Dukung 1 Juta Produk UMKM Masuk E-Katalog Nasional, AKEN Gelar ISPE 2022 di Bali, Ini Pesan Bima Arya

Foto: Ketua Dewan Pengurus APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Bima Arya juga dikenal sebagai Walikota Bogor, Jawa Barat  (kanan) bersama Ketua Umum AKEN Sutardi di sela-sela pembukaan acara pameran Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 di Hotel Westin Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (2/6/2022).

Badung (Metrobali.com)-

Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) dan mendapakan dukungan penuh APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) menargetkan sebanyak 1 juta produk dalam negeri, terutama UMKM sudah mulai masuk dalam katalog elektronik nasional (e-katalog). Untuk memenuhi target itu, AKEN mulai mengenalkan kepada stakeholder terkait dan masyarakat di Tanah Air.

Aksi nyata itu dilakukan AKEN dengan menggelar acara pameran Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 di Hotel Westin Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (2/6/2022). Event ini bertujuan untuk mengenalkan lebih luas mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan konsep Sustainable Procurement (pengadaan berkelanjutan),.

Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 di Bali ini dibuka langsung Ketua Dewan Pengurus APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Bima Arya juga dikenal sebagai Walikota Bogor, Jawa Barat yang ditandai pemukulan gong bersama Ketua Umum AKEN Sutardi.

Langkah mulia yang dilaksanakan AKEN stakeholder terkait Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 yang kali pertama digelar ini untuk membantu pemerintah Indonesia kembali menghidupkan dan memajukan Industri Pengadaan Barang dan Jasa dan UMKM yang terdampak selama masa pandemi dua tahun terakhir.

Selain AKEN, pameran ini juga melibatkan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional), APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), KREEN selaku pelaksana kegiatan serta Raja Travel.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Bima Arya mengapresiasi event Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 ini. “Saya dukung dan apresiasi AKEN yang menyelenggarakan kegiatan ini. APEKSI memberikan dukungan penuh. Forum ini untuk koordinasi. Dan APEKSI mengundang para kepala daerah untuk menurunkan menjadi hal-hal lebih teknis untuk memberikan keberpihakan nyata kepada produk dalam negeri,” ujar Bima Arya.

Baca Juga :
Raup laba Rp14 triliun, strategi bisnis Pertamina dinilai tepat

Ia mengakui selama ini masih ada hal-hal yang aneh dan ganjil pengadaan barang dan jasa yang harus menjadi perhatian bersama. Bahkan hal itu berkali-kali diingatkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami para kepala daerah yang berasal dari luar sistem banyak menemukan hal-hal yang lucu, ganjil dan ajaib di internal birokrasi, dan itu sudah menahun. Dan itulah yang sering diingatkan, didobrak dan ditegur oleh Pak Jokowi setiap mengumpulkan para kepala daerah. Kata Pak Jokowi jangan business as usual, semuanya harus out of the box,” kata Bima Arya.

Bima Arya mengungkapkan ada lima persoalan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dan keberpihakan terhadap produk dalam negeri. Pertama tantangan regulasi yang clean and clear sehingga kepala daerah tidak bingung. Kedua, masalah sosialisasi, gagasan bagus besar tapi mentok misalnya hanya di Kementerian ke bawahnya tidak jelas.

Ketiga, persoalan koordinasi. Keempat, harus ada inovasi dan regulasi adalah inovasi, kalau ada yang mentok harus diterobos.  Kelima persoalan konsistensi, karena sering kali semangat di awal tapi kendor setelahnya.

“Kalau kita sepakat mengutamakan produk dalam negeri ya sepakatnya harus maksimal juga dong. Tidak usah beri panggung kepada produk lain (dari luar negeri). Kalau bicara komponen dalam negeri, seberapa konsisten kita disitu, seberapa berani kepala daerah mendorong itu,” papar Bima Arya.

“Kalau kami di Bogor setiap hari Selasa saya wajibkan dan perintahkan seluruh ASN di Kota Bogor yang hampir 7000 orang menggunakan lokal pride, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Konsistensi kita disitu,” ungkap Bima Arya.

Ketua Umum AKEN Sutardi menyatakan AKEN akan menggandeng seluruh stakeholder pengadaan sampai UMKM. Pihaknya ingin agar seluruh stakeholder bersama-sama memasarkan produknya masuk E-katalog Nasional.

Baca Juga :
Menteri Luhut Apresiasi Bupati Giri Prasta, Tekan Penyebaran Pandemi Covid-19 di Badung

“Sehingga seluruh stakeholder juga mulai dari pemerintah sampai kepada masyarakat untuk belanja menggunakan produk dalam negeri,” ucap Sutardi disela pembukaan pameran Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 di Hotel Westin Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (2/6/2022).

