Oleh I Gusti Putu Artha, eks KPU RI
Balinetizen.com, Denpasar
Dengan menjadikan Smanbara sekolah reguler maka anggaran dialihkan untuk membangun sekolah reguler lainnya. Ini sesat, karena APBD Bali 6.1 Trilyun sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur dan adat, lalu membiayai dana operasional Samnbara Rp 4 milyar (bukan Rp 18 milyar) tidak mau.
Dengan membangun sekolah reguler lebih banyak (akibat relokasi anggaran di atas) maka lebih banyak siswa miskin tertampung. Statemen ini sesat. Lebih parah lagi tak punya visi. Karena pemprov memahami sasaran sektor pendidikan pada level tamat belajar 12 tahun saja. Entah jadi pengangguran atau tetap miskin bukan urusan pemerintah. Padahal para ahli menyebut, esensi pendidikan adalah jalan pintas untuk memutus rantai kemiskinan struktural (visi yang dicapai alumni Smanbara).
Relokasi dana Smanbara bisa dibagikan ke siswa miskin reguler Rp 1.5 juta per tahun atau Rp 125 ribu per bulan. Ini sesat. Karena menganggap bantuan Rp 125 ribu sebulan bisa mengatasi persoalan kemiskinan anak didik, uang bekal, makan, sarana transport dan lain-lain (motifnya lebih ke politis sebagai politik uang terselubung menjelang Pemilu dan Pilgub 2024)
Menurut Koordinator Pokli yang jebolan dokter hewan Damriyasa, mutu lulusan SMAN Bali Mandara rendah karena hanya terserap 40 persen ke PTN, kalah dengan SMA 1 dan 4 Denpasar serta SMA 1 Tabanan. Ini sesat karena data yang dipakai 3 tahun terakhir.
Sesat lain soal variabel sampel yang tidak “apple to aplle”. Alumnus Smanbara seluruhnya ke PTN karena beasiswa dan bantuan pihak ketiga. Tanpa itu mereka tak bisa kuliah. Lalu dibandingkan dengan siswa yang bermobil ikut bimbel ditanggung penuh orangtuanya kuliah.
Karena tak ada anggaran maka model pengelolaan Smanbara dicabut jadi reguler. Ini sesat pikir dan pendek akal. Seharusnya, tak ada uang, sekolah dan pemerhati diajak berembug. Siapkan anggaran sebisanya. Buatkan yayasan yang bisa memasok kekurangan anggaran. Jangan bunuh “roh dan jiwa” Smanbara.
Dengan seluruh argumentasi sesat pikir di atas, saya menarik kesimpulan bahwa pencabutan roh Smanbara sarat motif politik. Pertama, semua yang berbau Bali Mandara ditenggelamkan. Kedua, relokasi anggaran dengan dalih bagi-bagi uang saku untuk siswa miskin dan pembangunan sekolah baru lebih bermotif untuk meraup suara Pemilu dan Pilgub 2024 di kecamatan lokasi sekolah berdiri. Ketiga, order elite Jakarta yang memang benci ke Mangku Pastika sebagaimana diketahui publik, elite ini juga benci dan tak tegur sapa dengan elite nasional lainnya.