Balinetizen.com, Mangupura-
Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M., Jumat (13/8/2021), menerima rancangan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) 2021. Rancangan ini diserahkan Sekda Badung Wayan Adi Arnawa didampingi Plt. Kepala BPKAD Luh Putu Suryanithi.
Dengan menerima rancangan ini, ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut, DPRD akan membuka sidang lagi. “Ini tentu tidak apa-apa, yang penting semua program pemerintahan berjalan. Pemerintah sudah siap dengan rancangan perubahan, tinggal kita bahas bersama-sama,” tegasnya.
Ditanya mengenai substansi rancangan APBD Perubahan 2021, Parwata menegaskan, baru sebatas menerima dokumen dan belum dibuka. Tetapi pemerintah sudah memberikan dokumen KUPA 2021 tepat waktu, tinggal pihaknya di Dewan sesuai fungsi di anggaran akan melakukan pembahasan lebih lanjut.
Secara teknis, pihaknya akan membagi per komisi untuk membedah KUPA 2021 ini. “Semoga semuanya on the track sesuai dengan harapan kita bersama-sama,” katanya.
Di bagian lain, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menjelaskan, pihaknya menyerahkan dokumen KUPA 2021 kepada DPRD Badung. Secara substansi, dari perubahan APBD Badung 2021 ini, pendapatan dipasang Rp2,9 triliun terdiri atas PAD Rp 1,9 triliun dan dari pendapatan transfer Rp 800 miliar lebih. Jumlah ini terjadi penurunan Rp 900 miliar karena di APBD induk 2021 dipasang Rp 3,8 triliun.
Untuk belanja, ujarnya, ada hibah pariwisata yang sebelumnya menjadi silpa Rp 204 miliar. Hal ini karena bantuan pariwisata dari pemerintah pusat tahun 2020 tak habis dibelanjakan karena keterbatasan waktu. Ini harus dikembalikan ke pemerintah pusat. Karena itu, sekarang di struktur APBD ada belanja lebih dari Rp 2,9 triliun. “Secara riil belanja di APBD perubahan Rp 2,9 triliun,” katanya.
Dibanding dengan induk 2021, pendapatan dan belanja dipastikan berubah. Pada 2021 induk dipasang Rp 3,8 triliun. Tetapi melihat perkembangan dan setelah melakukan evaluasi, sehingga pasca pandemi covid ini kelihatannnya ada penurunan yang cukup signifikan. “Pendapatan kita turunkan, otomatis berimplikasi pada belanja,” ujarnya.
Karena ada penurunan pendapatan, tegasnya, program difokuskan pada belanja mandatori dan wajib. Di luar itu, fokus program di penanganan covid-19. Dalam penganggaran, pemkab diminta fokus pada penanganan covid-19 makanya anggaran dipasang di pos BTT untuk bisa membantu seandainya terjadi sesuai terkait covid. Yang lain, Badung konsentrasi menyiapkan tempat isolasi terpusat (isoter). “Hingga kini, Badung sudah mengeluarkan anggaran hingga Rp 32 miliar untuk isoter tersebut,” tegasnya.
Sumber : DPRD Badung