Kementerian PPN/Bappenas Percepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial di 2021, Ini Sejumlah Strategi Besar Transformasi Ekonomi Indonesia

Foto: Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dalam konferensi pers, Senin (28/12/2020).

Balinetizen.com, Gianyar

Tahun 2021 diperkirakan menjadi tahun awal pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Ini momentum untuk mendorong reformasi sosial, baik aspek perubahan struktural maupun perubahan kultural, mindset, dan paradigma.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 per 8 September 2020 dengan tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” sebagai langkah mitigasi pandemi Covid-19.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyusun RKP 2021 dalam kerangka transformasi struktural ekonomi, pengembangan energi nasional, pemulihan Usaha Mikro dan Kecil Menengah, percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), serta pembangunan Major Project Ibu Kota Negara.

RKP 2021 ini dipaparkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa  dalam konferensi pers baik secara online/offline yang bertajuk  “Belajar dari 2020, Bangkit Menuju 2021” Senin (28/12/2020) dari Ubud, Gianyar. Konferensi pers yang digelar di penghujung  Tahun 2020 juga untuk berdiskusi bersama rekan-rekan media massa dan membahas strategi, indikator, serta target pembangunan secara lebih mendalam dan komprehensif terkait percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial di tahun mendatang.

Menteri Suharso menyebut setidaknya ada tiga pelajaran penting dari 2020. Pertama, pentingnya strategi yang adaptif untuk menjaga resiliensi  perekonomian akibat adanya tekanan tiba-tiba yang berpengaruh pada investasi dan kesempatan kerja yang melemah.

Kedua, penyesuaian struktural yang cepat, tepat, dan terpadu, baik di level pusat dan di level daerah untuk adaptasi mitigasi Covid-19. Ketiga, koreksi atas kebijakan pemerintah di berbagai aspek, dan perlunya arah baru sebagai fondasi ke depan dengan perubahan, penataan, dan penyesuaian strategi baru, menggantikan strategi lama demi mempercepat pembangunan.

Baca Juga :
Pemprov Bali dan Pancoran Soccer Field Gelar Event Bola U-20 International Youth Championship 2023

“Pandemi Covid-19 telah mendorong terjadinya evolusi yang dipercepat pada pilar transformasi digital. Pertemuan virtual dengan beragam platform muncul di berbagai negara, termasuk di Indonesia.  Kita hidup di sebuah new reality, yang ditandai sebagai less contact economy, atau less contact society. Hal ini sebagai kenyataan baru yang kita hadapi dan akan terapkan ke depan,” ujar Menteri Suharso

Dalam kesempatan ini Menteri Suharso mengungkapkan PR besar Indonesia tidak saja Pemulihan Ekonomi Nasional namun juga Transformasi Ekonomi dalam jangka menengah dan panjang harus dilakukan dari sekarang. Menteri Suharso lantas memaparkan ada enam strategi besar transformasi ekonomi Indonesia.

Strategi pertama, SDM berdaya saing yang meliputi sistem kesehatan, pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), serta riset dan inovasi. Strategi kedua, produktivitas sektor ekonomi yang meliputi industrialisasi, produktivitas UMKM dan modernisasi pertanian.

Strategi ketiga, ekonomi hijau yang meliputi ekonomi rendah karbon, blue economy, transisi energi. Strategi keempat, transformasi digital yang meliputi infrastruktur digital, pemanfaatan digital dan penguatan enabler.

Strategi kelima, integrasi ekonomi domestik meliputi infrastruktur konektivitas: superhub, hub laut, hub udara; serta domestic value chain. Strategi keenam, pemindahan IKN (Ibu  Kota  Negara) yang meliputi sumber pertumbuhan baru, dan menyeimbangkan ekonomi antar wilayah.

Strategi ketiga hingga keenam disebut sebagai Game Changer. “Empat strategi yakni ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan pemindahan IKN akan menjadi Game Changer,” papar Menteri Suharso.

