Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB. Gede Arjana saat memimpin Rakor Optimalisasi Input Data SIKP Kabupaten Badung di Puspem Badung, Kamis (1/7).
Balinetizen.com, Mangupura
Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB. Gede Arjana Pimpin Rapat Koordinasi Optimalisasi Input Data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kabupaten Badung di Ruang Rapat Nayaka III Puspem Kab. Badung, Kamis (1/7). Acara turut dihadiri Kepala Bagian Perekonomian AA Sagung Rosyawati dan perwakilan dinas terkait dilingkungan Pemkab Badung.
Dalam sambutannya Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB. Gede Arjana mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung selalu memaksimalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar tepat sasaran. SIKP merupakan suatu sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan kredit program khususnya kredit usaha rakyat, dan manfaatnya merupakan data base online yang menyediakan data calon debitur dari UMKM yang terpercaya dan dapat dijadikan rujukan oleh bank penyalur kredit usaha rakyat. Penyaluran bantuan pembiayaan berupa KUR akan efektif dan tetap sasaran dalam penyaluran kreditnya sehingga mempermudah informasi tentang akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan koperasi. Untuk mempercepat terwujudnya data base yang akurat perlu peran serta dan partisipasi perangkat daerah yang menangani UMKM di Kabupaten Badung.
Dijelaskan jumlah UMKM di Kabupaten Badung sampe per tanggal ini adalah 22.647 dan belum diinput sebanyak 7.680. Pihaknya juga mengatakan kendala yang dialami dalam penginputan UMKM di Kabupaten Badung karena tidak semua OPD terkait tidak secara aktif memperbarui data UKM yang tersinkronisasi dengan sistem SIKP, sehingga data tersebut tidak bergerak maksimal. “Semoga dengan kehadiran perwakilan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali kita bisa memecahkan semua masalah yang ada sehingga lebih optimal,” harapnya.
Sementara itu Perwakilan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Sidiq mengharapkan data-data yang sudah diinput agar bisa bermanfaat dan tidak mubazir, dan pihaknya dari kementerian keuangan akan memberikan reward kepada Dinas Koperasi sesuai dari data yang sudah diinput dan keakuratannya. Dan untuk BPUM (bantuan dari pemerintah pusat untuk UMKM) itu bisa dijadikan acuan dan dimasukan kedalam SIKP sehingga menghasilkan data yang lebih akurat.
Pihaknya juga mengatakan sudah mengadakan Bimtek bagaimana caranya untuk menginput SIKP dan semoga kedepannya dimanfaatkan lebih maksimal. “Dimasa pandemi ini banyak UMKM yang gulung tikar dan untuk menggenjot ini maka kami akan berkoordinasi dengan masing-masing Pemda, karena kebangkitan ekonomi banyak ditopang oleh sektor UMKM. Kerjasama dengan Ditjen Perbendaharaan penting untuk sinergitas kita bersama dalam menyalurkan program KUR yang disiapkan pemerintah. Untuk itu kami imbau teman-teman dinas, segera didata semua pelaku usaha potensial dan operator SIKP harus juga dipastikan petugasnya, sehingga bisa mensupport langsung pemulihan ekonomi,” imbuhnya. (RED-BN)