IDP Provinsi Bali : Penyaluran Sumbangan dan Bantuan Harus Transparan

Avatar

Balinetizen.com, Denpasar

Observing the development of the National and Regional situation related to the spread of Covid-19, the Regional Inspector of the Province of Bali I Wayan Sugiada asked the regional apparatus to make records of donations that came in and then distributed to the people in need.

This was conveyed at the Coordination and Supervision coordination meeting by APIP in the Covid-19 pandemic, in the Sabha Adhyasta Utama Boardroom of the Bali Provincial Inspectorate Office, Tuesday (2/6).

The coordination meeting was chaired directly by the Bali Provincial Regional Inspector I Wayan Sugiada, and was attended by the Head of the Bali Provincial BPKP Representative and the Regency / City Regional Inspectors in Bali.

Diingatkan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 17 menentukan : pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah.

Dikatakan, pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu/ pendampingan, monitoring dan evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam bentuk lainnya.

“Seperti yang kita tahu bahwa kondisi pandemi Covid-19 saat ini secara tidak langsung telah membatasi “gerak” APIP/ Inspektorat dalam upaya melakukan pembinaan dan pengawasan,” kata Wayan Sugiada.

Ia menambahkan, Pengadaan APD jangan sampai double (pusat dan daerah). Selain itu validasi data yang dibuat harus jelas dan transparan.

Sementara itu, penerimaan sumbangan bantuan dari pihak ketiga di perbolehkan asalkan diberikan kepada lembaga dan bukan pribadi.

Layanan pengaduan masyarakat harus diadakan di masing masing wilayah untuk menghindari adanya warga yang tidak mendapatkan penanganan saat pandemi ini berlangsung.

Baca Juga :
Para Siswa SMA/SMK di Gianyar Dibagikan Kartu Kuota Internet untuk Menunjang Penilaian Akhir Tahun Secara Online

Reviu/ pendampingan dilaksanakan untuk mengawal pelaksanaan refocusing/ realokasi anggaran dan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan melakukan pemeriksaan melalui post audit pada akhir kegiatan.

Meanwhile, Bali Provincial BPKP Chief Representative Ari Dwikora Tono said that the receipt of social assistance in the Covid-19 pandemic, the director general for the poor handling of the social ministry regarding the allocation of the ceiling that cash assistance was given to the poor, disadvantaged who were vulnerable to Covid-19 outside the basic food and family hope program.

Editor: Whraspati Radha

Leave a Comment

Your email address will not be published.