Komisi III Laksanakan Hearing Dengan BPN Buleleng, Harapannya Semua Tanah Bersertifikat

Avatar
Komisi III DPRD Kabupaten Buleleng mengadakan Hearing dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng, Senin (3/8/2020). 

 

Balinetizen.com, Buleleng –  

Guna memperoleh gambaran tentang potensi pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan bangunan (PBB), Komisi III DPRD Kabupaten Buleleng yang membidangi anggaran tampaknya terkonsentrasi masalah Pajak Bumi dan Bangunan. Terbukti Guna memperoleh gambaran tentang potensi pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, pada Senin (3/8/2020) mengadakan Hearing dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng.

Dalami hearing tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Buleleng Ni luh Marleni menyampaikan bahwa terkait dengan aspirasi masyarakat tentang masalah pertanahan di Kabupaten Buleleng yang berdampak kurang optimalnya perolehan pendapatan daerah dari sektor PBB, maka Komisi III sesuai dengan tugas dan fungsi dibidang pengawasan dan penganggaran, melaksanakan hearing dengan BPN Kabupaten Buleleng. “Sebelumnya juga kami telah melaksanakan Rapat deangar Pendapat (RDP) dengan Badan Penggelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng terkait penerimaan daerah dari sektor PBB.” ujarnya.

Disamping itu pula, menurut Marleni ingin mengetahui data terkait dengan zonasi yang menjadi dasar penentuan NJOP bagi Wajib Pajak di Kabupaten Buleleng.

Senada dengan hal tersebut anggota Komisi III, Nyoman Gede Wandira Adi menyampaikan bahwa kedatangannya ke BPN Buleleng untuk mengetahui jumlah sertifikat yang telah dikeluarkan oleh BPN Buleleng sampai dengan bulan Juli 2020. Sehingga di DPRD Buleleng mempunyai gambaran riil tentang potensi pendapatan daerah dari sektor PBB, terlebih Kabupaten Buleleng memiliki wilayah terluas di Bali.

“Harapan kami semua tanah-tanah yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng sudah memiliki sertifikat. Sehingga secara otomatis masyarakat sudah memiliki kewajiban untuk membayar PBB.” ucapnya.

Iapun mengakui bahwa selama ini masalah kurang optimalnya pendapatan daerah dari sektor PBB disebabkan salah satunya tanah-tanah yang dimiliki masyarakat belum memiliki sertifikat alias masih patok D. Hal ini terjadi, menurut Wandira Adi masyarakat beranggapan bahwa mengurus sertifikat dan surat-surat tanah sangat sulit,”Hal inilah yang membuat masyarakat enggan untuk mengurus surat tanahnya. Terlebih biayanya juga sangat tinggi.” pungkasnya.

Baca Juga :
Mendagri: Pilkada momentum emas tangani pandemi COVID-19

Terhadap hearing ini, Kepala BPN Buleleng, Ir. Komang Widana,M.Sc menyambut baik kedatangan para anggota dewan. Ia menilai bahwa senergi antara pemerintah daerah dengan BPN Buleleng sudah berjalan dengan baik,”Saat ini sudah terdapat system host to host per tanggal 15 juni lalu. Sehingga data kami di BPN sudah terkoneksi juga di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng.” jelasnya.

Terkait dengan proses pengurusan sertifikat tanah, ditegaskan bahwa sebenarnya tidak terlalu susah, asalkan semua persyaratan sudah terpenuhi.”Kami di BPN akan segera tidaklanjuti. Terlebih dengan program Pendaftaran Tanah Systematis Lengkap (PTSL) sesuai arahan Presiden Republik Indonesia tanpa dipungut biaya.” ucap Komang Widana.

Diungkapkan saat ini BPN Kabupaten Buleleng telah menerbitkan 273.456 sertifikat tanah sampai bulan Juli 2020.”Kurang lebih target kami setiap bulannya menerbitkan 100 sertifikat baru.” tandasnya.

 

Pewarta : Gus Sadarsana

Leave a Comment

Your email address will not be published.