Balinetizen.com, Denpasar-
Istilah advokat sebagai panglima hukum tidak berlaku bagi anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) Bali. Sebaliknya anggota KAI diminta menanamkan pada diri masing-masing bahwa advokat itu sebagai pelayan hukum. Demikian disampaikan Lukas Banu usai dilantik sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Advokat Peduli Bangsa (LBH APB) KAI Bali periode 2021-2026 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (27/2). “Kita akan jadi history maker, kita bukan panglima hukum tapi pelayan hukum,”tegas Lukas Banu.
Dikatakan Lukas Banu, LBH APB bukanlah milik orang per orang melainkan milik bersama. Kesuksesan organisasi merupakan hasil kerja tim. Karena itu, Lukas Banu meminta kerja keras bersama dan semangat tim demi kemajuan organisasi. Pernyataaan Lukas Banu tesebut sejalan dengan pernyataan Ketua DPD KAI Bali, Nyoman Gde Sudiantara. Pengacara senior ini menyampaikan KAI Bali sudah saatnya tampil ke publik. Lembaga bantuan hukum didirikan untuk membantu masyarakat memperoleh keadilan khususnya bagi yang kurang mampu. Program tersebut sekaligus sebagai wujud kepedulian advokat pada bangsa Indonesia. “Sematkan dalam hati,tidak berfikir profit, karena kerja di LBH APB sifatnya membantu orang kecil. Advokat janganlah membohongi masyarakat,”pesan Sudiantara.
Pernyataan Lukas Banu dan Sudiantara itu langsung diaplikasikan dalam rapat kerja. Sekitar 43 orang anggota yang hadir baik level senior maupun yunior membentuk tim kerja guna merumuskan program kerja yang akan dilaksanakan dalam kepengurusan LBH APB KAI. Beberapa program yang tengah dimatangkan adalah, pemberian penyuluhan hukum sampai level desa agar pelayanan yang diberikan lebih membumi, kedua pembentukan Pos Pelayanan Hukum (Posyankum) bertempat di pengadilan negeri se Bali.
Editor : Mahatma Tantra