Balinetizen.com, Jakarta-
Adaptasi kebiasaan baru terbukti mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini tercermin dalam capaian realisasi investasi nasional pada Triwulan III tahun 2020 mencapai Rp209,0 triliun atau meningkat 8,9% dari Triwulan II tahun 2020 sebesar Rp191,9 triliun.
Angka tersebut lebih besar 1,6% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 dengan investasi sebesar Rp205,7 triliun. Secara kumulatif sepanjang periode Januari-September 2020, kinerja realisasi investasi Indonesia tercatat mencapai Rp611,6 triliun dan mampu menyerap 861.581 orang tenaga kerja.
Adapun kinerja investasi sektor kelautan dan perikanan yang bersumber pada PMA, PMDN, dan Kredit Investasi sampai dengan Triwulan III-2020, telah mencapai Rp4,55 triliun atau mencapai 87,33% dari target tahun 2020 sebesar Rp5,21 triliun .
“Pengolahan dan budidaya adalah bidang usaha dengan kontribusi tertinggi dalam realisasi investasi, dengan proporsi masing masing 29,53% dan 29,22%,” terang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti di Jakarta, Kamis (17/12).
Saat membuka Webinar Marine and Fisheries Business and Investment Forum, Artati memaparkan realisasi investasi yang bersumber dari PMA sampai dengan triwulan III 2020 didominasi oleh 5 negara yaitu dari Tiongkok, Singapura, Thailand, India, dan Jepang. Total investasi kelima negara tersebut mencapai Rp1,15 triliun atau 89,17% dari nilai total PMA. Dalam forum bertajuk ’Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan Unggulan Menyambut Era New Normal’ tersebut dia juga menyebut 5 provinsi yang menjadi tujuan utama investasi yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, Lampung, Maluku, dan Jawa Barat.
“Nilai investasi pada kelima provinsi tersebut mencapai Rp2,71 triliun atau 59,41% dari total realisasi investasi,” urainya.
Artati menargetkan investasi sektor kelautan dan perikanan selama 2020-2024 sebesar Rp29,02 triliun. Dia berharap investasi tersebut bisa meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia hingga berdampak pada peningkatan nilai ekspor.
”Tentu perlu sinergitas dengan berbagai pihak agar kebijakan ini bisa bermanfaat bagi semua masyarakat,” tandasnya.
HUMAS DITJEN PDSPKP