Jadi Pembicara dalam Webinar HIPMI, Deputi Ayodhia Paparkan Pentingnya Digitalisasi Kepelabuhanan

 

Balinetizen.com, Jakarta

Pelabuhan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari perekonomian, bahkan menjadi key enabler (pendorong utama) perdagangan internasional. Besarnya peran pelabuhan ini pun dibahas oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Marves Ayodhia Kalake, yang menjadi pembicara utama dalam Webinar Digitalisasi Kepelabuhanan Menyambut Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Acara yang digelar secara daring oleh BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini diadakan pada Kamis (05-08-2021).

Berada pada jalur lintas pelayaran internasional, sektor maritim memiliki peranan penting bagi Indonesia. Bahkan, 58 persen perdagangan dunia melalui Selat Malaka, juga Selat Sunda, dan Selat Lombok dengan total nilai perdagangan mencapai sekitar USD 435 miliar. “Terlebih lagi pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari barat ke Asia Timur sehingga ini menjadi momentum yang sangat baik untuk mendorong Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” sambutnya dengan positif.

Untuk mencapai tujuan menjadi negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional, perlu dilakukan pembenahan di berbagai sektor. Langkah yang perlu ditempuh diantaranya adalah pembangunan konektivitas laut yang efektif dan efisien, serta penguatan industri maritim, termasuk perikanan, yang berkelanjutan dan berdaya saing, seperti melalui program Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN). Diharapkan kontribusi ekonomi maritim terhadap produk domestik bruto (PDB) akan meningkat dari 6,04 persen di tahun 2016 menjadi 12,5 persen pada 2045.

Data World Trade Organization (WTO) menunjukkan bahwa pertumbuhan volume perdagangan dunia pasca-krisis 2008 tidak kembali ke rerata jangka panjangnya. Terlihat bahwa pertumbuhan setelah tahun 2010 lebih rendah daripada garis tren 1990-2008. Terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 semakin berpengaruh pada hubungan ekonomi antarnegara, termasuk dalam bidang transportasi laut. “Kejadian ini telah meningkatkan kesadaran untuk melakukan digitalisasi kepelabuhanan, mengingat pemrosesan berbasis kertas di pelabuhan menjadi hambatan besar perdagangan internasional,” beber Deputi Ayodhia.
Untuk memperbaiki kondisi logistik di Indonesia, disusunlah Rencana Aksi Penataan Ekonomi Logistik Nasional sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekonomi Logistik Nasional. Pemerintah membangun Ekosistem Logistik Nasional/National Logistic Ecosystem (NLE) untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, dan menciptakan peluang yang berbasis digital. Eksportir dan importir hanya perlu melakukan transaksi melalui sebuah platform daring NLE. Deputi Ayodhia menjelaskan bahwa aplikasi ini menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang, berorientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta.

Baca Juga :
Permohonan Informasi Perizinan Terminal LNG Di Kawasan Mangrove Tak Diberikan Lengkap, WALHI BALI Layangkan Surat Keberatan Ke Gubernur Bali dan DKLH Propinsi Bali

Selain itu, telah dilakukan peluncuran Batam Logistics Ecosystem (BLE) yang sama-sama menyederhanakan proses logistik di pelabuhan yang diharapkan mampu meningkatkan investasi dan menurunkan biaya logistik nasional. “Penurunan biaya logistik nasional yang ditargetkan turun dari 23,5 persen menjadi sekitar 17 persen pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2020,” sebut Deputi Ayodhia. Nantinya, sistem BLE ini juga akan dijadikan percontohan untuk digunakan secara nasional di berbagai pelabuhan di Indonesia, termasuk Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Patimban, Tanjung Mas, Teluk Lamong, Tanjung Perak, Benoa, Soekarno Hatta, Tenau, Nambo Kendari, dan Bitung.

Selain itu, pemerintah juga melakukan industrialisasi perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing, dimulai dari Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN). Pada masa mendatang, sistem ini juga akan diadopsi di Pelabuhan Ternate, Ambon, Sorong, dan Tual.

Terakhir, Deputi Ayodhia menyampaikan bahwa NLE dan digitalisasi ini hanya salah satu langkah untuk meningkatkan ekonomi maritim. Kita harus terus berbenah di berbagai sektor. “Saya juga ingin ada peningkatan investasi sehingga akan ada inovasi dan transfer teknologi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia,” ungkapnya. Ia pun berharap HIPMI dapat berperan dalam mengembangkan iklim investasi yang lebih baik dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. “Kita sudah lihat banyak startup yang diciptakan pengusaha muda, dan di tangan generasi muda lah, apa yang telah dirintis sekarang dapat dikembangkan di masa mendatang dengan lebih baik, berdaya saing, dan berkelanjutan” tutup Ayodhia.

Sumber : Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Editor : Hana Sutiawati

Leave a Comment

Your email address will not be published.