Evaluasi BST, Komisi IV DPRD Badung Gelar Raker dengan Dinas Sosial

BST – Komisi IV DPRD Badung menggelar raker dengan Dinas Sosial, Selasa (9/6)  membahas evaluasi mekanisme dan sistem Bantuan Sosial Tunai (BST).
Balinetizen.com, Badung
Komisi IV DPRD Kabupaten kembali menggelar rapat kerja (raker) dengan pihak esekutif, Selasa (9/6) siang di Dewan Badung. Kali ini raker dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) guna membahas terkait evaluasi mekanisme dan sistem Bantuan Sosial Tunai (BST).

Raker dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Badung I Made Sumerta.

Turut hadir sejumlah anggota dewan, meliputi Nyoman Gede Wiradana, I Made Suwardana, I Gede Aryantha, Ni Luh Putu Sekarini, Ni Luh Putu Gede Rara Sukma Dewi. Sementara dari Dinas Sosial (Dinsos) hadir langsung Kadis Sosial Badung I Ketut Sudarsana didampingi langsung sejumlah staff. Turut hadir tenaga ahli dewan Ni Ketut Masmini.

Ketua Komisi IV DPRD Badung I Made Sumerta, pada kesempatan tersebut sangat getol menyerukan supaya semua bantuan yang diberikan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah benar-benar tepat sasaran. Pasalnya, di lapangan ada saja yang sejatinya tidak masuk golongan terdampak dari pandemi Covid-19 ini, justru mendapat bantuan. “Saya sendiri ternyata masih masuk golongan yang dapat. Namun, sudah saya minta coret ke perangkat desa,” katanya.

Khawatir kasus serupa juga terjadi di tempat lain, politisi PDIP itu meminta supaya Dinas Sosial benar-benar melakukan verifikasi dibawah, sehingga bantuan tepat sasaran. “Sebetulnya bagaimana tahapannya, apakah dari bawah yang mengusulkan atau seperti apa? Kami mohon gambarannya siapa saja sebetulnya yang dapat (bantuan)?,” tandas Sumerta.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IV DPRD Badung Nyoman Gede Wiradana. Menurut dia, jangan sampai penerima bantuan justru bukan orang miskin, melainkan yang berkecukupan. “Makanya kalau perlu dirilis saja nama-nama penerima ditingkat banjar dan desa, supaya masyarakat tahu. Menurut saya itu sosialisasi yang sangat pas,” katanya.

Baca Juga :
BMKG keluarkan peringatan potensi hujan, angin kencang, dan kebakaran

Lebih lanjut, Wiradana juga menyoal terkait langkah apa yang telah dipersiapkan Dinas Sosial menuju new normal. Sebab, dia menilai penting masyarakat tahu apa yang harus dilakukan.

Sementara anggota dewan lainnya Ni Luh Putu Gede Rara Sukma Dewi memberikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan. Namun demikian, pihaknya meminta supaya Dinas Sosial lebih inten lagi berkoordinasi dengan lembaga Dewan. Sebab, ini terkait dengan pengawasan. “Begitu juga instansi terkait lainnya perlu saling koordinasi. Mengingat pandemi Covid-19 tidak bisa diselesaikan sendiri, melainkan harus bergotong rotong,” tukas Srikandi asal Dapil Mengwi itu.

Menanggapi rentetan pertanyaan tersebut, Kadis Sosial Badung I Ketut Sudarsana menegaskan sangat sependapat dengan harapan wakil rakyat, berkenaan pentingnya melakukan tahapan verifikasi supaya bantuan tepat sasaran. “Sebetulnya, sebelum bantuan dicairkan, khususnya bantuan BST, telah dilakukan dua kali penyaringan. Data orang miskin yang kita terima dari pusat itu sekitar 21 ribu, data berdasarkan tahun 2015. Nah, dari data ini kita lakukan verifikasi di tingkat desa. Bahkan, desa diwajibkan melakukan musyawarah tingkat desa,” paparnya.

“Hasil verifikasi disetujui 18.812 orang. Jadi penerima BST di Badung 18.649 orang saat ini,” papar Sudarsana.

Adapun besaran bantuan BST senilai Rp 600 per bulan, yang akan diberikan selama tiga bulan, yakni bulan April, Mei, Juni 2020. “Bantuan diberikan baik melalui PT Pos dan melalui rekening masing-masing penerima. Namun, untuk bulan berikutnya dari Juli-Desember 2020 tetap juga akan diberikan sebesar Rp 300 ribu. Namun, petunjuk pelaksanaannya belum kita terima,” ungkap mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Badung itu.

Disisi lain, lanjutnya, pemerintah daerah juga telah memberikan bantuan kepada masyarakat. Bahkan, yang tidak miskin pun diberikan, dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini. “Kalau tergolong tidak miskin, sepanjang belum menerima bantuan apapun, bisa diberikan insentif dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang jelas, pemerintah daerah tetap berkomitmen membantu meringankan beban masyarakat,” tandas Sudarsana sembari menyebut dari hasil refokusing anggaran yang dilakukan ada total Rp 126 miliar yang bisa dipergunakan, khususnya di Dinas Sosial.

Baca Juga :
PPKM Darurat Jawa dan Bali, Polres Jembrana Melaksanakan Apel Gelar Pasukan

Editor : Whraspati Radha

Leave a Comment

Your email address will not be published.