Ajak Media Massa “Pelototi” dan Kritisi APBD Demi Sejahterakan Rakyat, Gus Adhi Amatra: APBD yang Salah Arah Sangat Berbahaya

Foto: Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Bali Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H.,.M.H.,M.Kn., (Amatra) saat menjadi salah satu pembicara dalam Lokakarya TVR Parlemen di The Stone Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (29/10/2021).

Balinetizen.com, Badung

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Bali Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H.,.M.H.,M.Kn., (Amatra) mengajak media massa meningkatkan fungsi kontol atau pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan khususnya juga dalam hal pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di pemerintah pusat maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di pemerintah daerah.

Wakil rakyat yang akrab disapa Gus Adhi ini mengajak media massa “mempelototi” dan mengkritisi penyusunan serta pelaksanaan APBN dan APBD agar mampu benar-benar mensejahterakan rakyat. “Saatnya media massa dan kita semua cermati APBD kita sejauh mana mampu sejahterakan masyarakat,” kata Gus Adhi saat menjadi salah satu pembicara dalam Lokakarya “Sinergi TVR Parlemen dengan TV dan Radio Lokal dalam Membangun Pemahaman Publik terhadap Kinerja Anggota DPR RI” di The Stone Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (29/10/2021).

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD dibuat dengan fungsi tertentu. Ada sejumlah fungsi APBD.

Pertama ,fungsi otoritas: APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun tersebut. Kedua, fungsi perencanaan: APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan tahun tersebut.

Ketiga, fungsi pengawasan: APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Keempat ,fungsi alokasi: APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan perekonomian.

Baca Juga :
Sekda Adi Arnawa Pimpin Rapat Lanjutan Vaksinasi Booster

Kelima, fungsi distribusi: kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Keenam, fungsi stabilisasi: APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Gus Adhi menegaskan APBD harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat karena uang APBD berasal dari uang rakyat misalnya melalui pajak. “Anggaran dalam APBD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau APBD masih rendah meningkatkan kesejahteraan rakyat mari kritisi. APBD jangan sampai salah arah, tidak ada efek pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sangat bahaya,” ujar Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini.

Penyusunan alokasi anggaran dalam APBD juga harus tepat sasaran dan memperhatikan hal-hal prioritas yang berkolerasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Wakil rakyat yang dikenal sangat konsern membangun sektor pertanian ini lantas mencontohkan semestinya alokasi anggaran untuk sektor pertanian bisa lebih banyak di APBD maupun APBN.

Karenanya politik anggaran pertanian harus menunjukkan keberpihakan untuk membantu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi petani dan menghadirkan berbagai program pertanian untuk benar-benar mampu menguatkan sektor pertanian.

“Sebenarnya kita tidak berarti apa-apa tanpa peran dan aktivitas serta kehidupan petani. Saatnya anggaran pertanian kita lebih banyak, harus ditingkatkan untuk memberikan perhatian kepada petani,” kata wakil rakyat yang dikenal dengan spirit perjuangan “Amanah, Merakyat, Peduli” (AMP) dan “Kita Tidak Sedarah Tapi Kita Searah” ini.

Politisi Golkar asal Kerobokan, Badung ini pun mendorong besaran anggaran pertanian minimal 30 persen baik dari APBN di pemerintah pusat maupun APBD di pemerintahan daerah. Dukungan dan keberpihakan anggaran pertanian ini penting untuk bisa mengembalikan Indonesia jadi negara agraris yang kuat dan punya berbagai produk unggulan.

“Minimal anggaran pertanian kisarannya 30 persen ke atas. Itu harus sehingga kita bisa meningkatkan pendampingan sumber daya manusia, teknologi pertanian, alat-alat pertanian,” pungkas Gus Adhi yang juga Ketua Harian Depinas SOKSI dan Ketua Depidar SOKSI Provinsi Bali ini. (wid)

Baca Juga :
GoFood Luncurkan Program Dukungan bagi Pelaku Usaha Kuliner Berupa Tambahan Subsidi Promo

Leave a Comment

Your email address will not be published.