Balinetizen.com, Mangupura –
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan menggali informasi serta Lesson Study program unggulan dan inovasi tentang pelayanan publik, Pemkab Blora Jawa tengah melaksanakan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, Kamis (5/3).
Rombongan Pemkab Blora dipimpin langsung oleh Sekda Kabupaten Blora I Komang Gde Irawadi didampingi pimpinan OPD terkait dengan mengajak peserta sebanyak 24 orang dilingkungan Pemkab Blora, yang diterima langsung oleh Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Badung I Made Agus Aryawan didampingi oleh Kepala Bidang terkait, di Ruang Pertemuan DPMPTSP Kabupaten Badung.
Sekda Blora I Komang Gde Irawadi, mengatakan bahwa maksud dan tujuan kehadirannya dengan rombongan di DPMPTSP Kabupaten Badung, yang sudah memiliki MPP, dalam rangka belajar tentang pelayanan publik, mengingat MPP Kabupaten Badung terbaik di Indonesia yang menjadi rekomendasi KEMENPANRB. Serta untuk memotivasi pejabat pelaksana pelayanan publik di Kabupaten Blora agar bisa meniru pola pelayanan publik yang telah diterapkan oleh Kabupaten Badung. “Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan selaku pimpinan rombongan atas penerimaan yang sangat baik oleh Pemerintah Kabupaten Badung khususnya kepada Bapak Bupati Badung serta Bapak Kepala DPMPTSP Kabupaten Badung,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala DPMPTSP Agus Aryawan dalam pemaparan menyampaikan secara lugas dan cermat tentang hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembentukan MPP, mulai dari penyiapan regulasi, insfratruktur, SDM, maupun yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen pelayanan publik. Diingatkan Kabupaten Blora jika ingin membentuk mal pelayanan publik agar menyiapkan segala sesuatunya dengan matang dulu. “Jangan pernah melaunching MPP dalam kondisi yang tidak siap, karena potensi kegagalan ditengah jalan sangat besar. Karena pengelolaan MPP itu membutuhkan komitmen dedikasi dan integritas yang tinggi, mengingat semua hal yang berkaitan dengan tata kelola pelayanan publik harus kita jalankan secara simultan dan terpadu,” terangnya.
Pihaknya juga menyampaikan jika selama ini Bupati dan Wabup sangat besar perhatiannya kepada MPP. Ini dibuktikan dengan terbitnya perbup tentang nomenklatur OPD dan instansi apa saja yang terlibat dalam pelayanan di MPP Kabupaten Badung. Dijelaskan pula lebih lanjut yang menjadi core pada pelayanan publik Kabupaten Badung adalah perijinan dan investasi.
Karena pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh kemudahan dalam hal proses perijinan dan investasi. Dengan pertumbuhan investasi yang meningkat maka meningkat pula penyerapan tenaga kerja. “Tentu dalam hal ini kami juga melakukan filterisasi, karena tidak semua pengajuan investasi bisa kami acc, kami juga harus mempertimbangkan daya dukung wilayah Kabupaten Badung. Intinya MPP Kabupaten Badung fokus kepada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang kita berikan, terkait adanya apresiasi dari berbagai pihak dengan memberikan penghargaan itu merupakan sebuah bonus,” pungkasnya.
Setelah sesi tanya jawab tentang pembahasan teknis, kunjungan dilanjutkan dengan melaksanakan peninjauan ke loket-loket pelayanan dengan sesi tanya jawab langsung ke petugas loket pelayanan serta melihat sarana prasarana pendukung MPP Kabupaten Badung.
Sumber : Humas Pemkab Badung