Ketua Banggar DPRD Badung Putu Parwata dan Ketua TAPD Wayan Adi Arnawa dalam rapat membahas program dan menggali celah tingkatkan pendapatan, Selasa (24/8/2021).
Balinetizen.com, Mangupura
Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Selasa (24/8/2021) menggelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Ketuanya yang juga Sekda Badung Wayan Adi Arnawa. Rapat ini membahas soal program yang harus dilaksanakan terkait Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS APBD Badung 2021.
Seusai rapat, Putu Parwata menegaskan, sesuai dengan instruksi Gubernur, Pemkab Badung harus fokus kepada penanganan covid-19. Karena itu, dalam rancangan KUPA 2021, penanganan covid itu sudah dialokasikan Rp 311 miliar. Kedua, menyiapkan bed untuk isolasi terpusat senilai Rp 33 miliar dalam hal ini perbaikan gedung G RSD Mangusada untuk menampung pasien covid-19. Dengan demikian, ujar Parwata, harapannya tak ada masalah lagi dengan penanganan covid-19 di Kabupaten Badung.
Terkait belanja yang lain-lain, katanya, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, itu sesuai dengan kebutuhan. “semua itu menyesuaikan dengan kebutuhan,” tegasnya.
Terkait upaya-upaya untuk peningkatan pendapatan daerah, Putu Parwata menegaskan banyak masukan dari Tim Banggar untuk memaksimalkan pendapatan daerah. “Itu tentu bagus sekali,” ungkap Parwata.
Pertama tetap bagaimana supaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ini yang menjadi hits sekarang di Badung dan menjadi sumber pendapatan daerah dilakukan penyesuaian kembali tentang nilai jual objek pajak (NJOP), baik di Kuta Utara, Kuta Selatan, Kuta, Mengwi, Abiansemal, dan Petang. “Ini akan bisa mendongkrak pendapatan,” katanya.
Kedua, dari tower lagi diselaraskan artinya bagaimana nomenklatur-nomenklaturnya supaya tidak bertentangan dengan UU, peraturan yang ada termasuk juga roof topnya. “Nanti kita sesuaikan dan kita akan konsultasikan ke pihak yang berkompeten sehingga Kominfo tidak ragu mengeluarkan sebuah rekomendasi,” katanya.
Ketiga penyelesaian tata ruang. Target yang dapat disampaikan bahwa tata ruang ini bagian dari pendapatan juga. “Tata ruang itu, kami harapkan November suah selesai. Kami dorong November selesai persiapan perdanya dan 2022 Januari on air investasi di Badung berjalan dengan normal,” tegasnya.
Hal senada diungakapkan Ketua TAPD Wayan Adi Arnawa. Akibat covid-19, pendapatan Badung menurun. Dari hasil rapat Banggar tadi, Banggar menyarankan beberapa masukan berupa diversifikasi pendapatan. Salah satunya terkait retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA). Ini merupakan pendapatan dari sektor retribusi.
Sesuai dengan UU Cipta Kerja ada turunan terkait IMB yang sekarang bernama persetujuan pembangunan gedung. Terhadap 2 hal ini, pihaknya sudah minta persetujuan kepada DPRD untuk segera mengagendakan dalam proses sidang selanjutnya untuk membahas kedua ranperda itu. “Dua ranperda ini berpotensi meningkatkan pendapatan daerah,” katanya.
Selain itu, Banggar juga merekomendasikan untuk penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP). Progres pendapatan Badung yang merajai pendapatan dari sektor BPHTB. Dalam rapat terungkap, dari BPHTB sudah masuk Rp 200 sekian miliar. Ini tentu cukup bagus.
Saat ini, dengan penurunan ekonomi akibat covid-19, nilai jual tanah dan bangunan turun. Biaya BPHTB akan mengacu kepada NJOP. Karena itulah, NJOP perlu ditinjau disesuaikan dengan kondisi saat ini.
Jika NJOP sudah disesuaikan, proses akan berlanjut ke BPHTB. Dengan begitu, pendapatan dari BPHTB akan makin bisa diperoleh dan dipastikan akan makin meningkat. Dia memastikan, pendapatan daerah yang dipasang Rp 1,9 triliun, tidaklah mudah. “Kita harus mengerahkan dan mendorong segala upaya dan menggarap semua potensi sehingga target tersebut bisa tercapai,” katanya. (SUT-MB)