Balinetizen.com, Klungkung-
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) memberikan apresiasi terhadap perhatian yang diberikan pemerintah Kabupaten Klungkung atas digelarnya acara pelantikan Pengurus Baru BMPS. Hal ini menunjukkan kepedulian serta apresiasi yang diberikan pemerintah terhadap upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Klungkung.
Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua BMPS Bali Gede Ngurah Ambara Putra disela-sela Pelantikan Pengurus Baru BMPS Kabupaten Klungkung masa bakti 2022-2027, Selasa, 5 Juli 2022.
Pelantikan digelar di Gedung Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung yang dihadiri Sekda, Ketua DPRD, Kadisdikpora Kabupaten Klungkung, Para Ketua MKKS, Para Ketua Yayasan, Kepala Sekolah SMA/SMK swasta di Kabupaten Klungkung serta tamu undangan lainnya,
Ketua Umum BMPS Provinsi Bali Gede Ngurah Ambara Putra, S.H. dalam Sambutannya, menyebutkan bahwa Jajaran Pemerintah Kabupaten Klungkung sangat antusias dan memberikan perhatian besar dengan memfasilitasi pelaksanaan pelantikan hari ini.
“Begitu besar perhatian pemerintah Kabupaten Klungkung ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak membeda-bedakan sekolah negeri dan sekolah swasta. Hal ini membuktikan bahwa sinergisitas Pihak Pemkab dengan Perguruan Swasta dapat terbangun dengan baik di Kabupaten Klungkung,” tutur Ngurah Ambara.
BMPS sebagai penyelenggara pendidikan/sekolah swasta sudah selayaknya diperlakukan sebagai anak kandung oleh pemerintah daerah. Sehingga permintaan seorang anak pada orang tuanya harus menjadi perhatian utama.
Lebih jauh, Gede Ngurah Ambara Putra, S.H. menyampaikan bahwa masa pandemi ternyata berpengaruh terhadap dinamika dunia pendidikan, salah satunya adalah animo masyarakat yang memprioritaskan pilihan kepada perguruan negeri dengan alasan biaya pendidikan. Faktanya, kini di Kabupaten Klungkung ada 2 SMK swasta yang gulung tikar (bangkrut) karena tidak dapat murid. Awalnya 8 SMA/SMK swasta kini masih 6 SMA/SMK swasta yang masih operasional.
Bagi BMPS Provinsi Bali tentu kenyataan itu adalah suatu kondisi yang memprihatinkan. Bayangkan berapa jumlah guru dan pegawai yang menganggur dan berapa nilai aset yang terbengkalai. Apakah kondisi itu Kita biarkan begitu saja? Apakah Kita tidak merasa khawatir bahwa kenyataan itu akan semakin memperburuk kondisi layanan pendidikan di Kabupaten Klungkung?
Seyogyanya, Kita dapat belajar dari kondisi itu jika Kita benar-benar berkiblat pada Visi Gubernur Bali NANGUN SAT KERTI LOKA BALI (Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru), sehingga setiap dinamika dan perubahan yang terjadi sudah seyogyanya menjadi inspirasi untuk mencari terobosan agar dapat menolong bahkan menyelamatkannya. Sejatinya, perspektif perubahan itu ada pada kemampuan mengolah data dan fakta sehingga ada regulasi dan kebijakan yang diarahkan untuk penyelamatan itu.
“Terus terang Kami sangat terkesima setelah mengetahui capaian prestasi pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Klungkung sejauh ini. Pertama, mampu mengalokasikan anggaran di Bidang Pendidikan sebesar 22,76% dan Kedua, Angka Transisi (AT) Kabupaten Klungkung telah mencapai AT SMP = 99, 38% dan AT. SMA/SMK-nya = 109,44%,” terangnya.
Ini artinya, prestasi keinerja daerah terkait layanan Bidang Pendidikan sangat paripurna. Membuktikan Kabupaten Klungkung telah mampu menggerakan anak-anak Tamatan SMP 109,44% untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah (SMA/SMK). Kami pikir, kerja keras Bupati Klungkung untuk menjawab tantangan Wajib Belajar 12 Tahun sangat realistis. Prestasi ini tentu harus disambut baik semua pihak. Begitu pula, dengan kami BMPS berjuang terus agar prestasi itu dapat dipertahankan dengan baik. Kami pun, sedang berjuang untuk membangun kembali pencitraan sekolah swasta yang semakin baik ditengah-tengah kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk, bahkan kita harus mampu mengorientasikan pola-pola pengelolaan pendidikan yang memihak kebutuhan masyarakat dengan semangat “new-branding”/difrensiasi sekolah swasta.
Sehubungan dengan isu-isu yang berkembang terkait PPDB 2022/2023 Ketua Umum BMPS Provinsi Bali, secara tegas menghendaki agar Hasil PPDB SMA/SMK yang telah diumumkan per tanggal 4 Juli 2022 pukul 14.00 Wita secara serempak oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali harus bisa disikapi lebih bijak oleh masyarakat. Perlu, untuk diketahui bahwa Kami BMPS Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya agar segala proses PPDB berjalan dengan benar dan sesuai petunjuk teknis dan pedoman PPDB yang telah disosialisasi dan disepakati bersama.
“Kami, juga sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan berbagai pihak stakeholders pendidikan, menggemakan agar apa yang menjadi acuan PPDB yang dikeluarkan Disdikpora Provinsi Bali hendaknya dapat diawasi secara seksama dan bersungguh-sungguh. Namun, jika ada hal-hal yang merugikan pihak masyarakat terkait pelaksanaan PPDB sudah seyogyanya Kita melakukan kajian secepat mungkin dan seakurat mungkin. Dalam hal ini Kita tidak perlu menduga tetapi Kita perlu mengeksekusi hasil keputusan yang tepat. BMPS Provinsi Bali, sangat siap untuk itu. Misalnya, apa yang menjadi keluhan masyarakat? Apa ada praktek-praktek kecurangan yang dilakukan pihak-pihak sekolah, dinas, dan/atau aparatur sipil negara?,” ujar Ambara.
Jika, ya, sudah tentu BMPS tidak akan diam pasti melakukan investigasi lapangan, apa itu, bagaimana proses dan kejadiannya. Upaya tindakan dan langkah-langkah seperti apa terkait persoalan PPDB yang muncul Kami telah berkoordinasi dengan Pihak Ombudsman RI Perwakilan Bali. Jika, tidak sudah tentu Kami sangat berterima kasih Kepada jajaran Disdikpora Provinsi Bali yang sangat berkomitmen untuk melaksanakan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 yang bersih, transparan dan bertanggung jawab.
Pewarta : Hidayat