Jalan Tol dan Potret Kemiskinan
Setelah 77 tahun Indonesia merdeka, muncul pertanyaan reflektif: mengapa kita kalah jauh dari kemajuan China dan India, ke dua negara yang tingkat prestasi ekonominya 62 tahun lalu, tahun 1960, kurang lebih sama dengan kita. Kita kalah dari China dan India dalam: ekonomi, industrialisasi dan penguasaan iptek.
Timbul pertanyaan lanjutan: apakah karena kepemimpinan, ethos kerja atau modal sosial ( social trust ).
Kalau menyangkut kepemimpinan, dalam realitasnya sekarang dan dampaknya ke depan, tampak terjadi fenomena paradoks kepemimpinan, kepemimpinan yang dalam dirinya mengandung muatan kontradiksi, pantas untuk disimak dan diwaspadai.
Pertama, wacana untuk memegang teguh konstitusi, pembatasan kekuasaan Presiden, untuk menjamin sirkulasi kepemimpinan yang merupakan persyaratan dasar proses demokrasi yang sehat, tetapi muncul ” gerakan ” perpanjangan jabatan Presiden 3 periode, yang merupakan pengingkaran terhadap konstitusi. Kedua, kontradiksi dalam kebijakan pembangunan, misalnya: tol trans Jawa dibangun untuk mempercepat mobilisasi dan menekan biaya logistik, tetapi kota-kota Pantura Jawa ditinggalkan dan punya potensi menjadi kota ” mati “dengan implikasi sosial politik yang tidak ringan. Kebijakan perhutanan sosial dijalankan, tetapi pemberian ” karpet merah ” penguasaan SDA yang sangat besar bagi konglomerasi tertentu. Bisa disimak dalam dalam revisi UU Minerba yang diproses super kilat sekitar 15 hari, dengan menafikan protes publik. Dijanjikan dalam kampanye tentang pengembangan industri maritim untuk membuat negeri menjadi model pengembangangan industri maritim dunia, tetapi nyatanya bertumbuh proyek infrastruktur yang bias daratan. Ketiga, janji untuk memperkuat KPK dengan menaikkan anggaran 10 kali lipat, berbasis diktum gerakan reformasi : korupsi adalah kejahatan luar biasa, perlu cara2 luar biasa dalam membasminya – extra ordinary crimes need extra ordinary actions -.
Tetapi nyatanya KPK dilemahkan, melalui proses legalisasi formal, yang mengkhianati gerakan reformasi , gerakan yang merupakan ” orang tua ” dari pemerintahan demokratis yang ada sekarang.
Paradoks kepemimpinan yang harus dikoreksi, melalui proses demokrasi yang sehat, di menjelang Pilpres dan Pemilu Legislatif 14 Februari 2024.
Penulis : Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat kebijakan publik.