Viral Pengadaan Seragam di DPRD Bali Rp 1 Miliar, Grace Anastasia: Seragam Tidak Prioritas di Masa Pandemi

Foto: Grace Anastasia Surya Widjaja, S.E., satu-satunya wakil rakyat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang bertugas di Komisi II DPRD Bali.

Denpasar (Metrobali.com)-

Viralnya berita pengadaan seragam DPRD Provinsi Bali di media sosial membuat salah seorang Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali, angkat bicara. “Seragam anggota DPRD, seharusnya tidak menjadi prioritas untuk dianggarkan di masa pandemi ini,” ucap Grace Anastasia Surya Widjaja, S.E., satu-satunya wakil rakyat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang bertugas di Komisi II DPRD Bali.

Hal itu disampaikan Grace kepada Metro Bali, Sabtu (6/2/2021), menanggapi anggaran seragam yang sedang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Bali saat ini.

Bagi Grace, anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, sangat tidak tergantung terhadap seragam. Identitas sebagai anggota DPRD, sudah banyak atribut yang diperoleh para anggota dewan, untuk menunjukkan identitasnya.

“Anggota DPRD sudah diberikan pin, topi, dan atribut lainnya, jadi, seragam tidak menjadi prioritas dalam bekerja, kecuali untuk kebutuhan pelantikan, saat mengawali masa tugasnya”, terang Grace merasionalisasikan pendapatnya.

Di masa pandemi ini, lanjut Grace, anggota dewan sebagai representasi rakyat dalam ruang pemerintahan, berkewajiban mewujudkan rasa empati terhadap kondisi masyarakat saat ini, yang membutuhkan konsentrasi pemikiran serta anggaran dari seluruh komponen pemerintahan, dalam upaya menjaga kondisi masyarakat untuk tetap mampu bertahan, sampai dengan pandemi ini berakhir.

Akan lebih bermanfaat, menurut Grace, jika anggaran seragam anggota dewan tersebut, dialihkan kepada kegiatan-kegiatan yang mampu menstimulasi publik, untuk dapat bertahan hidup di masa pandemi ini.

Ambil contoh, Grace menggambarkan, jika anggaran yang lebih kurang Rp 1 miliar tersebut, digunakan untuk membantu UMKM, dengan dana stimulus lima juta untuk satu UMKM, anggaran seragam tersebut, dapat membantu 200 UMKM, bantuan itu tentunya akan sangat berarti bagi pelaku UMKM dalam masa pandemi ini.

Baca Juga :
KUA PPAS Badung 2023 Ditetapkan, Belanja Operasi Turun, Belanja Modal dan Transfer Bertambah

“Di saat publik secara ketat membatasi diri mereka untuk dapat tetap bertahan, saya kira kawan-kawan anggota DPRD juga bersepakat untuk membatasi penggunaan anggaran yang tidak memiliki urgensi untuk dilaksanakan,” ungkap Anggota DPRD Bali daerah pemilihan (dapil) Denpasar ini.

Sebagai wakil rakyat dari PSI, Grace menegaskan menolak pengadaan seragam tersebut dan meminta agar tidak dilanjutkan.

“Saya sebagai perwakilan rakyat dari partai PSI, menolak pengadaan seragam ini dilanjutkan. Sebaiknya agar anggaran tersebut dialihkan untuk menambah anggaran yang berkaitan dengan penanganan covid saat ini,” Grace menegaskan pendapatnya, sekaligus mengakhiri pembicaraan dengan awak media. (wid)

Leave a Comment

Your email address will not be published.