu adalah dua hal berbeda.
“Kemudian mengenai GSP kita punya pikiran untuk tingkatkan menjadi Limited Free Trade Agreement, jadi kita tingkatkan satu level lagi tetapi belum sampai pada Free Trade Agreement. Karena kalau sampai level itu, akan dapat persetujuan cukup panjang, jadi kita in between, target kita akan kesitu. Dan jika ada isu terkait Indonesia yang tidak lagi dikategorikan negara berkembang, itu adalah dua hal berbeda. Jadi ada 26 negara termasuk salah satunya Indonesia, akan tetapi GSP itu deal tersendiri lagi, jadi kalau ada yang bilang ada strategi licik segala macam, itu tidak benar,” jelasnya.
Dampak Virus Corona
Kemudian Menko Luhut menjelaskan mengenai dampak dari mewabahnya virus corona di Tiongkok terhadap Indonesia, khususnya bagi perekonomian nasional. Menurutnya Indonesia tetap akan menerapkan langkah-langkah antisipatif dan selalu berhati-hati, akan tetapi dengan juga melihat dampaknya terhadap perekonomian nasional yang juga perlu diantisipasi.
“Seluruh dunia juga akan terdampak dengan virus corona, suka atau tidak suka dan sekarang sudah mulai kelihatan. Dalam sektor pariwisata ada kerugian sekitar 500 juta USD per bulan. Itu juga akan berdampak kepada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, berapa lamanya kita belum tahu, tergantung berapa lama virus corona ini bisa ditumpas. Kita tetap berhati hati dengan melihat juga dampak terhadap ekonomi kita yang juga perlu diantisipasi,” ujar Menko Luhut.
Investasi Hijau Di Papua
Lebih lanjut Menko Luhut mengungkapkan tentang rencana digelarnya High Level Meeting (HLM) Green Investment di Sorong, Papua Barat pada 26,27,28 Februari mendatang. Ia menjelaskan, ajang pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan puluhan investor, bankir, buyer dalam dan luar negeri tersebut sejatinya telah lama direncanakan.
“Ini sebenarnya sudah lama digarap, tetapi baru terlaksana nanti. Akan ada 50 investor dan buyer internasional serta kalangan perbankan dan swasta, kita akan kedepankan produk lokal seperti pala, coklat, kopi dan lainnya. Kita komitmen tidak ada lagi pengembangan kelapa sawit, ini punya dampak positif terhadap lingkungan dan juga masyarakat Papua. Mereka (calon investor) sepakat dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, salah satunya mereka bisa berinvestasi dengan syarat mutlak tidak merusak lingkungan,” tutup Menko Luhut.
Adapun ada tiga sektor yang akan didorong pada HLM Green Investment, yaitu pertanian, kelautan dan perikanan dan juga tourism. Dan semua ini dinilai sangat potensial, dikarenakan sudah ada beberapa investor yang berminat dan tertarik berinvestasi ramah lingkungan di ketiga sektor tersebut.
Sumber : Biro Perencanaan dan Informasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi