Parta Tuntut PLN Beri Potongan Untuk Pelanggan 1300 VA

rapat Komisi VI DPR RI dengan jajaran PT PLN, PT Pertamina, dan PT PGN, yang digelar secara daring, Kamis (16/4).

Balinetizen.com, Denpasar-

 

Anggota Komisi VI DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, Nyoman Parta, menuntut PT PLN memberi potongan untuk pelanggan 1300 VH. PLN tidak hanya membebaskan listrik 100 % bagi pelanggan 450 KWH dan diskon 50 % bagi 900 KWH selama April-Juni.
“Di lapangan ternyata pelanggan 1300 KWH juga sangat membutuhkan potongan,” ujar Parta, dalam rapat Komisi VI DPR RI dengan jajaran PT PLN, PT Pertamina, dan PT PGN, yang digelar secara daring, Kamis (16/4).
Parta juga menilai, cara PLN melakukan pendataan sasaran yang dilakukan dengan daftar via WA juga ada masalah. Yakni banyak yang tidak terakses, sosialisasinya tidak clear bisa menjangkau penduduk yang membutuhkan.
“Ada warga miskin yang melek WA? Tanya sekitaran kita yang pengguna 450 KWH, tahu dan paham tidak bagaimana caranya dapat listrik gratis? Baiknya petugas keliling PLN yang proaktif,” katanya.
Dalam kesempatan itu, selain meminta PLN membenahi data sasaran 450 KWH dan 900 KWH, Parta juga menuntut agar PLN juga memberi potongan 50 % kepada pelanggan listrik 1300 VA. Karena banyak diantara mereka yang terpaksa mencari listrik 1300 VA karena dulu dibilang tidak ada lagi yang 450 KWH dan yang 900 KWH. Menurutnya, pelanggan listrik 1300 KWH kebanyakan adalah penduduk urban yang bekerja di sektor pariwisata yang sekarang terkena dampak Covid-19 paling masif.
“Sekali ini saja kita harapkan PLN dapat memerankan fungsi sebagai BUMN yang lebih bersifat spending, tidak mengedepankan profit bagi kebutuhan dalam negeri. Misal selama 3 bulan ini, bukan untuk bantuan tapi dipandang sebagai additional stimulus agar industri bisa survive, dan mereka (industry) tidak dengan segera melakukan gelombang PHK,” tandasnya.
Dikatakan, beberapa titik yang selama ini sebagai konsumen listrik industri terbesar, pasti akan drop. Parta mempertanyakan, apa langkah PLN untuk mengatasi kemungkinan over suplly karena beberapa pabrik atau industry shutdown. Kata dia, kebutuhan energi akan bersifat general. “Jika konsumsi industri jauh turun selama 3 bulan, langkah yang diambil apa?,” tanyanya.
Parta menegaskan, kita tidak ingin PLN tampil dalam rencana pembukuan dalam agenda Kemenkeu ikut sumbang Rp 110 triliun berupa insentif bebas listrik. Namun nantinya dalam implementasi mungkin hanya terserap 50 % atau bahkan kurang. Maka rakyat miskin atau rentan miskin, dengan indikator listrik 450 KWH dan 900 KWH) tidak riil menerima insentif itu.
Parta juga meminta agar PLN mengalihkan dana CSR-nya sebagai dana tanggap Covid-19 bagi area kerja masing-masing.

Baca Juga :
WHO namai varian baru COVID Afsel omicron, yang diwaspadai

 

Editor : SUT

Leave a Comment

Your email address will not be published.