Balinetizen.com, Jembrana
Keberadaan sekolah Hindu secara berjenjang dari tingkat TK, SD dan SMP sangat dibutuhkan di Kabupaten Jembrana.
Hal ini disampaikan Komang Adiasa, tokoh pemuda sekaligus pemerhati dari Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, ditemui di Kantor Bupati Jembrana, Kamis (27/5/2021).
Di Jembrana menurutnya sudah dirintis sekolah Hindu di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya. Bahkan pembangunan gedung kelas belajar Utama Widya Pasraman (UWP) Sila Kertha Raharja sedang dikerjakan. Namun sekolah setingkat SMA ini bukan kewenangan Pemkab Jembrana.
“Karena bukan kewenangan Pemkab Jembrana, maka kita di Jembrana butuh sekolah Hindu yang sifatnya berjenjang” ujar mantan anggota DPRD Jembrana.
TK berbasis Hindu diakuinya memang sudah ada di Jembrana yakni di Kecamatan Mendoyo. Namun untuk jenjang kelanjutan menuju ketingkat SMA belum ada seperti tingkat SD maupun SMP.
Karena itu ia berharap ada kontribusi dari pemerintah daerah dengan lembaga legislatif untuk mendorong keberadaan sekolah Hindu tingkat SD dan SMP. “Keberadaan sekolah Hindu ini bukan untuk berkompetisi dengan umat lain. Tetapi selaras atau sejalan dalam mendidik karakter masing-masing umat” tegasnya.
Dengan adanya sekolah Hindu nantinya kedepan generasi muda diharapkan mampu lebih mengerti dan paham tentang arti karakter sebagai umat Hindu melalui metode akademis yang dipelajari dijenjang-jenjang sekolah tersebut.
Kenapa berjenjang sambungnya,. Karena pendidikan karakter akan bisa masuk dan bisa dipahami mulai dari pendidikan dasar tingkat TK, SD, dan SMP.
“Tingkat SMA sudah ada. TK juga ada. Kenapa pemerintah daerah tidak membangun sekolah diantara itu (SD dan SMP). Saya sich berharap ada disetiap kecamatan” ungkapnya.
Tujuan lain dengan didirikannya sekolah Hindu, karena masih banyak generasi muda yang sarjana-sarjana Hindu belum mendapat pekerjaan alias menganggur. “Mudah-mudahan sekarang dengan pemerintahan yang baru, punya inisiatif yang baru, semangat baru untuk membangun karakter generasi umat Hindu sehingga bisa berjalan berkesinambungan dan mendukung program pemerintah” terangnya.
Adiasa menegaskan keberadaan sekolah Hindu tidak akan menambah beban pemerintah daerah terkait APBD, tetapi kiblatnya nantinya akan difasilitasi dari Departemen Agama. “Kalau pemerintah murni tidak mungkin. Nanti bisa bekerjasama dengan yayasan-yayasan Hindu yang sudah ada, yang siap membangun Jembrana” pungkasnya. (Komang Tole)