Upaya pemulihan ekonomi di 2021 akan terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yakni industri, pariwisata, dan investasi, melalui perbaikan pada berbagai aspek.  “Tahun 2021, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh 4,5-5,5 persen atau titik tengahnya 5 persen dengan pemulihan berbentuk V-shape. Pertumbuhan ekonomi tersebut membutuhkan investasi sebanyak 5.800-5900 triliun rupiah dengan sektor swasta berkontribusi paling besar. Dengan demikian, sektor swasta memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi 2021,” imbuh Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti.

Baca Juga :
Polri Terjunkan Pasukan Berkuda di World Water Forum ke-10

Peranan investasi domestik akan terus meningkat, sektor pariwisata akan pulih secara bertahap, sementara sektor industri akan pulih dan tumbuh hingga lima persen sehingga tenaga kerja yang terserap adalah 18,4 juta orang.

Pemulihan ekonomi juga akan ditopang pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan stok infrastruktur yang kini baru mencapai 43 persen terhadap PDB. Salah satu isu yang akan diurai adalah persoalan pengangkutan yang menyebabkan biaya logistik Indonesia lebih tinggi sehingga menimbulkan efek domino terhadap kualitas kesehatan dan berdampak pada transformasi ekonomi secara nasional. Pembangunan integrated port dan integrated airport network yang akan menjadi penghubung bagi pembangunan juga menjadi salah satu prioritas.

“Ke depan, fokus kami ke pembangunan infrastruktur yang mendukung reformasi struktural dan transformasi ekonomi, termasuk transformasi digital yang penting dalam upaya mendorong ekonomi, terutama dengan mendukung kegiatan perdagangan, pendidikan, hingga kesehatan,” tutur Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas J. Rizal Primana.

Sektor pertanian tumbuh positif karena adanya panen raya kedua, dengan nilai tukar petani tercatat meningkat menjadi 102. Di tahun 2021 ada kebijakan strategi mengembangkan sistem pangan nasional, di mana akan dijaga hulu sampai hilir. Adanya hilirisasi juga dilakukan untuk peningkatan nilai tambah pangan skala lokal.

“Jadi, pangan kita, dari produksi sampai ada di meja makan, kita fokuskan. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ungkap Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto.

Ketahanan energi 2021 diprediksi masih on track, baik ketersediaan energi, bauran, dan akses. Ada tiga dimensi yang menjadi fokus ketahanan energi, yakni keamanan energi yaitu bagaimana negara menyediakan energi sekarang dan masa depan, lalu ekuitas untuk menyediakan energi, hingga keberlanjutan lingkungan terkait transisi menuju energi yang terjamin dan bebas emisi.

Baca Juga :
Ny. Antari Jaya Negara Hadiri Monev di SD 2 Negeri Tonja

Di bidang pembangunan sosial, 2021 menjadi tahun reformasi sosial sebagai langkah mitigasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka naik menjadi 7 persen.

Pengurangan pengangguran melalui pemulihan ekonomi akan terwujud dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, peningkatan investasi, pusat-pusat pertumbuhan, industri pengolahan, hingga mendorong pariwisata. Beberapa target indikator makro untuk 2021 di antaranya Tingkat Pengangguran Terbuka 5,9-6,5 persen, Tingkat Kemiskinan 9,2-9,7 persen, hingga rasio gini 0,377-0,379.

“Jaminan Kehilangan Pekerjaan menjadi tambahan skema jaminan sosial yang berkaitan erat dengan kemampuan penyediaan pelatihan dan lapangan kerja. Pemerintah juga memastikan layanan jemput bola di layanan Dukcapil untuk melakukan pendaftaran penduduk sekaligus untuk memperkuat sistem jaminan sosial terintegrasi, mematikan kelas rawat inap, jaminan pekerjaan, serta monitoring dan evaluasi yang terpadu,” urai Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Vivi Yulaswati. (ana)

Leave a Comment

Your email address will not be published.