Fraksi NasDem-PSI Soroti PPDB di Denpasar, “Merpati Tidak Ingkar Janji

Avatar

Foto: Sekretaris Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar Emiliana Sri Wahjuni saat membacakan Pemandangan Umum & Pendapat Akhir Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Denpasar dalam Sidang Paripurna, Senin (10/8/2020).

Balinetizen.com, Denpasar

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Denpasar tahun 2020 memang telah berakhir tapi masih terus menjadi sorotan kalangan DPRD Kota Denpasar khususnya Fraksi Nasdem-PSI DPRD Denpasar.

Sebab jumlah siswa dalam rombongan belajar (rombel) dalam satu kelas di sekolah negeri di Denpasar melebihi jumlah yang disepakati sebelumnya di internal DPRD Denpasar dan antara Dewan dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar.

Hal ini terungkap dalam penyampaian Pemandangan Umum & Pendapat Akhir Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Denpasar yang dibacakan Sekretaris Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar Emiliana Sri Wahjuni dalam Sidang Paripurna, Senin (10/8/2020).

Sidang paripurna mengagendakan Pemandangan Umum & Pendapat Akhir Fraksi atas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021, Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), serta Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020.

“Tentang PPDB, Fraksi Nasdem-PSI menggarisbawahi bahwa ada ada pengingkaran atas komitment rapat yang kita hasilkan sehingga terjadi peningkatan jumlah Rombongan Belajar pada sekolah-sekolah negeri yang mana hal ini sangat rentan menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19,” kata Emiliana Sri Wahjuni membacakan Pemandangan Umum & Pendapat Akhir Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Denpasar.

Kondisi ini juga dapat menjadi ancaman terhadap sekolah swasta yang penerimaan siswanya akhirnya berkurang dari jumlah yang semestinya mereka terima.

“Sekolah swasta adalah asset yang memiliki fungsi dan tugas yang sama dengan sekolah Negeri, sehingga keberlangsungannya perlu diprhatikan termasuk pemberian subsidi biaya pendidikan,” kata Fraksi NasDem-PSI.

Baca Juga :
Polres Cianjur Tetapkan Lima Mahasiswa Tersangka Kerusuhan

Dalam proses pembelajaran siswa melalui tatap muka langsung, Fraksi Nasdem-PSI dengan serius menekankan kepada pemerintah dan instansi terkait agar rencana tersebut dapat dikaji secara matang.

Pemkot Denpasar juga diharapkan mendengarkan berbagai pihak terutama pada kesiapan pemerintah mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penerapan protokol kesehatan, sehingga sekolah tidak menjadi kluster bru dalam penyebaran Covid-19.

“Kita berharap Covid-19 terus menurun dan bahkan menghilang dari Denpasar, namun Fraksi NasDem-PSI menekankan agar pemerintah kota Denpasar tetap melakukan antisipasi baik melalui regulasi dalam penyediaan Anggaran serta persiapan teknis di lapangan,” ungkap Fraksi NasDem-PSI.

Fraksi NasDem-PSI ini juga memandang program PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat) perlu dilaksanakan kembali jika terjadi kenaikan angka penyebaran Covid-19 dengan memperhatikan keberlangsungan aktifitas kerja masyarakat sebagai prioritas, sehingga pergerakan perekonomian masyarakat dapat terjaga.

Fraksi Nasdem-PSI mendukung Pemerintah Kota Denpasar menerapkan pemberlakuan New Normal namun dengan penekanan pada pengawasan pelaksanaan protokol Kesehatan kepada wisatawan domestik yang berkunjung serta melakukan terobosan agar para wisatawan bisa menginap di Denpasar, sehingga pengawasan terhadap protokol Kesehatan dapat dimonitor dengan baik. (dan)

Leave a Comment

Your email address will not be published.