Balinetizen.com, Denpasar
Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi Bali bersama menyatakan keprihatinan dan duka mendalam menyaksikan ketidakberesan Pemerintah Daerah Bali dalam menangani PPDB, bahkan Pemerintah Daerah Bali dan DPRD, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota, melanggar sendiri juklak dan juknis yang dibuatnya.
“Tercatat hanya pelaksanaan PPDB di kota Denpasar yang masih konsisten dengan motto objektif, transparan dan akuntabel dan bebas dari kepentingan politik, selebihnya omong kosong, Jika ketidakberesan penanganan masalah PPDB yang selalu terulang setiap tahunnya, bagaimana mungkin bisa mengupayakan Pendidikan yang berkualitas?,” kata ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (MBPS) Bali, Gede Ngurah Ambara, SH. di Gedung Perdiknas di Denpasar, Sabtu (30/7/2021).
Bagaimana mungkin? Hanya karena demo masyarakat yang anak-anaknya tidak diterima di Sekolah Negeri karena tidak lulus seleksi administrasi dan test tertulis, oknum-oknum anggota dewan Provinsi Bali akhirnya mau melanggar juklak-juknis PPDB yang sudah pasti akan mengorbankan upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkarakter dan berkeadilan yang tujuan utamanya untuk meningkatkan daya saing.
“Mereka (pemerintah) melakukan pembiaran terhadap obral janjinya untuk tidak melakukan proses memasukkan siswa kembali seusai finalisasi pelaksanaan PPDB 2021 karena pengaruh tekanan politik,” tutur Ngurah Ambara.
Pelanggaran Juklak-Juknis PPDB yang dilakukan oleh Oknum-Oknum Pemerintah dan Oknum-Oknum DPRD haruslah diminta pertanggungjawabannya di depan hukum dan berencana membuat pengaduan ke Menteri Pendidikan, Ombudsman RI bahkan dimungkinkan gugatan ke PTUN.
Di Iain pihak, Pemerintah sepertinya menutup mata terhadap realitas di lapangan, bahwa banyak sekolah swasta yang selama ini berkontribusi mencerdaskan anak bangsa kekurangan peserta didik dan diantaranya terpaksa ditutup karena tidak ada lagi peserta didik baru, sebab masyarakat lebih tertarik anaknya masuk ke sekolah negeri yang dikampanyekan sebagai sekolah gratis; walaupun kenyataannya juga berbiaya melalui pungutan-pungutan yang dilakukan oleh Komite Sekolah.
Jikalau Pemerintah menginginkan Sekolah Swasta bisa berbiaya murah maka berikanlah bantuan finansial terhadap para guru di semua sekolah swasta sehingga sekolah-sekolah swasta hanya memungut sedikit biaya untuk pengadaan sarana prasarana dan lainnya.
Tercatat, di masing-masing Sekolah Swasta, baik di tingkat SMP maupun SMA dan SMK, bahwa banyak siswa baru yang pindah ke Sekolah Negeri selama masa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan bahkan sesudah MPLS pun masih ada yang pindah ke sekolah negeri, karena ada bekingan dari oknum-oknum kotor dan curang.
“Tindakan kotor dan curang seperti itu sesungguhnya merupakan tindakan yang secara sengaja membunuh sekolah swasta. Diantara oknum-oknum anggota dewan tersebut lupa bahwa mereka pernah Iahir dari rahim Sekolah Swasta. Jika realitas seperti ini dibiarkan terus maka jangan bermimpi dan berharap pendidikan yang berkualitas dan berkarakter dan memiliki daya saing,” terangnya.
Gede Ngurah Ambara Putra menjelaskan telah terjadi penurunan jumlah murid di Sekolah Swasta sebanyak 40 persen.
“Penurunannya sangat banyak bahkan sampai habis. Yang tadinya 5 kelas sekarang jadi setengah kelas saja. Tentunya bertanya-tanya dengan adanya statement dari Gubernur itu bahwa banyak siswa yang tercecer, bagaimana bisa mengatakan tercecer sedangkan kami di swasta banyak kelas-kelas yang kosong,” ujarnya.
Berdasarkan data jumlah peserta didik baru yang diterima dan jumlah siswa yang hilang dari TK, SD, SMP, SMA/SMK PGRI se Provinsi Bali. Jumlah siswa awal sebanyak 8.166 siswa, jumlah siswa yang tersisa 5.111 siswa.
.
“Ada sejumlah 3.055 siswa hilang yang dicurigai oleh BMPS sudah masuk ke Negeri bahkan eksodus besar-besaran siswa tersebut terjadi usai sekolah swasta melakukan MPLS. Maka dapat dipastikan banyak yang menggunakan ‘Jalur Belakang’ yang menodai komitmen yang telah digaungkan sejak awal,” pungkas Ambara. (hd)