Balinetizen.com, Mangupura-
Rapat pembahasan finalisasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2020 dilaksanakan oleh Pansus LKPJ DPRD Badung dan para pimpinan di Ruang Gosana III DPRD Badung, Senin (26/4).
Selanjutnya hasil pembahasan finalisasi LKPJ Bupati Badung tahun 2020 ini akan diplenokan pada rapat paripurna DPRD Badung dengan jajaran eksrkutif Selasa (27/4) besok.
Menurut Ketua Pansus LKPJ DPRD Badung yang juga Ketua Komisi III Anom Gumanti, pembahasan finalisasi LKPJ Bupati Badung 2020 ini prinsip hati hati dan meligat skala prioritas. “Pertimbangan yang matang ini perlu dilakukan mengingat pendapatan asli daerah Badung turun drastis, karena sektor pariwisata belum bergerak ke arah normal, ” kata Anom.
Untuk itu, lanjut Anom Gumanti legislatif bersana eksekutif akan mencari jalan untuk memulihkan sektor pariwisata. Misalnya untuk terus menekan perkembangan Covid 19 dan menggelar vaksinasi pada pekerja pariwisata dan masyarakat yang mendapat prioritas vaksin.
Dikatakan, aektor lain yang tidak kalah penting yang perlu mendapat perhatian setelah pariwisata adalah sektor pertanian. Dengan adanya pandemi Civid-19 ini kita menjadi belajar menghargaan sektor pertanian.
“Oleh karena itu, pansus LKPJ DPRD Badung merekomendasikan kepada Bupati Badung, lebih banyak melirik pada sektor pertanian sebagai sumber pendapatan di daerah Badung. Dana dana yang ada saat ini agar diarahkan pada sektor pertanian di kabupaten Badung,” kata Anom Gumanti.
Sebelumnya, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna Masa Sidang Pertama DPRD Badung tahun 2021 dengan agenda Penyampaian Penjelasan Bupati Terhadap LKPJ tahun 2020, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Gedung DPRD Badung, Senin (12/4) yang lalu.
Dalam rapat paripurna itu, Bupati Badung Giri Prasta menjelaskan APBD tahun 2020 merupakan asumsi sedangkan belanja merupakan komitmen dan sejatinya dalam APBD 2020 Pemkab tidak memegang uang. maka untuk itu semua pihak terkait bersama-sama mencari sumber pendapatan, terutama yang bersumber dari PHR diluar dana perimbangan pusat seperti DAU, DAK dan sumber lainnya. Disampaikan juga pendapatan daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.4.633.547.455.621,99 (empat triliun enam ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah sembilan puluh sembilan sen) dengan realisasi sebesar Rp. 3.850.437.575.643,84 (tiga triliun delapan ratus lima puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah delapan puluh empat sen) atau 83,10%. Sedangkan untuk belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp. 6.302.353.214.732,10 (enam triliun tiga ratus dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah sepuluh sen) dimana pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 juga terjadi pengurangan alokasi belanja sebesar Rp. 1.508.961.430.024,42 (satu triliun lima ratus delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu dua puluh empat rupiah empat puluh dua sen) atau sebesar 23,94 %, sehingga setelah perubahan APBD tahun anggaran 2020 total belanja daerah menjadi sebesar Rp. 4.793.391.784.707,68 (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah enam puluh delapan sen).
Editor : Sutiawan