Dewan Buleleng Berharap SKPD  Lebih Cermat Atas Catatan BPK RI 

Avatar
Balinetizen.com, Buleleng
DPRD merupakan lembaga pengawasan yang dipercaya masyarakat dan sesuai dengan perundang-undangan, sudah sewajarnya bersikap kritis terhadap eksekutif demi kemajuan pembangunan. Seperti yang dilakukan pada Senin, (6/7/2020), DPRD Buleleng dalam hal ini Komisi I, II, III dan Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan SKPD yang menjadi rekan kerjanya. Hal itu dilakukan menindak lanjuti Ranperda tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD TA.  2019.
Suasana di DPRD Buleleng tampak terlihat cukup sibuk. Pasalnya sebelum dilaksanakannya RDP, terlebih dahulu dilakukan bakti sosial kemanusiaan berupa donor darah. Setelah usai kegiatan donor darah ini, dilanjutkan dengan RDP dimasing-masing ruangan komisi.
Seperti terlihat di ruangan Komisi II DPRD Buleleng, dimana Komisi II ini menggelar rapat kerja tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD TA.  2019  dengan mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perkimta serta Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Begitu juga diruangan Komisi IV DPRD Buleleng mengadakan rapat kerja dengan mengundang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, RSUD Buleleng, Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPP-PA.
Rapat kerja di Komisi II dipimpin langsung Ketua Komisinya Putu Mangku Budiasa,SH,MH yang dihadiri para anggota Komisi II didampingi  Tim Ahli DPRD Buleleng Putu Suwardika. Sedangkan dari eksekutif Kepala Dinas PUPR I Putu Adiptha Ekaputra,ST.MM, Kepala Dinas Perkimta Ni Nyoman Suratini,ST dan PLT Kepala Dinas Perhubungan Drs. Ketut Arjana,M.Pd.
Ketua Komisi II Putu Mangku Budiasa, SH.MH, dalam rapat memaparkan hasil kajian terkait dengan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2019, dimana masih ada beberapa catatan dari BPK RI diantaranya adanya selisih volume pengerjaan, adanya jumlah ruas jalan yang tercatat pada kartu inventaris barang (KIB) tidak sesuai dengan SK Bupati No. 590/997/HK/2018 yaitu 606  tetapi yang dilaporkan sebanyak 601, ada selisih 5 ruas jalan. Selain itu, Komisi II juga meminta penjelasan terkait dengan kelanjutan pembangunan Patung Bung Karno di RTH Bung Karno.
Terhadap hal ini, Kepala Dinas PUPR I Putu Adiptha Ekaputra,ST.MM, membenarkan ada beberapa catatan dari BPK terkait dengan pengerjaan proyek “Kami di PUPR sudah menindaklanjuti catatan catatan tersebut. Artinya pihak kami sudah melaksanakan semua catatan dari BPK RI diantaranya selisih volume telah ditindaklanjuti  oleh rekanan dengan mengembalikan uang selisih tersebut ke kas daerah.” ungkapnya.
Selanjutnya terhadap permintaan pembangunan Patung Bung Karno di RTH Bung Karno agar diupayakan pengerjaannya ditahun ini, menurut Kepala Dinas Perkimta Ni Nyoman Suratini,ST bahwa Dinas Perkimta sudah mengajukan dana untuk penyelesaian Patung Bung Karno untuk tahun ini. “Kegagalan pada tahun lalu sudah kita rivew kembali dengan menyempurnakan DEDnya. Dan sesuai arahan dari pusat, pengerjaannya harus melibatkan orang seni dibidangnya. Saat ini DED sudah selesai dan pengrajinya sudah ada. Tinggal menunggu anggarannya saja.” Jelas Nyoman Suratni.
Dari hasil rapat kerja ini, Ketua Komisi II, Putu Mangku Budiasa menyimpulkan dan menyarankan bahwa terhadap temuan LHKP yang dipersoalkan sudah dindaklanjuti. Namun demikian ia menegaskan untuk kedepannya nanti,tidak ada lagi persoalan-persoalan seperti ini,”Kami harapkan kepada pimpinan SKPD untuk cermat dalam mengelola anggaran APBD. Sehingga tidak terjadi lagi persoalan-persoalan seperti pengelolaan APBD Th 2019” tandasnya.
Sementara itu di Komisi IV DPRD Buleleng, Rapat Kerja juga dipimpin langsung oleh Ketua Komisinya yakni Hesti Ranitasari didampingi para anggota Komisi IV dan tim ahli DPRD Buleleng dengan menghadirkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, RSUD Bulelleng, Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPP-PA.
Pada kesempatan tersebut, Hesti Ranitasari menyampaikan bahwa dari beberapa dinas masih ada beberapa program yang capaiannya masih kurang yaitu dibawah 90 persen,”Kami berharap agar nantinya para Kepala Dinas beserta jajaran lebih bisa berinovasi. Sehingga program-program yang dijalankan bisa tercapai maksimal dan untuk kedepannya tidak ada lagi program-program yang ‘copy-paste’,” ujar Hesti Ranitasari.
Dalam RDP ini, terungkap bahwa terbadap penurunan pendapatan RSUD Buleleng, diakibatkan sebagian besar oleh pademi COVID-19 yang terjadi selama ini dan juga dari system rujukan online.
Kemudian dari 129 ribu KIS yang terblokir kini hanya tersisa sekitar 4000 KIS yang masih terblokir, menurut rani setelah dirinya berkoordinasi dengan dinas sosial didapati bahwa 4000 KIS yang masih terblokir ini belum terhitung dari peserta yang sudah meninggal, pindah tempat tinggal, dll, dirinya juga menyampaikan bahwa dari pihak dinas sosial sendiri masih menunggu update data yang dilakukan sekitar 3 bulan sekali dan diharapkan bulan ini sudah clear semuanya.
Sedangkan untuk sektor pendidikan, Komisi IV DPRD Buleleng lebih menekankan tentang bagaimana kelanjutan cara belajar siswa pasca era new normal, PLT Kadisdikpora menyampaikan bahwa pihaknya maaih menunggu instruksi dari pusat untuk menentukan langkah selanjutnya, dan sementara itu pembelajaran masih akan dilanjutkan secara daring. GS
Baca Juga :
Perang Dagang Memanas, Modal Asing Masuk RI Capai Rp179,6 Triliun

Leave a Comment

Your email address will not be published.