Perda RTRWP Bali Disetujui Dua Menteri: Bali Era Baru, Tata Ruang Baru

Avatar

 Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Sekretaris Daerah Pemprov Bali Dewa Made Indra.

 

Balinetizen.com,Denpasar-

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 telah mendapatkan persetujuan dari dua menteri. Yakni persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tanggal 20 Januari 2020 dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 8 Mei 2020, sebagai jawaban atas Surat Gubernur Bali yang diajukan pada tanggal 28 Januari 2020.

Dengan ditetapkannya Perda RTRWP Bali ini, Bali telah memiliki pedoman penataan ruang secara umum. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali agar menyesuaikan Perda RTRW Kabupaten/Kota.Demikian disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam keterangan pers di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (29/5/2020).

Dipaparkan Bali dengan luas 559.472,91 ha, terdiri dari 9 Kabupaten/Kota, 57 Kecamatan, 716 Desa/Kelurahan, dan 1.493 Desa Adat,  tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun Bali memiliki kekayaan dan keunikan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang adiluhung sehingga menjadikan Bali sebagai pusat peradaban dunia (Padma Bhuwana). Dengan kekayaan dan keunikan budaya tersebut, Bali sangat dicintai dan dikenal oleh masyarakat dunia yang telah mendorong tumbuhnya pariwisata di Bali secara dinamis serta berdampak pada kemajuan pembangunan secara keseluruhan di Bali.

“Dinamika ini perlu diakomodasi dalam ruang wilayah Provinsi Bali agar pembangunan dapat ditata secara fundamental dan komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Koster. Ruang atau wilayah Provinsi Bali merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terperbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali sesuai dengan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Baca Juga :
Pasien Positif Covid-19 Di Denpasar Bertambah 2 Orang

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, diperlukan Peraturan Daerah tentang RTRW yang mampu mengakomodasi dinamika kebutuhan tersebut sehingga diperlukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.
Karenanya lahirlah Perda RTRW Bali yang baru yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Gubernur Koster menambahkan penataan ruang wilayah Provinsi bertujuan mewujudkan Ruang wilayah Provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri berbasis budaya dijiwai oleh filosofi Tri Hita

Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.
Wilayah Provinsi mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Khusus ruang laut diatur tersendiri dalam Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sedang dalam proses fasilitasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Lebih jauh Gubernur Koster memaparkan muatan Perda RTRWP Bali yang baru ini secara prinsip meliputi beberapa poin. Pertama, tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Kedua, rencana struktur ruang wilayah sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana wilayah yang mencakup beberapa aspek. Yakni sistem jaringan transportasi yang meliputi rencana pembangunan lima ruas jalan Tol, pembangunan jalan baru dan jalan Short Cut, pengembangan Pelabuhan Benoa, pembangunan Pelabuhan Baru dan Pelabuhan Segitiga Emas(Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Lembongan), pembangunan Jaringan Perkeretaapian hingga pembangunan Bandar Udara Bali Utara. Lalu sistem jaringan energi meliputi pengembangan pembangkit listrik (PLT) ramah lingkungan, penggatian bahan bakar Gas untuk seluruh PLT, pengembangan jaringan listrik Jawa-Bali melalui kabel bawah laut, sistem jaringan telekomunikasi, peningkatan kehandalan telekomunikasi untuk mendukung Bali Smart Island.
Selanjutnya sistem jaringan sumber daya air mencakup pelindungan sumber air dengan konsep Sad Kerthi, pendayagunaan sumber air yang harmoni untuk kebutuhan pertanian dan konsumsi serta penambahan waduk baru.

Baca Juga :
Pergub Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat, Pecalang Bakal Dibekali Ini

Untuk sistem jaringan prasarana lingkungan dan prasarana lainnya mencakup pemerataan penyediaan air minum, perluasan pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah berbasis sumber dan pengurangan sampah plastik. Ketiga, rencana pola ruang wilayah meliputi: kawasan lindung dan kawasan budidaya. Keempat, penetapan kawasan strategis Provinsi. Kelima, arahan pemanfaatan ruang wilayah. Keenam, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

“Dalam Perda RTRWP Bali yang baru ini filosofinya berubah total, penataan ruang dukung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Dasarnya Sad Kerthi,” tandas Gubernur Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

 

Pewarta : Widana
Editor : Hana Sutiawati

Leave a Comment

Your email address will not be published.