Bupati Giri Prasta Jadi Narasumber Workshop Standar Rumah Sakit Yang Diselenggarakan Pusdokkes Mabes Polri

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjadi Narasumber Workshop Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh Pusdokkes Mabes Polri, di Jakarta Selasa (25/2).

Balinetizen.com, Mangupura-

 

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjadi narasumber pada acara Workshop Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh Pusdokkes Mabes Polri, Selasa (25/2) di Jakarta. Dengan membawakan materi “Praktek Pembangunan Berdikari Sebagai Haluan Daerah Kabupaten Badung.” Pemerintah Kabupaten Badung dibawah kepemimpinan Bupati I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati I Ketut Suiasa tidak hanya fokus pada pembangunan infrastuktur fisik saja guna mencapai indeks kebahagiaan masyarakat, namun juga sangat intens membangun pelayanan kesehatan yang optimal dan holistik bagi seluruh masyarakat Badung. Dari program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, khususnya dalam bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Badung telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan dianugerahi penghargaan di Bidang kesehatan berupa Universal Health Coverage (UHC) oleh BPJS Pusat. Yang mana penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pusdokkes Polri secara khusus mengundang Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjadi narasumber dalam acara “Workshop Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit ” dengan harapan dapat mewujudkan Rumah sakit Bhayangkara yang profesional mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta terakreditasi.

Bupati Giri Prasta dalam paparannya menjelaskan, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakatnya, Pemkab Badung telah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Badung Sehat (KBS). Giri Prasta mengupas secara gamblang komitmen pemerintahannya dalam melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan sesuai dengan amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mewajibkan Pemda mengalokasikan minimal 10 persen dari Belanja APBD-nya untuk anggaran kesehatan.

“Tapi, kami di kabupaten Badung mengalokasikan dana untuk bidang kesehatan mencapai 12 persen dari post belanja APBD kami”ungkap Giri Prasta.

Baca Juga :
Raih 3.266 Suara, Putu Metta Melangkah Lagi Dengan Pasti

Disampaikan pula olehnya, manfaat tambahan dari program KBS diatur dalam Peraturan Bupati Badung No. 6 Tahun 2018. Artinya, hal-hal yang tidak dijamin oleh JKN tercover oleh KBS. Setidaknya ada 22 manfaat tambahan KBS, salah satunya pelayanan evakuasi pasien dengan ambulan dari rumahnya yang ada di desa menuju ke faskes rujukan di wilayah Provinsi Bali. Bahkan, peserta yang tidak sesuai dengan prosedur JKN pun juga ditanggung oleh KBS.

“Distribusi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merata di setiap desa, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD bisa terdaftar di seluruh FKTP, rasio ideal perbandingan dokter dengan penduduk adalah 1 : 2500 sesuai standar WHO, sedangkan untuk di Jakarta saja rasionya hanya 1: 5000,” ungkap Giri Prasta dalam menjelaskan kelebihan KBS.

Dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, di tahun 2019 status Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga tidak ada iuran biaya dengan melaksanakan motto service excellent, zero complain. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat puskesmas dan rumah Sakit sebagai institusi kesehatan yang sangat vital sehingga harus terus meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Lebih jauh diungkapkan olehnya bahwa selama ini pemerintah kabupaten Badung melalui OPD terkait tidak hanya fokus pada penyediaan pelayanan bagi pasien semata, tapi juga dibarengi dengan upaya menciptakan organisasi rumah sakit yang aman, efektif, dan terkelola dengan baik. Fungsi-fungsi tersebut tidak hanya berlaku untuk rumah sakit secara keseluruhan tetapi juga untuk setiap unit, departemen, atau layanan yang ada dalam organisasi rumah sakit tersebut. Dan tidak hanya berhenti sampai disitu, pemenuhan infrastruktur, alat medis dan peningkatan kualitas SDM kesehatan juga terus digenjot oleh Pemda Badung sebagai salah satu syarat untuk bisa memperoleh akreditasi dibidang kesehatan.

Baca Juga :
Kementerian Luar Negeri Jerman Puji Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bali 

“Saya atas nama masyarakat kabupaten Badung selaku Bupati Badung mengucapkan terimakasih pada Polri khususnya Bapak Kapusdokkes dan Pusdokkes se-Indonesia yang hari ini melakukan Forum Group Discusion (FGD) bagaimana meningkatkan pelayanan dan mutu bidang kesehatan, karena kalau polri sehat keluarga Polri juga sehat amat sangat yakin Indonesia akan aman dan nyaman. Konsep ini yang perlu kita tekankan bersama sehingga terakreditasinya semua rumah sakit Bhayangkara ini akan terpenuhi dengan baik melalui FGD. contoh misalkan bagaimana SDMnya sarana prasarana bagaimana juga dengan kelengkapan alat kesehatan termasuk infrastruktur dan pembiayaan. Dan kami Pemkab Badung sudah mengimplementasikan dan mewujud nyatakan dengan membangun rumah sakit Bhayangkara Polda Bali yang tidak lepas dari arahan Kapolda Bali dan sesuai kebutuhan masyarakat Bali. Dan kalau seandainya pun kita diminta untuk membantu rumah sakit Bhayangkara di daerah terpencil kita siap.” ujar Giri Prasta.

Acara tersebut dihadiri oleh Kapusdokkes Polri Brigjenpol dr.Musyafak, Karumkit dan Wakarumkit Bhayangkara Tk. I, Raden Said Sukanto, Sespusdokkes Polri Brigjen Pol dr. Abdul Rosyid, Kombespol dr. Hariyanto, Dr. dr. Rusdiyanto, para pejabat utama Pusdokkes Polri dan pejabat utama RS Bhayangkara Tk I, Raden Said Sukanto, Dirut RS Mayapada, Direktur PT Medix Soft serta Karumkit Bhayangkara dan anggota se-indonesia.

 

Sumber : Humas Pemkab Badung

Leave a Comment

Your email address will not be published.