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal AKEN, Budi Pramana Ginting mengatakan Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) adalah program praktik pengadaan yang menimbulkan dampak positif untuk Lingkungan Sosial dan Ekonomi dan Sustainable Procurement sudah memiliki standar ISO 20400:2017. Di sektor pemerintah program ini dikenal dengan Sustainable Public Procurement (SPP).

“Tujuan Pengadaan Berkelanjutan ini untuk memaksimalkan Value for Money dengan memasukan tiga kriteria  yaitu Ekonomi, Aspek Sosial dan Lingkungan Hidup dalam proses pengadaan barang/jasa” tegas Budi.

Jika dilihat dari berbagai aspek dalam Pengadaan Berkelanjutan, banyak upaya yang harus dilakukan para  pihak dalam merealisasikannya dengan risiko dan biaya yang tidak kecil. Namun demikian inisiatif  Pengadaan Berkelanjutan ini mendorong terpenuhinya harapan pengguna barang/jasa, mendorong terciptanya keunggulan kompetitif melalui fungsi pengadaan barang/jasa serta mendorong adanya inovasi menuju Pengadaan Berkelanjutan.

“Kami mengangkat Sustainable Procurement sebagai langkah membantu mensukseskan Program  Pemerintah dalam menjalankan Sustainable Public Procurement dan membantu para Stakeholder dalam  menjualkan produk mereka kepada user yang dalam hal ini Pemerintah dan UMKM,” jelasnya.

Menurut Budi, AKEN akan terus mendata dan mengembangkan sistem, edukasi, sosialisasi agar produk dalam negeri masuk E-katalog Nasional. “Tahun ini kami targetkan masuk E-katalog Nasional 1 juta produk sesuai dengan program pemerintah. Kami juga menggandeng seluruh anggota yang saat ini berjumlah 102 anggota dari berbagai sektor termasuk UMKM agar produknya masuk E-katalog Nasional,” ungkapnya.

Stakeholder yang produknya masuk E-katalog Nasional akan terus menjaga etika yang harus dipertahankan. Salah satunya adalah produk tersebut adalah buatan Indonesia. Sebab pemerintah menargetkan belanja langsung senilai Rp 400 triliun adalah produk dalam negeri. Angka ini diharapkan terserap oleh UMKM dan produk lainnya buatan Indonesia dan dilarang menggunakan produk asing.

Baca Juga :
Bupati Tabanan "Ngaben Massal Wujud Nyata Gotong Royong Masyarakat"

Barang-barang yang termasuk pada sustainable procurement diantaranya kertas, termasuk sub produk. Misalnya: Kertas foto copy dan Kertas Grafis, Kertas Tisu (Kertas toilet, tisu dapur, sapu tangan). Furniture, termasuk sub-produk tertentu. Misalnya: Mebel kayu, Furniture Rotan/Bambu. Peralatan Listrik dan Elektronik, termasuk sub-produk tertentu seperti Komputer dan laptop, Printer dan perangkat Multifungsi AC, Pusat Data, Cahaya dan Lumineer; Peralatan Pengolahan Limbah Medis (Autoclave dan Microwave Hybrid).

Tak hanya itu, ada juga Konstruksi, termasuk sub-produk seperti Jasa konstruksi (Desain bangunan, konstruksi dan manajemen), Semen dan agregat Bahan konstruksi berbasis kayu. Grup produk lain yang relevan makanan dan minuman. Tekstil, produk sekali pakai dan kemasan plastik termasuk file folder stasioner yang terbuat dari plastik.

ISPE 2022 ini merujuk pada sebuah inisiatif global yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa  Bangsa (PBB) dalam dekade terakhir yaitu Sustainable Development Goals (SDG) 2030 untuk menghilangkan kemiskinan, menjamin kesetaraan dan mengurangi efek dari pemanasan global untuk melindungi pemenuhan kebutuhan untuk generasi mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap negara harus memiliki Program untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah Pengadaan Berkelanjutan (Sustainability Procurement).

Berdasarkan United Nations Environment Programme (UNEP), Sustainable Procurement  adalah sebuah proses dimana organisasi publik memenuhi kebutuhan akan barang, jasa,  konstruksi dan utilitas untuk mencapai Value For Money (VFM) dalam keseluruhan siklus penggunaan yang menguntungkan tidak hanya bagi organisasi tersebut, tetapi juga untuk  masyarakat dan ekonomi. (dan)

Leave a Comment

Your email address will not be published.