Pansus Pengelolaan Keuangan Daerah DPRD Badung Gelar Rapat Perdana

 

 Ketua Pansus Made Yudana berfoto bersama anggota seusai menggelar rapat perdana, Kamis (1/9/2022).

 

Balinetizen.com, Badung

Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibentuk DPRD Badung, Kamis (1/9/2022) menggelar rapat perdana. Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Made Yudana dan Wakil Ketua Made Suryananda Pramana serta sejumlah anggota seperti GN Saskara, Nyoman Satria, Nyoman Graha Wicaksana, dan Gusti Agung Indah Trimafo Yudha tersebut mengundang Tim Ahli Komisi 3 dan Tim Ahli Bapemperda.

Ketua Pansus Made Yudana ditemui usai rapat mengungkapkan, rapat ini membahas rancangan Perda Badung tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Rapat pertama tadi, kita rapat intern bersama Tim Ahli Komisi 3 dan Tim Ahli Bapemperda,” ujar politisi PDI Perjuangan asal Penarungan, Mengwi tersebut.

Dengan adanya ranperda yang baru ini, katanya, tentu merupakan perubahan dari perda yang telah ada sebelumnya. Soal substansi, tegasnya, akan dibahas pada rapat mendatang yakni pada 8 September 2022 dengan mengundang pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Nanti akan kita tanyakan kenapa harus ada ranperda baru,” katanya.

Ranperda ini, ujar Yudana, nantinya akan mencabut perda yang sudah ada sebelumnya yakni Perda tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah Kabupaten Badung tahun 2018. Perda ini, tegasnya, harus selesai pada tahun 2022 ini. Dia memastikan, pembahasan ranperda ini akan menyita waktu karena ranperda ini berisi 202 pasal. Dia berharap, rancangan ini bisa selesai tepat waktu.

Sejumlah pertimbangan pun disampaikan terkait ranperda ini. Pertama, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kedua, berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf a Permendagri No.77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan Perda Kabupaten Badung No.6 tahun 2018 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan  saat ini sehingga perlu disesuaikan.

Baca Juga :
Diskes Jembrana Bantah Anak TK Meninggal Dunia Akibat DB, Tapi...

Ketiga, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan perda tentang pengelolaan keuangan daerah. (RED-BN)

Leave a Comment

Your email address will not be published.