Bahas RAPBD 2022 dengan TAPD, Putu Parwata Optimis Pendapatan Badung bisa Naik hingga Rp 150 Miliar

 BAHAS RAPBD – Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua Made Sunarta memimpin rapat dengan TAPD membahas RAPBD 2022, Senin (15/11/2021).

Balinetizen.com, Mangupura –

Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M., Senin (15/11/2021) memimpin rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Agendanya yakni membahas rancangan APBD Badung tahun 2022.
Selain Putu Parwata, rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Made Sunarta, ketua-ketua komisi, dan anggota DPRD Badung lainnya. Dari pihak TAPD hadir ketuanya Wayan Adi Arnawa yang juga Sekda Badung, Plt. Kepala BPKAD Luh Putu Suryaniti, dan pimpinan OPD lainnya.
Ditanya mengenai hasil rapat, Putu Parwata menyatakan, sementara RAPBD yang disepakati adalah angka yang sudah dimasukkan dalam KUA PPAS yaitu Rp 2,9 triliun. “Itu awal yang kita sepakati. Tetapi dalam diskusi tadi, kita masih belum menemukan kesepakatan antara TAPD dan Tim Anggaran di DPRD Badung,” ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut.
DPRD, kata politisi asal Dalung Kuta Utara tersebut, perlu melakukan pengkajian lebih dalam lagi. Menurut pandangan eksekutif, ujarnya, ada penurunan pendapatan Rp 54 miliar. Itu akibat dana transfer yang berkurang. Di satu sisi ada transfer naik sekitar Rp 25 miliar, di sisi lain ada pergeseran nomenklatur sehingga pendapatan lain-lain itu dikosongkan. Semua pendapatan lain-lain itu adalah Rp 88 miliar.
Namun oleh pemerintah, katanya, ini dihilangkan karena nomenklaturnya sudah bergeser menjadi dana transfer dan dimasukkan ke dalam pendapatan daerah. Dengan demikian, ujar Parwata, pendapatan lain-lainnya Rp80 miliar dihilangkan sehingga menjadi minus Rp64 miliar.
“Kami memberikan keyakinan bahwa masih ada ruang pendapatan daerah yang memang perlu dioptimalkan. Misalnya apa, ada bunga bank, ada pendapatan BPHTB yang perlu dioptimalkan. Memang dari pajak hotel kecil, tetapi restoran kemungkinannya akan besar naik,” tegas Parwata.
Dikatakan, tren September, Oktober dan November ini naik. Cuma angka yang diberikan gambaran oleh pemerintah masih pesimis. “Sekarang, kami berikan atmosfer yang positif supaya ada keberanian untuk melakukan peningkatan pendapatan,” katanya.
Dia menilai, secara objektif, indikator untuk menaikkan pendapatan itu masih memungkinkan. Yang dulu BPHTB yang diestimasi Rp 31 miliar, sekarang sudah menjadi Rp 69 miliar per bulan. Itu kalau ditambahkan, Rp 69 miliar kali waktu tersisa masih dua bulan, artinya masih ada peluang Rp 138 miliar belum optimalisasi pendapatan daripada restoran,” tegasnya.
Dia optimis dari estimasi di atas, ruang untuk menaikkan pendapatan Rp 100 miliar sampai Rp 150 miliar itu masih memungkinkan. “Karena itu, kami akan tanyakan kembali dalam rapat berikutnya. Apa kebijakan strategis yang dilakukan oleh DPRD ini supaya Dewan ini melaksanakan tugasnya secara maksimal. Kemudian apa strategi pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya ya memfasilitas masyarakat. Yang strategis yang mana, yang prioritas yang mana. Ini kita kaji bersama-sama karena tidak bisa sendiri-sendiri. Kesepakatan ini harus kita cari bersama. Kita akan melakukan diskusi dengan Pak Bupati, berikutnya kami akan melakukan rapat kerja kembali untuk kita sepakati prioritas-prioritas yang utama yang dilakukan oleh  pemerintah seperti apa, kita akan lakukan pembahasan,” tgasnya.
Satu lagi kebutuhan lembaga ini akan dioptimalkan supaya sinergi antara pemerintah dan DPRD dapat kita optimalkan kinerjanya. Dengan begitu, kerja kepada masyarakat bahwa pemerintah dan DPRD mampu bekerja sepenuh hati untuk masyarakat ke depan. (SUT-MB)

Baca Juga :
DWP Se-Provinsi Bali Adakan Pertemuan Rutin di Kabupaten Badung

Leave a Comment

Your email address will not be published.