Sejumlah Siswa Swasta ‘Eksodus’ Ke Sekolah Negeri Saat MPLS

 

Balinetizen.com, Denpasar-

 

Fenomena perpindahan siswa sekolah swasta ke sekolah negeri menjadi suatu kekhawatiran dan keprihatinan yang begitu mendalam buat perguruan swasta yang menanti penuh harap terisinya bangku namun pupus karena peserta didik eksodus ke sekolah negeri meskipun terjadi setelah mengikuti pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Bahkan Setelah siswa mendaftar kembali Karena tidak lulus di sekolah negeri pada 4 Juli 2022.

“Jumlahnya mencapai ratusan siswa yang pindah kesekolah negeri sesuai data yang di peroleh BMPS Bali,” kata Ketua BMPS Bali Gede Ngurah Ambara Putra Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Bali disela-sela pertemuannya dengan pimpinan Perguruan Rakyat (PR) Saraswati Denpasar, Jumat (5/8/2022).

Pihaknya sangat menyayangkan jika fenomena ini terus berlanjut sepanjang waktu dari tahun ke tahun, dan faktor-faktor pemicunyapun beragam, mulai dari minimnya informasi yang lengkap dari para orang terkait betapa banyaknya sekolah swasta yang bagus dalam menerapkan pendidikannya.

“Namun, yang pasti ada sejumlah siswa pindah ke sekolah negeri setelah pengumuman pendaftaran PPDB Bali ditutup pada 4 Juli lalu, dan sudah dalam masa orientasi MPLS di sekolah swasta, mestinya tertutup pintu penerimaan di sekolah negeri setelah tanggal tersebut akan tetapi nyatanya jelas-jelas dilanggar,” terang Ngurah Ambara.

Pihaknya telah berulang kali meminta ketegasan pemerintah terkait persoalan ini dan minta atensi dari Ombudsman serta Kejaksaan untuk menelusuri hal ini. Agar peristiwa ini jangan cuma dianggap sebagai ‘persoalan klasik’ dari tahun ke tahun.

Diketahui, menurut data pokok pendidikan (Dapodik) terdapat 87.554 bangku daya tampung SMA/SMK Negeri dan Swasta, sedangkan jumlah lulusan SMP diperkirakan sekitar 66.617 Siswa, sehingga sesungguhnya masih terjadi kelebihan daya tampung hampir 21.000 bangku.

Baca Juga :
Peringati Hari Pahlawan, Pemkab Gianyar Gelar Ziarah ke Taman Makam Pahlawan

“Sampai saat ini keterisian sekolah swasta cuma sekitar 11.000 lalu kemana setengahnya?” tanya Ambara.

Dibalik itu semua, pihaknya sangat mengharapkan ‘Intervensi’ pemerintah untuk lebih memberdayakan peserta didik yang kurang mampu dengan jalan memberikan subsidi dana pendidikan agar bisa menjamin keberlangsungan pendidikannya di sekolah swasta.

Perguruan Swasta bukanlah pesaing sekolah negeri tetapi teman sejati sebagai partner dalam membangun, menata, mengelola dan mendesain sistem tata kelola penyelenggaraan urusan bidang pendidikan.

“Kami menyayangkan terus dilakukannya proyek penambahan gedung sekolah negeri baru dengan menghabiskan biaya yang cukup besar, meskipun jumlah kapasitas bangku yang ternyata berlebih sekitar 20 ribuan,” tutur Ngurah Ambara.

Untuk itu, Kami dengan PR Saraswati karena memiliki Universitas dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bisa membuat kajian akademis bidang penelitian dan pengembangan (Litbang) terkait dengan pembangunan unit sekolah baru SMA/SMK negeri padahal faktanya kita kelebihan daya tampung.

“Terpenting saat ini adalah bagaimana mendorong upaya pemerintah terhadap terciptanya kesetaraan antara keduanya, daripada pemerintah bikin sekolah dengan biaya besar maka seharusnya swasta diberdayakan dengan kata lain harus diberi subsidi sekolah-sekolah swasta ini, supaya tidak ada sekolah swasta yang gulung tikar dengan karena kesulitan mendapatkan siswa baru,” pungkas Ambara.

 

Pewarta : Hidayat

Leave a Comment

Your email address will not be published.