Ketua Peradi Buleleng : usul DPRD Buleleng Bikin Pansus PEN Gate.
Balinetizen.com, Buleleng
HUT Partai Gerindra yang ke 13 bertemakan Memperkuat Diri Membangun Negeri, dalam artian bagaimana negara Indonesia tercinta ini, di dalam situasional yang pandemi tetap harus diperjuangkan demi keberlangsungan rakyat Indonesia.
“Kita berdoa bersama, semoga covid-19 atau pandemi ini bisa segera teratasi oleh pemerintah. Selanjutnya di dalam perayaan ulang tahun dan menyongsong pembangunan Buleleng dalam hal Pilkada Buleleng, sudah barang tentu Partai Gerindra sebagai partai politik berkewajiban harus mensukseskan pesta demokrasi ini. Mensukseskan dalam artian terlibat di dalamnya.” ujar Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Buleneg Jro Nyoman Ray Yusha sebelum mengikuti pidato Prabowo Subianto secara virtual, Sabtu, (6/2/2021) siang di sekretariat DPC Partai Gerindra Buleleng.
Dalam helatan Pilkada Buleleng mendatang, ucap tegas Jro Ray Yusha yang kini duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Bali, dari Partai Gerindra sudah jelas akan mengusung calon dari kader. Artinya kader Partai Gerindra yang diusungnya nanti, sudah siap tarung di Pilkada Buleleng, baik diselenggarakan di Tahun 2023 atau di Tahun 2024.
“Bicara masalah survei, dari Tahun 2006 sudah mengadakan survei. Dan masyarakat mengetahui persis keberadaan daripada kader Partai Gerindra. Walaupun selama ini tidak pernah lolos untuk terpilih menjadi pimpinan di daerah, tapi selalu tetap berjuang demi masyarakat Buleleng.” ujarnya.
Menurutnya masyarakat Buleleng sudah pintar semua, mana yang terbaik putra-putra Buleleng tentunya melalui partai mana saja.
“Pengalaman yang mengatakan masyarakat sudah pintar, apapun pilihannya tentunya dalam hal ini kami di Partai Gerindra, murni ingin membangun Buleleng. Jangan sampai pembangunan salah arah dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat luas.” ucap Jro Ray Yusha
Suatu contoh, ujarnya menegaskan bandara yang di gadang-gadang dari awal dipakai muatan politik terus menerus. Sampai saya katakan di Komisi III DPRD Provinsi Bali, bandara Buleleng kebarat kebirit memenuhi apa yang menjadi keinginan para elit atau para pengusaha. Jadi dalam hal ini, harga dirinya yang dilihat, dan tidak melihat kepentingan masyarakat secara umum maupun secara tekhnis.
“itu yang saya tekankan untuk Buleleng, mari pilih putra terbaik Buleleng yang mau memikirkan Buleleng dengan masa depan yang betul-betul mengedepankan masyarakat Buleleng. Tentunya semuanya itu, kembali tergantun pada masyarakat yang akan memilihnya.” ujarnya.
Apakah Partai Gerindra bisa mengusung calon di Pilkada Buleleng mendatang.
Secara tegas Jro Ray Yusha mengatakan dalam hal ini sudah barang tentu karena kita masih belum bisa mengusung sendirian. Jadi harus berkoalisi, paling tidak dengan tambah satu partai lagi.
“Pasti berkoalisi kepada yang mau bersama sama membangun Buleleng, demi masyarakat Buleleng lebih baik lagi.” jelasnya.
Iapun menyinggung dan menjadi gerah tentang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang didengar dan dibaca, baik di media maupun dari laporan teman-temannya.
“Saya di Fraksi Gerindra Buleleng tentunya hal yang menyimpang dari suatu prosedur atau aturan ketentuan prosedurnya disikapi sesuai metentuan hukum yang berlaku. Saya apresiasi para awak media sudah menelusuri semuanya, sesuai dengan kapasitas atau memberitakan bahwa hal tersebut tidak wajar.
Harus diusut tuntas, dan sebagai pimpinan harus bertanggung jawab. Tidak boleh mendiskripsikan siapapun. Itulah namanya pimpinan, harus bertanggung jawab atas kejadian atau penyimpangan-penyimpangan, baik secara prosedur maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pihak berwenang dalam hal ini kejaksaan, harus mengumpulkan data dan memanggil semua yang terkait untuk di periksa. Dalam arti memberikan fakta-fakta supaya segera dilimpahkan, dan diproses. Sehingga pengadilan bisa mengatakan siapa yang benar dan yang tidak benar. Yang jelas, dikaca mata masyarakat sudah tidak benar.” pungkasnya.
Sementara itu Gede Harja Astawa,SH sebagai Ketua DPC Peradi Buleleng menegaskan dengan adanya indikasi penyelewengan dana PEN, harus benar-benar ditindaklnjuti oleh pihak berwenang. Dalam hal ini Kejari Singaraja.
“Proses penegakan hukum haruslah transparan. Dan jangan tebang pilih. Seperti pemberitaan di media, Bupati Buleleng selaku orang Nomor 1 di pemerintahan di Buleleng, sungguh aneh apabila menyatakan tidak tahu menahu adanya indikasi penyelewengan dana PEN.” ujarnya.
“Usul saya, DPRD Buleleng dengan kewenangannya harus segera bikin Pansus PEN Gate. Karena ada indikasi keterlibatan pejabat teras di Beleleng. Apalagi ancaman hukuman koruptor saat pandemi covid 19, adalah hukuman mati.” tandas Gede Harja Astawa. GS